Ketum PBNU Kritik Pemerintah Soal Kesenjangan Ekonomi
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 3 Feb 2020
- visibility 216
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta , Senin 03 Januari 2020
Ketum PBNU Kritik Pemerintah Soal Kesenjangan Ekonomi
Ketua Umum Pimpinan Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Prof KH. Said Aqil Siraj
JAKARTA, INDEX – Bertepatan dengan peringatan Hari lahir Nahdlatul Ulama ke-94 yang jatuh pada Jumat (31/1/2020), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan Groundbreaking pembangunan gedung baru di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masa Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) masih jauh dari kenyataan.
Ketua Umum Pimpinan Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Prof KH. Said Aqil Siraj mengatakan, keadilan sosial yang sejatinya adalah output dan nilai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan nilai yang tertinggal di banding yang lain.
Kiai Said kemudian memberikan tausiyah tentang keharmonisan. Menurut dia, keharmonisan itu ada dua, yaitu harmonis dengan tuhan dan harmonis dengan manusia. Selain itu, Kiai Said juga menjelaskan tentang peradaban dan kebudayaan.
Selanjutnya, Pada kesempatan Peringatan Hari Lahir ke-94 NU yang dihadiri Wapres KH. Ma’ruf Amin, Kiai Said juga melontarkan kritik keras pada pemerintah Indonesia yang tak kunjung berhasil memperpendek jarak ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, hingga periode kedua pemerintahan presiden Jokowi saat ini, jarak ketimpangan perekonomian Indonesia antara yang kaya dan yang miskin masih jauh.
” Pemerintah cenderung membiarkan kelompok miskin untuk bersaing dengan kelompok kaya atas nama ‘pasar bebas’, sehingga warga miskin semakin tidak berdaya,” cetusnya.
Dalam kesempatan ini, Kiai Said juga mengkritik pemerintah atas sejumlah kenaikan barang yang dibebankan pada masyarakat seperti kenaikan iuran BPJS dan harga elpiji. Kiai Said juga melontarkan ketidak setujuan pada kebijakan impor garam.
“Pemerintahan Jokowi Ma,ruf Amin masih jauh dirasakan keberhasilanya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat nya , fakta kesenjangan ekonomi makin terjadi antara orang kaya dan miskin nya dan cita cita perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita belum dilaksanakan dengan benar dan seadil-adilnya guna mewujudkan rakyat sejahtera berkucupan atas sandang , papan,” pungkasnya.
(Hartono/007)
- Penulis: Admin
