Rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Mapolda Jabar

Bandung, Selasa  2  Februari  2021

 

Rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Mapolda Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Kapolda Jabar, Pangdam lll/Siliwangi serta FKPD Prov Jabar merilis perkembangan penanganan Covid-19, Selasa (2/2/2021)

 

JAWA BARAT,indonesiaexpose.co.id –  Kapolda Jabar, Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, M.Si bersama Gubernur Jabar, Pangdam III / Siliwangi serta FKPD Provinsi Jabar melaksanakan Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bertempat di Aula Al Amman Mapolda Jabar, Selasa (2/2/2021).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terkait percepatan penanganan Pandemi Covid-19 serta pelaksanaan PPKM di Jawa Barat dan Vaksinasi di Jawa Barat. Dalam hal ini Ketua Pelaksana Komite memaparkan hasil yang dicapai selama 1 minggu.

Pejabat yang hadir yaitu Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam III/ Siliwangi, Kajati Jabar, Ketua DPRD Provinsi Jabar, Kabinda Jabar, Wakapolda Jabar, Sekda Provinsi Jabar, Para Kepala Dinas Pemprov. Jabar, Pejabat Utama Kodam III / Siliwangi serta Pejabat Utama Polda Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa kasus di Jabar secara realita dari penetapan lab cenderung menurun, seiring berita dari rumah sakit bahwa orang-orang sudah tidak terlalu sepanik sebulan terakhir.

“Tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat menurun, keterisian sekarang dibawah 60 %, meski terjadi penurunan pasien positiv Covid-19, pihaknya akan tetap menambah rumah sakit rujukan penyakit tersebut.” ujar Ridwan Kamil.

“Minggu lalu 3300 kasus heboh, padahal 1900 nya adalah kasus lama, jadi jangan menilai PPKM dari kasus aktif karena mengandung data yang kurang akurat, tapi kalau PPKM diukur oleh dimensi-dimensi lain, yang masih kurang di PPKM adalah indeks mobilitas dan itu akan terus dievaluasi,” tutur Ridwan Kamil.

Berdasarkan penilaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kepolisian, TNI dan Kejaksaan selama pemberlakuan PPKM Kabupaten Bekasi menjadi wilayah paling buruk dalam penerapan protokol kesehatan, selain menjadi yang terburuk dalam penggunaan masker, Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tidak disiplin dalam menjaga jarak.

Gubernur Jabar menjelaskan selama penerapan protokol kesehatan terdapat dua indikator utama untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum yaitu menggunakan masker dan jaga jarak.

Menurut Ridwan Kamil, bahwa yang paling disiplin menggunakan masker adalah Kota Cimahi, 90% lebih warganya disiplin menggunakan masker dan Kabupaten Bandung paling disiplin menjaga jarak sampai 90%, imbuhnya.

“Jadi, Kabupaten Bekasi harus Introspeksi dalam memperkuat penguatan kedisiplinan, karena dua katagori dalam penegakan hukum di PPKM tersurvei paling rendah,” tutup Ridwan Kamil.

(A.Hasibuan)