Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Kapolda Jabar Pantau Pelaksanaan Hari Pertama PPKM Darurat Di Bandung

Kapolda Jabar Pantau Pelaksanaan Hari Pertama PPKM Darurat Di Bandung

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 3 Jul 2021
  • visibility 266
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bandung, Minggu  4 Juli 2021

 

Kapolda Jabar Pantau Pelaksanaan Hari Pertama PPKM Darurat Di Bandung

 

Jawa Barat, indonesiaexpose.co.id – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, M.Si, Sabtu (3/7/2021) melakukan pemantauan hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Stasiun Bandung, Kota Bandung.

Pemantauan pelaksanaan hari pertama PPKM Darurat itu juga dihadiri Wakil Gubernur Jabar, Pangdam lll/Siliwangi, Kajati, Para pejabat utama Polda Jabar dan Kodam lll/Siliwangi.

Kegiatan tersebut akibat melonjaknya kasus Covid-19, sehingga pemerintah memberlakukan PPKM Darurat resmi dilakukan dari tanggal 3 – 20 Juli 2021.

Kapolda Jabar menyiapkan 106 titik penyekatan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dalam rangka PPKM Darurat.

Menurut Kapolda Jabar bahwa titik penyekatan terbagi ke dalam Ring 1, Ring 2 dam Ring 3 di berbagai Kabupaten dan Kota.

“Ring 3 dari mulai pintu masuk suatu wilayah, jadi kabupaten dan kota sudah sedemikian rupa menyiapkan pos penyekatan” tutur Kapolda Jabar.

Lebih jauh diungkapkan oleh Kapolda Jabar, pengendalian mobilitas masyarakat menjadi konsen utama pihak kepolisian dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini. Masyarakat dilarang bepergian apabila tidak sesuai ketentuan. Semua kendaraan yang melintas akan dilakukan pengecekan dititik-titik penyekatan perbatasan Kabupaten Kota.

Warga masyarakat harus membawa surat test Covid Antigen atau PCR dengan hasil negatif dan harus dilengkapi dengan kartu keterangan vaksinasi, minimal dosis pertama. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat akan diputarbalikan.oleh petugas,” tegas Kapolda Jabar.

Kapolda Jabar juga mengatakan, mobilitas masyarakat yang menuju pusat kota juga dibatasi dengan ketat.

“Oleh karena itu mohon maaf kepada masyarakat di dalam kota sementara ini dikurangi nongkrong dan jalan-jalan, bahkan perlu ditiadakan sama sekali,” ucap Kapolda Jabar.

Kapolda Jabar menuturkan, “bahwa penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan apabila ada pelanggar melakukan secara berulang,” tandas orang nomor satu di Polda Jabar itu.

(078)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Merespon Usulan pemberhentian Dirjen Bimas Hindu, Forum Advokasi Hindu Dharma Layangkan Surat kepada Presiden Joko Widodo

    Merespon Usulan pemberhentian Dirjen Bimas Hindu, Forum Advokasi Hindu Dharma Layangkan Surat kepada Presiden Joko Widodo

    • calendar_month Rabu, 22 Des 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 338
    • 0Komentar

    Denpasar,   Rabu 22 Desember 2021   Merespon Usulan pemberhentian Dirjen Bimas Hindu, Forum Advokasi Hindu Dharma Layangkan Surat kepada Presiden Joko Widodo Ketua Forum Advokasi Hindu Dharma (FAHD) Bali Dokter Sayoga   Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Sebagai respon atas ramainya kegaduhan publik akibat adanya pengusulan pemberhentian Bapak Dr. Tri Handoko Seto selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu […]

  • Renungan  Joger

    Renungan  Joger

    • calendar_month Minggu, 4 Agt 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Bali,  Senin  05  Agustus  2024 Renungan  Joger  

  • Desa  Adat  Gianyar,  Selenggarakan  Bulan  Bahasa  Bali  Ke  V  Tahun  2023

    Desa  Adat  Gianyar,  Selenggarakan  Bulan  Bahasa  Bali  Ke  V  Tahun  2023

    • calendar_month Sabtu, 18 Feb 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Gianyar, Minggu  19  Februari  2023 Desa  Adat  Gianyar,  Selenggarakan  Bulan  Bahasa  Bali  Ke  V  Tahun  2023     Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Diawali persembahyangan bersama di Pura Puseh dan Pura Desa, Desa Adat Gianyar, kegiatan Bulan Bahasa Bali V tahun 2023 di Desa Adat Gianyar diselenggarakan Sabtu, 18 Februari 2023. bertempat di Pura Puseh dan Desa, […]

  • Wakapolda Jabar Kembali Tinjau Pelaksanaan Operasi Yustisi di Wilkum Polres Bogor

    Wakapolda Jabar Kembali Tinjau Pelaksanaan Operasi Yustisi di Wilkum Polres Bogor

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Rabu  30  September  2020   Wakapolda Jabar Kembali Tinjau Pelaksanaan Operasi Yustisi di Wilkum Polres Bogor   JAWA  BARAT,  INDEX  – Setelah dua pekan berlalu selama penerapan masa PSBB pra AKB ke-3 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, kembali meninjau lokasi pelaksanaan Operasi Yustisi pada masa […]

  • Korpri Banjarnegara Salurkan Dana Sosial untuk ASN

    Korpri Banjarnegara Salurkan Dana Sosial untuk ASN

    • calendar_month Rabu, 17 Jul 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Banjarnegara, Rabu  17  Juli  2024 Korpri Banjarnegara Salurkan Dana Sosial untuk ASN   (Foto/ist) Jawa  Tengah,  indonesiaexpose.co.id   – Sebanyak 268 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menerima dana sosial dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pengurus Daerah Kabupaten Banjarnegara. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara, Muhamad Masrofi, di […]

  • Seluruh Desa di Kota Denpasar Telah Gunakan Layanan Aplikasi Siskuedes, Belanja Desa Dapat Dilaksanakan Secara Non Tunai.

    Seluruh Desa di Kota Denpasar Telah Gunakan Layanan Aplikasi Siskuedes, Belanja Desa Dapat Dilaksanakan Secara Non Tunai.

    • calendar_month Jumat, 21 Jun 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Denpasar, Jumat  21  Juni  2024 Seluruh Desa di Kota Denpasar Telah Gunakan Layanan Aplikasi Siskuedes, Belanja Desa Dapat Dilaksanakan Secara Non Tunai.     Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Seluruh desa di wilayah Kota Denpasar telah mengintegrasikan aplikasi Siskeudes dengan CMS BPD Bali. Sehingga 27 Desa tersebut dapat mengimplementasikan belanja desa secara non tunai. Bahkan Pemerintah Kota […]

expand_less