Kebijakan Bank Indonesia guna memastikan kemampuan Perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha

Denpasar, Rabu 27 April 2022

Kebijakan Bank Indonesia guna memastikan kemampuan Perbankan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha

Gubenur  Bank  Indonesia  Perry  Warjiyo (Foto/Ist)

Bali, indonesiaexpose.co.id  – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 April 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi

“Kebijakan nilai tukar Rupiah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” tutur  Gubenur  Bank  Indonesia  Perry  Warjiyo  melalui siaran resminya, Rabu (27/4/2022).

Lebih lanjut, BI juga mulai melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN, dengan masih tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK).

Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mulai Maret 2022 masing-masing menjadi 6,5% dan 5,0% pada 1 September 2022. Penyesuaian secara bertahap Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 telah menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp55 triliun secara neto.

Kondisi likuiditas perbankan bulan Desember 2021 tetap longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi mencapai 35,12% serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,21% (yoy). Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) pada Desember 2021 yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 17,9% (yoy) dan 13,9% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya ekspansi fiskal dan peningkatan

“Penyerapan likuiditas secara bertahap tersebut berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan,” tegas Perry.

Perry  menambahkan, kebijakan makroprudensial akomodatif selama triwulan I 2022 terus diperkuat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penguatan tersebut ditempuh antara lain dengan i) memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1%, mulai berlaku 1 Maret 2022, dan ii) memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman asesmen mengenai spread suku bunga kredit perbankan, termasuk perbandingan terhadap negara kawasan.

“BI akan melanjutkan akselerasi digitalisasi, memperkuat sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta memastikan kecukupan kebutuhan uang, distribusi uang, dan layanan kas dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi, termasuk dalam rangka menyambut bulan Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 2022,” sambungnya.

BI juga terus melakukan pendalaman pasar uang baik valas maupun Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta memperluas penggunaan instrumen lindung nilai (hedging), dan memfasilitasi perdagangan-investasi antarnegara.

“Kebijakan internasional diperkuat dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait termasuk dengan memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya di kawasan Asia,” jelasnya.

Terakhir, BI terus mewaspadai dampak perkembangan kondisi global terhadap kinerja perekonomian nasional. Untuk itu, BI memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK dalam rangka mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

(080)