- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 14 Des 2022
- visibility 96
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Rabu 14 Desember 2022
Sekda Alit Wiradana Hadiri Launching dan Capacity Building LKPP RI, Harapkan Denpasar Jadi Role Model MDP.
Jakarta, indonesiaexpose.co.id – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana menghadiri Launching dan Capacity Building Model Dokumen Pengadaan (MDP) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia yang bertempat di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (13/12/2022).
Kegiatan yang di buka langsung Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi ditandai dengan pemukulan gong. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Konsulat Jendral Australia di Surabaya, Fiona Hoggart, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP RI, Raden Ari Widianto serta undangan lainnya.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengatakan dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah terkait penerapan skema pembiayaan alternatif dalam sektor infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.
Ada 2 Model Dokumen Pengadaan (MDP) yang diterbitkan adalah untuk penyediaan infrastruktur sektor alat penerangan jalan melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2022, serta untuk penyediaan infrastruktur sektor generik melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2022.
Dengan diterbitkannya 2 (dua) Model Dokumen Pengadaan (MDP) itu dapat mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan KPBU bagi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Sekaligus untuk mendukung prioritas Kerja Pemerintah sampai tahun 2024 terutama dalam pembangunan infrastruktur dengan sinergi dan keterlibatan swasta.
Sementara Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana sangat antusias dengan program yang ditawarkan LKPP. Tentunya dengan program MDP tersebut dapat mendorong pembangunan yang ada di daerah bisa dilaksanakan lebih cepat lagi.
“Semua daerah inginnya membangun cepat. Namun kembali lagi tantangannya adalah kemampuan keuangan daerah, yang kemudian daerah harus kreatif untuk mencari alternatif pembiayaan selain dari APBD atau APBN. Dengan terbitnya SE ini tentunya mempermudah regulasi di dalam mencari dana alternatif,” ujarnya.
Pihaknya juga mengungkapkan akan fokus dengan SE tersebut, sehingga kedepan Kota Denpasar khususnya bisa menjadi role model untuk penerapan skema pembiayaan alternatif sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Adv)
- Penulis: Admin
