Pj Gubernur Sumut Dukung KIM Perluas Lokasi Investasi

Medan, Jumat  17  November  2023

Pj Gubernur Sumut Dukung KIM Perluas Lokasi Investasi

(foto/ist)

Sumatera  Utara,  indonesiaexpose.co.id  – Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mendukung PT Kawasan Industri Medan (KIM) untuk memperluas lokasi investasi, tentunya dengan mengutamakan faktor kenyamanan dan keamanan bagi para calon investor.

Hal itu dikatakan Pj Gubernur Sumut Hassanudin saat menerima kunjungan Komisaris Utama PT KIM Nurdin Lubis, Direktur Utama PT KIM Daly Mulyana, dan jajaran direksi lainnya di ruang kerja, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Dipenogoro Medan, Selasa (14/11/2023).

Hassanudin mengatakan, Sumut telah memberikan kemudahan untuk berinvestasi, salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

“Tahun 2023 investasi Sumut ditargetkan sebanyak Rp50 triliun. Saya berharap kalau ada persoalan yang dihadapi KIM boleh berkoodinasi dengan instansi terkait,” tutur  Hassanudin melalui siaran resminya.

Sementara Direktur Utama PT KIM Daly Mulyana menyampaikan, saham PT KIM dimiliki oleh Danareksa sebesar 59,9%, Pemprov Sumut 30%, dan Pemko Medan 10%. Pendapatan PT KIM pada triwulan III tahun 2023 sudah mencapai Rp163 miliar.

Sementara laba yang dihasilkan hingga triwulan III tahun 2023 sebesar Rp22 miliar. Tahun 2022, Pemprov Sumut memperoleh deviden sebesar Rp 356.742.237. “Luas PT KIM saat ini 1.000 hektare yang terdiri dari KIM 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari total itu lahan yang akan dikembangkan lagi sekitar 210 hektare,” ucapnya.

Bisnis utama dari PT KIM adalah penjualan dan persewaan lahan dan bangunan serta kerja sama operasional (KSO). Kemudian penjualan air bersih, dan pengolahan limbah tenan.

“Ada juga bisnis penunjang di KIM pak, seperti pass masuk KIM, SPBU, sport center (futsal dan badminton), dan depo container,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Daly Mulyana juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi PT KIM. Seperti banjir, keamanan, dan penggunaan air bawah tanah (ABT). “Untuk hal ini saya minta arahan dari Bapak Pj Gubernur Sumut dan juga koordinasinya bagi para pejabat OPD,” harapnya.

Turut hadir Staf Ahli Hukum, Politik dan Pemerintahan Effendy Pohan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumber Daya Manusia Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Yuliani Siregar, Kepala Biro Bidang Ekonomi Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Muhamamd Faisal Nasution.

(212)