VIRAL  : Masyarakat  Desak Pansus TRAP Sidak Kintamani

Bangli, Minggu  12  Juli  2026

VIRAL  : Masyarakat  Desak Pansus TRAP Sidak Kintamani

Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Tata Ruang Kintamani Rusak Parah! Desakan Bongkar Bangunan di Kawasan Danau Batur Menguat.

Polemik tata ruang Bali kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, desakan datang dari media sosial. Sejumlah netizen meminta Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali segera turun melakukan inspeksi ke kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli.

Sorotan tajam datang dari akun media sosial @HARDIYANTA mengunggah permintaan agar Pansus TRAP memonitor bangunan-bangunan restoran dan warung yang berdiri di kawasan tebing dan sekitar Danau Batur.

Salah satu contoh kawasan Toya Devasya   dinilai perlu dikaji dari sisi kesesuaian tata ruang, aspek keselamatan, hingga mitigasi bencana.

Jro Gede Sudibya  mantan anggota MPR RI Utusan Bali sekaligus Penasehat For HATI Bali, menyampaikan kritik keras.

Menurutnya, seluruh pembangunan di kawasan Kintamani wajib tunduk pada aturan tata ruang yang berlaku.

Ia menegaskan, setiap pelanggaran terhadap sempadan danau maupun pembangunan di kawasan hutan lindung harus segera dikoreksi. Bahkan, apabila terdapat izin yang diterbitkan bertentangan dengan RTRW maupun RDTR, maka izin tersebut seharusnya batal demi hukum dan wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jro Gede Sudibya juga menekankan bahwa pengawasan DPRD bersama seluruh lembaga pengawas menjadi kunci untuk menghentikan semakin meluasnya pelanggaran tata ruang di Bali.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap tata ruang, peruntukan ruang, serta ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan syarat mutlak menjaga etika lingkungan, terlebih ketika Bali menghadapi ancaman nyata krisis iklim dan meningkatnya bencana hidrometeorologi.

Sorotan paling keras disampaikan terhadap kondisi Gunung Tampurhyang, yang dalam tradisi Bali dipandang sebagai tempat suci pemujaan Dewa Wisnu.

Menurutnya, kawasan gunung tersebut mengalami kerusakan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali.

Ia menyebut kawasan gunung kini setiap hari didaki untuk kepentingan rekreasi hingga mencapai bagian puncak, sementara sebagian kawasan hutan di lereng tengah telah dibuka untuk fasilitas wisata. Kondisi tersebut,  telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran kawasan suci yang mengkhawatirkan.

Jro Gede Sudibya mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keseimbangan alam. Ia bahkan mengaitkan kondisi tersebut dengan sejarah letusan Gunung Batur pada tahun 1926 sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian kawasan pegunungan.

ia menilai sistem tata ruang di kawasan Danau Batur telah banyak menyimpang dari ketentuan adat dan sejarah yang tertuang dalam berbagai prasasti kuno yang tersimpan di Desa Batur, Kedisan, dan Buahan.

Menurutnya, kawasan dari pertigaan Kedisan menuju Songan di sisi kanan jalan merupakan Utama Mandala, kawasan suci yang semestinya steril dari aktivitas ekonomi dan bisnis.

Ia juga mengingatkan bahwa Prasasti Cintamani telah lama menegaskan kawasan tersebut sebagai wilayah suci yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Karena itu, setiap kebijakan tata ruang maupun penerbitan izin di kawasan Danau Batur harus mengutamakan perlindungan nilai-nilai ekologis, budaya, dan spiritual.

Selain Kintamani, perhatian publik juga mengarah ke kawasan Pancasari, Kabupaten Buleleng. Masyarakat mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan persoalan perizinan di kawasan Bali Handara dan Resort Pancasari, termasuk transparansi mengenai izin yang diterbitkan, kepemilikan kawasan, serta dugaan dampak lingkungan yang disebut-sebut berkaitan dengan perubahan aliran banjir.

Publik berharap seluruh proses pengawasan dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun multitafsir di tengah masyarakat.

Gelombang aspirasi melalui media sosial ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap masa depan tata ruang Bali. Warga berharap Pansus TRAP DPRD Bali terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh kawasan strategis demi menjaga kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.

Kini, desakan kepada Pansus TRAP DPRD Bali semakin menguat. Publik menunggu langkah nyata berupa audit menyeluruh terhadap izin-izin pembangunan di Kintamani, evaluasi bangunan yang diduga melanggar tata ruang, serta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran demi menyelamatkan kawasan Danau Batur yang menjadi salah satu ikon alam dan kawasan suci Bali.

(080)