Ketua Komisi II DPRD Badung Hadiri Gathering TJSP 2026, Apresiasi Peran Dunia Usaha Dukung Pembangunan Daerah.
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 91
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Mangupura, Rabu 18 November 2026
Ketua Komisi II DPRD Badung Hadiri Gathering TJSP 2026, Apresiasi Peran Dunia Usaha Dukung Pembangunan Daerah.

Bali, indonesiaexpose.co.id — Dunia usaha di Kabupaten Badung didorong tidak hanya menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata, tetapi juga mengambil peran nyata dalam menjawab persoalan sosial dan lingkungan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Gathering Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung Tahun 2026, yang digelar di The Stones Hotel Legian, Selasa (17/11/2026).
Hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Badung, Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada, yang memberikan apresiasi terhadap kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Mengusung tema “Bersama Dunia Usaha Menjawab Tantangan Sosial dan Lingkungan Menuju Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada menegaskan, TJSP jangan hanya dimaknai sebagai kewajiban perusahaan, tetapi harus menjadi bagian dari kontribusi nyata dunia usaha dalam membangun Badung. Kita ingin program yang dilakukan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak bagi lingkungan.
Menurut Made Sada, Badung sebagai daerah dengan sektor pariwisata yang sangat kuat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya yang besar, sehingga harus ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan,”ungkapnya.
DPRD Badung pun mendorong agar program TJSP ke depan semakin terarah, terukur, dan tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga kontribusi perusahaan dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kami di DPRD tentu akan terus mendorong agar TJSP semakin tepat sasaran, transparan, dan memiliki manfaat jangka panjang. Ukurannya bukan hanya berapa besar bantuan yang diberikan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Gathering TJSP 2026 menjadi penegasan bahwa pembangunan Badung bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Dunia usaha dituntut hadir—bukan sekadar sebagai investor dan pelaku ekonomi, tetapi sebagai mitra pembangunan untuk mewujudkan Badung yang semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan.
( Adv )
- Penulis: Admin
