Megawati : Pilkada Lewat DPRD Disebut Pengkhianatan Reformasi

Jakarta, Selasa  13  Januari  2026

Megawati : Pilkada Lewat DPRD Disebut Pengkhianatan Reformasi

 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

 

Jakarta , indonesiaexpose.co.id  — PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan peringatan keras terhadap wacana pengubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD. Di hadapan ribuan kader pada penutupan Rakernas I PDI Perjuangan 2026, Megawati menegaskan, gagasan tersebut bukan sekadar langkah mundur, melainkan pengkhianatan terhadap semangat Reformasi.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Ini bukan sikap politik praktis, tetapi sikap ideologis, konstitusional, dan historis,” kata Megawati dengan nada tegas, Senin (12/1/2026).

Presiden Kelima RI itu menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan panjang rakyat setelah puluhan tahun hak politik mereka dikebiri oleh sentralisme kekuasaan. Reformasi, menurut Megawati, menghadirkan Pilkada langsung sebagai simbol kembalinya kedaulatan rakyat ke tangan pemilik sahnya.

“Pilkada langsung lahir dari pergulatan sejarah. Ini adalah kemenangan rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri, bukan ditentukan di ruang-ruang tertutup kekuasaan,” ujarnya.

Megawati secara lugas mengingatkan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD adalah praktik masa lalu yang sarat transaksi politik dan minim akuntabilitas. Ia juga membantah anggapan bahwa pemilihan tidak langsung akan memangkas biaya politik.

“Justru Pilkada langsung membuka partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi kepala daerah, dan memungkinkan kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Demokrasi tidak boleh diukur semata dari hitung-hitungan efisiensi,” katanya.

Lebih jauh, Megawati menilai konsistensi PDI Perjuangan menolak Pilkada lewat DPRD adalah upaya menjaga agar demokrasi Indonesia tidak bergerak mundur secara perlahan namun pasti.

“Reformasi bukan untuk dibatalkan pelan-pelan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” tegasnya.
Megawati memastikan PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan menghadang setiap upaya yang berpotensi merampas hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Ia mengingatkan, demokrasi tidak boleh dikerdilkan atas nama stabilitas, efisiensi, ataupun alasan teknokratis lain yang mengabaikan kedaulatan rakyat.

“Selama PDI Perjuangan berdiri, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri tidak boleh diganggu,” pungkas Megawati, disambut tepuk tangan panjang kader.

(08)