Badung Fasilitasi Raker Staf Ahli se-Bali, Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Daya Dukung Lingkungan

Mangupura,  Senin  30  Maret   2026

Badung Fasilitasi Raker Staf Ahli se-Bali, Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Daya Dukung Lingkungan

Badung Fasilitasi Raker Staf Ahli Se-bali, Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Dan Daya Dukung Lingkungan

Bali, indonesiaexpose.co.id — Pemerintah Kabupaten Badung memfasilitasi pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Madya Gosana, Kantor DPRD Kabupaten Badung, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Badung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, A.A. Ngurah Raka Sukadana, SP.M.Si mewakili Bupati Badung. Raker mengangkat tema“Pengendalian Fungsi Lahan dan Daya Dukung Lingkungan dalam Mitigasi Bencana”, yang dinilai relevan dengan dinamika pembangunan di Provinsi Bali saat ini.

AA Ngurah Raka Sukadana menekankan pentingnya merumuskan solusi bersama terkait maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di berbagai wilayah Bali, termasuk Kabupaten Badung. Menurutnya, penataan ruang harus mampu mendukung keberlanjutan sektor pariwisata sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alih fungsi lahan perlu mendapat pengawasan serius. Melalui forum ini, kita dorong kolaborasi antar staf ahli se-Bali untuk merumuskan langkah strategis dalam mengendalikan alih fungsi lahan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, fenomena alih fungsi lahan hampir terjadi di seluruh daerah, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi bersama untuk mengantisipasinya. Jika tidak dikendalikan, hal tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan pariwisata Bali di masa depan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas Bali yang dikenal memiliki taksu, budaya adiluhung, serta kekayaan alam seperti kawasan persawahan dan aliran sungai yang menjadi warisan leluhur.

“Keberadaan tata ruang yang selaras dengan karakter dan kearifan lokal Bali menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan,” tambahnya.

Melalui pelaksanaan raker dan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan rumusan rekomendasi yang komprehensif untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali sebagai bahan kebijakan strategis.

“Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta melakukan penertiban terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang”, pungkasnya.

(110)