33 Tahun Sengketa Tanah PT.JH : Warga Tagih Janji BPN Ukur Ulang
- account_circle Admin
- calendar_month 21 menit yang lalu
- visibility 13
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Kamis 19 November 2026
33 Tahun Sengketa Tanah PT.JH : Warga Tagih Janji BPN Ukur Ulang

BALI, indonesiaexpose.co.id — Sengketa tanah antara warga Jimbaran dan PT Jimbaran Hijau kembali memanas.
Setelah 33 tahun tanpa kepastian, masyarakat dari 13 banjar di Desa Jimbaran mendatangi Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kamis (19/11/2026).
Didampingi tiga tenaga ahli DPRD Bali—Ngurah Hartawan, I Ketut Rudia, dan I Wayan Sukayasa—serta Sekretaris Komisi II DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Luwir Wiana, warga menagih janji BPN untuk melakukan pengukuran ulang terhadap objek tanah yang selama ini disengketakan.
Tekanan warga ini bukan tanpa dasar.
Pada 27 Agustus 2026, Ketua DPRD Bali telah mengirim surat resmi kepada Kanwil BPN Provinsi Bali, Nomor B.08.100.1.4.2/21787/PSD/DPRD, untuk melakukan identifikasi dan verifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah atau P4T di sekitar wilayah PT Jimbaran Hijau.
Namun, hingga kini warga mengaku belum melihat langkah konkret penyelesaian.
Rapat berlangsung alot.
Pihak BPN melalui Albert Simanjuntak, Kabid SP yang menangani permasalahan sengketa, menyebut pengukuran belum dapat dilakukan karena adanya surat dari pihak PT Jimbaran Hijau yang menyatakan keberatan.
Alasan ini langsung menjadi sorotan.
Warga mempertanyakan: jika pengukuran merupakan bagian dari tugas negara untuk memastikan batas, penguasaan, dan status tanah, mengapa proses tersebut harus terhenti hanya karena ada keberatan dari salah satu pihak?
Warga meminta BPN tidak sekadar menjadi penonton dalam sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun.
335 Masyarakat korban PT.JH menuntut kepastian hukum dan keadilan.
Terlebih, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, terdapat sekitar 335 warga yang disebut terdampak dan belum memiliki rumah, bahkan 12 warga disebut masih terisolasi di dalam kawasan PT Jimbaran Hijau dalam kondisi yang memprihatinkan.
Persoalan ini juga telah menjadi perhatian Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali.
Dalam RDP Pansus TRAP pada 7 Januari 2026, BPN sebelumnya disebut telah menyatakan kesediaannya melakukan pengukuran ulang.
Kini warga kembali menagih komitmen tersebut.
Mereka memberikan batas waktu tujuh hari kepada BPN untuk menindaklanjuti janji pengukuran ulang.
Sekretaris Komisi II DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Luwir Wiana menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DPRD Badung bersama DPRD Bali akan terus mengawal perjuangan warga hingga tuntas.
“Kami akan kawal persoalan ini bersama DPRD Bali sampai tuntas. Jangan sampai masyarakat justru menjadi orang asing dan terisolasi di tanah desanya sendiri. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi warga,”ungkap Luwir.
Kini bola berada di tangan BPN Bali.
Tujuh hari menjadi batas waktu yang ditunggu warga.
Apakah BPN akan benar-benar turun melakukan pengukuran ulang?
Ataukah sengketa tanah yang telah berlangsung 33 tahun kembali berlarut tanpa kepastian?
Fakta yang terungkap sungguh memprihatinkan. Ratusan warga disebut hidup terisolasi di tengah kawasan perusahaan besar ‘PT.JH’ , dengan akses terbatas menuju rumah, ladang, bahkan tempat ibadah. Ironisnya, kondisi ini berlangsung di ‘Pulau Bali—destinasi wisata dunia yang selama ini dikenal sebagai Pulau Surga’.
Hukum Negara Mengatur dengan tegas.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 303, menyatakan:
Setiap orang yang dengan sengaja mengganggu, menghalangi, atau membubarkan kegiatan ibadah, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
WARGA MENUNTUT KEADILAN. DPRD MENGAWAL. BPN DITANTANG MEMBUKTIKAN KOMITMEN.
“33 tahun sengketa tanah Jimbaran belum juga berakhir! Kini 13 banjar mendatangi BPN Bali dan menagih janji pengukuran ulang. Warga memberi waktu tujuh hari. DPRD Bali dan DPRD Badung menyatakan siap mengawal hingga tuntas!”
( 080 )
- Penulis: Admin
