KPA & Petani Desak Reforma Agraria, DPR  RI  Janji Bentuk Pansus 

Jakarta, Rabu  24  September  2025

KPA & Petani Desak Reforma Agraria, DPR  RI  Janji Bentuk Pansus

Audiensi Pimpinan DPR dan perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Foto: tv parlemen

 

Jakarta, indonesiaexpose.co.id  – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama sejumlah serikat petani menyampaikan tuntutan mengenai reforma agraria kepada pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo di DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Setidaknya, ada 24 masalah struktur agraria dan sembilan tuntutan perbaikan yang disampaikan kepada DPR RI dan pemerintah.

“Aspirasi yang kami sampaikan ada 24 masalah struktural agraria. Ada sembilan tuntutan perbaikan yang kami minta. Ada sifatnya yang bisa sekarang juga sebagai keputusan politik dan kita berharap juga nanti Bapak Presiden Prabowo bisa membuat dikresi hukum, diskresi politik supaya reforma agraria ini bisa berjalan,” ujar Sekjen KPA, Dewi Kartika.

Sebelumnya, demo dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025 digelar di depan DPR/MPR Senayan, Jakarta pada 24 September 2025. Aksi ini untuk menyuarakan tuntutan terkait reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk mendorong penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Dalam audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan perwakilan organisasi tani, Dasco menyebut DPR akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria dan mendorong pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria.

“DPR mendorong pemerintah percepat kebijakan satu peta, merapikan tata ruang, dan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria. Pansus Agraria akan disahkan pada penutupan paripurna 2 Oktober 2025,” kata Dasco di ruang rapat Komisi XIII DPR, di  Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Kepala Staf Presiden M. Qodari.

Aksi Hari Tani Nasional

Audiensi berlangsung bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Ribuan petani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Perwakilan massa kemudian diterima masuk untuk menyampaikan aspirasi.

Mereka datang dari berbagai organisasi, seperti Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK), Pergerakan Petani Banten (P2B), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), hingga Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Dengan mengenakan caping, simbol perjuangan petani, mereka menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mereka sebut sebagai agenda penyelamatan agraria nasional.

Sembilan Tuntutan Petani

1. Redistribusi tanah sesuai amanat UUPA 1960 dan penyelesaian konflik agraria.
2. Percepatan penyelesaian konflik di 1,76 juta hektar LPRA dan pendistribusian 7,35 juta hektar tanah terlantar.
3. Penetapan batas maksimum penguasaan tanah dan penghentian monopoli lahan oleh korporasi besar.
4. Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung ke Presiden.
5. Pengesahan RUU Reforma Agraria serta pencabutan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan petani.
6. Pemenuhan hak dasar petani dan nelayan, termasuk perumahan layak dan akses tanah bagi perempuan.
7. Stop kriminalisasi aktivis tani dan hentikan kekerasan aparat di wilayah konflik agraria.
8. Moratorium izin konsesi perkebunan, kehutanan, dan tambang serta evaluasi proyek strategis yang tumpang tindih dengan lahan rakyat.
9. Prioritas anggaran untuk redistribusi tanah, subsidi pupuk, benih, solar, serta pembangunan industri pertanian rakyat.

Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan aspirasi petani dengan pemerintah dan DPR. Menurut KPA, agenda reforma agraria harus dijalankan serius demi mewujudkan kedaulatan pangan dan mengurangi kesenjangan penguasaan tanah di Indonesia.

(007)