Jimbaran, Jumat  13  Juni  2025

Satpol PP Bali Belum Bertindak Tegas

 

Koordinator Sidak Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai membacakan surat rekomendasi penutupan Proyek Step up di Jimbaran,Bali ,Jumat (13/6/2025).

 

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Pemilik bangunan hotel di Jimbaran Badung yang direkomendasikan dibongkar oleh komisi atau DPRD Bali diberi waktu 2 minggu untuk melakukan pembongkaran komisi 1 DPRD Bali turun langsung ke lokasi Jumat 13 Juni 2025.

Koordinator Sidak Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai,  mengatakan, setelah rekomendasi diteken oleh pimpinan DPRD Bali, pihaknya terus melakukan pemantauan termasuk ketempat-tepat yang dianggap melanggar.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta rekomendasi yang telah dikeluarkan lembaga DPRD Bali ini harus dijalankan oleh satpol PP , nggak boleh tidak makanya kami sebagai salah satu lembaga yang fungsi kontrol terus kami kontrol bukan hanya di tempat itu tapi secara regional balik ke depan nanti baik itu Buleleng di daerah manapun kita juga akan turun untuk menyelamatkan alam Bali serta penegakan perda tata ruang karena kalau dibiarkan ya habis Bali .

“Mengenai dampak sosial terkait kebijakan yang diambil ini, pemerintah sudah tahu. Tapi ini kan merupakan tanah negara. Ya semestinya masyarakat tidak membangun dulu sebelum memperoleh izin dari pemerintah,” ungkap Koordinator Sidak Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, Jumat (13/6/2025).

Dalam sidak kali ini Satpoll PP Bali belum bisa bertindak tegas terhadap proyek Step Up yang di Duga Bermasalah.

Sementara di kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Made Supartha menjelasakan, dengan cukup lamanya ada bangunan di sempadan jurang Pantai Bingin dan Hotel Step Up ini, jadi ada proses pembiaran dari pemerintah daerah karena tidak cepat-cepat mengambil tindakan untuk melarang?

Menurutnya, kalau dibilang ada proses pembiaran pelanggaran oleh pemerintah boleh bilang iya, karena selama ini pemerintah daerah tidak ada reaksi atas pembangunan yang melanggar tersebut

“Jadi ini kan ada masukan dari masyarakat, dan kami turun ke bawah langsung, oh ini fakta, dan ini harus ditindak tegas karena ke depan akan berdampak luas dan dari sinilah kita akan mulai.Sekali lagi kami tegaskan, mana-mana dan siapapun yang berusaha melanggar yang namanya Perda RTRWP ini, ya kita harus berangus, demi ajegnya Bali dan demi keamanan tata ruang,” paparnya.

I Made Suparta, menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi mengenai masalah perizinan yang melawan aturan yang ada, jika ada bangunan yang terbukti melanggar, mereka harus dibongkar, dan pejabat yang terlibat juga harus siap menerima sanksi sesuai undang-undang.

“Kalau memang melanggar, harus dibersihkan. Pejabat yang terlibat juga harus siap diberi sanksi sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Suparta, membuktikan komitmen DPRD untuk menegakkan aturan dan menjaga kelestarian kawasan.

Sementara itu, Somvir, Anggota Komisi I DPRD Bali , usai membacakan rekomendasi Pantai Bingin, memperingatkan bahwa pejabat yang memberikan izin serta melanggar aturan dapat dikenakan pidana hingga 5 tahun penjara.

Dewan juga secara proaktif melakukan inspeksi lapangan pada 7 Mei 2025, lalu, yang mengungkapkan bahwa banyak bangunan didirikan di atas tebing, sempadan pantai, dan tanah negara, melanggar Perda RTRWP Bali.

“Ini bukan hanya masalah tata ruang, tapi juga menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian kawasan. Mengikuti visi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, pelanggaran harus dibersihkan demi menjaga masa depan Bali,” ujar Somvir dengan tegas.

“Ini bukan hanya masalah tata ruang, tapi juga menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian kawasan. Mengikuti visi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, pelanggaran harus dibersihkan demi menjaga masa depan Bali,” ujar Somvir dengan tegas.

Tak hanya berfokus pada bangunan yang tengah diproses, Komisi I DPRD Bali juga berencana mendata pelanggaran di Kabupaten lain se-Bali untuk menerapkan sanksi yang sama.

Dengan langkah ini, diharapkan Bali dapat mempertahankan keindahan dan keamanan lingkungannya.

Masih dari tempat yang sama salah satu konsultan proyek I Gusti Made Arya Kencana yang mendampingi Komisi I DPRD Provinsi Bali selama sidak berlangsung, saat dimintakan pendapatnya terkait sidak Komisi I menyatakan bahwa pihaknya telah memenuhi berbagai izin yang diperlukan.

“Kami mengikuti peraturan yang berlaku agar tidak melanggar perundang-undangan,” ujarnya.

Namun ketika disinggung adanya bangunan yang menjorok ke pantai, dan itu telihat kasat mata, Made Arya menyatakan selama ini pihaknya telah mengikuti kajian teknis yang ada diperizinan.

“Selama tidak melanggar kajian teknis kami akan tetap melakukan pembangunan,” imbuhnya, seraya menegaskan pihaknya telah mengantongi izin lengkap, jadi untuk hal-hal lainnya silahkan hubungi OPD teknis masing-masing baik dari perizinan maupun PU

Turut hadir di acara sidak yaitu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai , Anggota Komisi 1 I Made Supartha, Dr. Somvir, Kabid Satpoll PP Bali I Made Yudi Purnamadi S,STP , dan anggota Satpoll PP Bali lainya I Made Sukada. S.IP, M.AP, Gede Agus Wahyu Pramana Surya. SH.

(110)