Ketua Pengadilan Tinggi Bali ambil sumpah pimpinan DPRD Prov.Bali
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 2 Okt 2019
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Rabu 02 Oktober 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Bali ambil sumpah pimpinan DPRD Prov.Bali
BALI, INDEX – Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2019 , pimpinan definity DPRD Bali dilantik. Proses pelantikan berlangsung dalam mekanisme Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda utama pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPRD Bali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Zaid Umar Bosaid, SH.MH.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pimpinan dewan ini dilaksanakan berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.51-4345 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
Mendagri RI memutuskan I Nyoman Adi Wiryatama sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali. Sedangkan Wakil Ketua dijabat oleh I Nyoman Sugawa Korry, I Nyoman Suyasa dan Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.
” Dengan dilaksanakannya pelantikan pimpinan DPRD provinsi Bali ini, maka lengkap sudah pimpinan DPRD Provinsi Bali,” kata Gubernur Bali Ir. I Wayan Koster M.M ,bertempat di Denpasar,Bali, Selasa (01/10/2019).
Pelantikan ini juga sudah ditunggu-tunggu cukup lama, karena keluarnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri memerlukan waktu yang lama. Sehingga dengan adanya pimpinan definitif serta disusul dengan pembentukan AKD, pihaknya berharap DPRD Bali sudah dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan baik secara optimal.
“Dalam kaitan pembentukan AKD, kami sudah mengikuti dengan baik. Dan khususnya kepada Fraksi PDIP yang jumlahnya mencapai 33 orang dari 55 anggota DPRD Bali, tetapi saya sudah menggariskan tidak boleh ada monopoli dalam memimpin AKD,” ungkap Gubernur Bali.
Menurutnya, tidak boleh ada kata sapu bersih, karena itu bukan kata yang bijak dalam berpolitik. Sehingga, Gubernur Bali menyarankan untuk memberikan pimpinan AKD kepada fraksi-fraksi lain di luar PDIP, baik kepada Fraksi Golkar, Gerindra maupun Demokrat.
Terkaid AKD, prosesnya juga berlangsung Selasa (01/10/2019) usai pelantikan pimpinan definitif.Susunannya terdiri dari Ketua Komisi I Nyoman Adnyana, Ketua Komisi II, IGK Kresna Budi, Ketua Komisi III , I Kadek Diana,dan Ketua Komisi IV ,I Gusti Putu Budiarta.
Sedangkan Badan Anggaran (Bangar) dan Badan Musyawarah (Bamus) dijabat secara ex officio oleh pimpinan dewan. Sementara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) diketuai I Ketut Tama Tenaya. Sedangkan posisi Badan Kehormatan diketua Ketut Suryadi yang akrab disapa Boping.
Gubernur Bali mengajak anggota DPRD Bali untuk melihat masalah-masalah yang ada di Bali dengan cermat, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Di antaranya menyangkut penyediaan air bersih, listrik, infrastruktur dan pembangunan pariwisata ke depan.
Untuk memudahkan sinergitas dan sinkronisasi, pihaknya sudah menetapkan lima bidang prioritas pembangunan dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Ketua Komisi II DPRD Bali, I Gd Km Kresna Budi
” Kami setuju dengan program prioritas yang dicanangkan pak Gubenur. Hanya jangan banyak potongan,” tutur Ketua Komisi II DPRD Bali, I Gd Km Kresna Budi IGK Kresna Budi di tempat terpisah.
Krisna Budi menambahkan, wacana Pak Gubenur untuk masyarakat bali yang baik itu , pasti kita dorong.
Wacana tersebut meliputi :
- bidang pangan, sandang dan papan,
- Kedua, bidang pendidikan dan kesehatan,
- Ketiga menyangkut bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
- Bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya
- Serta bidang pariwisata.
” Kalau memang Pak Gubenur ada prioritas, kenapa kita tidak diajak duduk bersama.Kita belum ngomong, sudah ngajak ayo kerjasama dengan dengan baik, kordinasi dengan baik .Kalau misal koordinasi dengan baik,Bapak-bapak Dewan bisa mengerti. Gubenur tujuanya baik, sebagai wakil rakyat Dewan juga tujuannya baik ,” Tandas Aji Kresna panggilan akrabnya.
(078)
- Penulis: Admin
