Ida Gede Komang Kresna Budi Ketua Komisi II DPRD Prov.Bali : Anggaran Sektor Pertanian dan Peternakan harapkan ditingkatkan

Denpasar, Selasa 18 Pebruari 2020

Ida Gede Komang Kresna Budi Ketua Komisi II DPRD Prov.Bali : Anggaran Sektor Pertanian dan Peternakan harapkan ditingkatkan

BALI, INDEX – Minimnya anggaran untuk mengelola sektor pertanian dan peternakan di Bali, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Ida Gede Komang Kresna Budi mengharapkan anggaran APBD Bali perlu ditingkatkan.

“ Anggaran untuk mengelola sektor pertanian dan peternakan di Bali masih minim, karena masih kecil dari total anggaran yang berkisar 1 persen,” ungkap Ida Gede Komang Kresna Budi saat ditemui di Denpasar-Bali,kemarin.

Kresna Budi berharap, anggaran di sektor ini kedepannya bisa dinaikkan hingga 3 persen, dengan besaran anggaran tersebut pihaknya akan gunakan dana tersebut untuk memfasilitasi para petani dan nelayan dengan memberi alat kerja atau alat tangkap untuk nelayan sehingga mampu meningkatkan hasilnya.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam menjalankan roda pemerintahan dapat diukur dimana Pemprov mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Bali.

“ Orang miskin, bukan sengaja pengemis, misalnya petani, disaat penghasilan rendah atau gagal panen pasti segala kewajiban tidak bisa dibayar, sedangkan jika penghasilan meningkat segala kebutuhan dan kewajiban pasti dibayar. Dengan meningkatkan anggran untuk sektor perikanan dan pertanian, sehingga mampu meingkatkan produktifitas. Ini akan berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) akan naik,” ungkapnya.

Dirinya melihat fenomena di lapangan ikan yang di konsumsi di Bali misalnya, sebagian besar didatangkan dari luar Bali, seperti Madura, dan Jawa. Ini menandakan nelayan di Bali produktivitasnya rendah akibat alat tangkap yang digunakan masih minim dan manual.

“ Ikan kita di Bali berasal dari luar Bali, nelayan butuh bantuan seperti alat tangkap, karena disaat pancaroba nelayan akan tidak melaut memilih menjadi buruh,” beber politisi senior Partai Golkar asal Buleleng ini.

“ Sedangkan untuk aset daerah yang tidak produktif bisa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta dibandingkan mangkrak lebih baik di sewakan agar menghasilkan, seperti yang terjadi pada pangkalan pendaratan ikan (PPI) di Sangsit, Buleleng,” tandasnya.
(080)