Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bali » Kadinsos P3A Bali Tegaskan Dana Bansos KPM Tak Ada Masuk Kas Daerah

Kadinsos P3A Bali Tegaskan Dana Bansos KPM Tak Ada Masuk Kas Daerah

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 25 Okt 2021
  • visibility 193
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Denpasar, Selasa  26  Oktober  2021

 

Kadinsos P3A Bali Tegaskan Dana Bansos KPM Tak Ada Masuk Kas Daerah

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra

 

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Pemprov Bali melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra kembali meluruskan opini yang berkembang di masyarakat terkait dana bansos Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk masyarakat di Bali periode Juli-September 2021 yang disebut belum cair senilai Rp 450 miliar. Informasi yang dirilis sejumlah media memunculkan opini di masyarakat bahwa dana itu ditabung atau diendapkan di kas daerah.

Secara tegas, Kadinsos P3A Bali Dewa Mahendra menyampaikan bahwa

” Bahwa tak sepeser pun dana bansos itu masuk ke kas daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, karena langsung ditransfer ke rekening KPM. Hal lain yang diluruskannya adalah besaran dana bansos KPM belum terealisasi yang disebut mencapai Rp. 450 milyar, padahal sesungguhnya hanya sebesar Rp. 6,6 milyar,” ungkap  Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadinsos P3A) Dewa Gede Mahendra Putra melalui siaran tertulisnya.

Dewa Mahendra menyampaikan bahwa Dalam penyaluran dana bansos KPM, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota sifatnya hanya melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam proses pencairan bansos tersebut. Dewa Mahendra menjelaskan, alur penyetoran data penerima bansos dimulai dari data keluarga kurang mampu yang diusulkan dari desa/kelurahan untuk diinput di desa masing-masing lanjut ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG. Data usulan akan di rekapitulasi oleh Operator SIKS-NG yang ada di kabupaten/kota.

“Hasil rekapitulasi akan ditandatangani oleh kepala daerah dan diusulkan dimasukkan ke DTKS pusat,” bebernya.

Selanjutnya dana bansos dari Kementerian Sosial disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BTN, BNI, BRI dan lainnya. Selanjutnya, dana bansos ini ditransfer ke rekening tabungan masyarakat penerima bansos.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol ini menambahkan, pihaknya telah menginventarisir sejumlah permasalahan yang mengakibatkan masih adanya dana bansos yang belum cair. Persoalan itu antara lain, terblokirnya rekening karena ada penerima bantuan tidak menarik bantuan sampai batas waktu yang ditetapkan, sehingga sistem otomatis akan memblokir rekening penerima (dianggap tidak membutuhkan). Persoalan lainnya adalah adanya kartu ganda dan penerima meninggal. Selain itu, ada pula Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi, karena tidak ditemukan atau ada di luar kota, pindah alamat, salah nama/orang dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Menyikapi hal ini, sesuai arahan Gubernur, pihaknya bergerak cepat berkoordinasi kabupaten/kota untuk mendorong agar kendala-kendala itu dapat teratasi dan pencairan bansos PKM bisa segera tuntas.

Pada kesempatan itu, Kadinsos P3A Dewa Mahendra membeber besaran dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali dari Januari sampai dengan Juni 2021 yang tercatat sebesar Rp 474.101.575.000, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000. Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021, telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 313,6 Milyar.

Berikutnya pada Periode Juli sampai dengan September 2021, Bali mendapat anggaran sebesar Rp. 160,5 Milyar yang terdiri dari PKH sebesar Rp. 73,9 Milyar untuk 106.859 KPM dan telah terealisasi Rp. 71,2 Milyar.

“Untuk PKH, yang belum cair/belum realisasi Rp. 2,7 Milyar untuk 3.701 KPM,” sebutnya. Pada periode ini, Bali juga memperoleh dana untuk BPNT sebesar Rp. 86,6 Milyar untuk 144.367 KPM dan telah terealisasi sebesar Rp.82,7 Milyar untuk 125.009 KPM, sementara yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp. 3,9 Milyar untuk 19.358 KPM.

Dengan demikian, setelah dikalkulasi, total Bantuan Sosial yang sudah cair/terealisasi sampai saat ini telah mencapai Rp. 467,5 Milyar terdiri dari realisasi periode Januari – Juni sebesar Rp. 313,6 Milyar dan terealisasi periode Juli – September sebesar Rp. 153,9 Milyar. “ Jadi, Bantuan Sosial yang belum terealisasi hanya sebesar Rp. 6,6 Milyar yang terdiri dari program PKH untuk 3.701 KPM sebesar Rp. 2,7 Milyar, dan program BPNT untuk 19.358 KPM sebesar Rp. 3,9 Milyar,” urainya.

Dilanjutkan Dewa Mahendra, saat ini ada 3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan, tersebar di Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM Kota Denpasar 36 KPM dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Sementara sebanyak 19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi tersebar di Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.
Dewa Mahendra menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada bank yang tergabung dalam Himbara sebagai bank penyalur dana bansos, agar melakukan percepatan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Bapak Gubernur juga meminta Bupati /Walikota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos,” kata mantan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali ini.

Selain itu, KPM diharapkan mempercepat perbaikan/penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur, agar dana Bansos cepat direalisasikan. “KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos, sehingga dana bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dimasa pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.

(080)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Golkar Mundur dari Pansus TRAP ?  Ketua DPRD Bali , Belum Ada Surat  Resmi 

    Golkar Mundur dari Pansus TRAP ?  Ketua DPRD Bali , Belum Ada Surat  Resmi 

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle 080
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Denpsar, Senin 20 Juli 2026 Golkar Mundur dari Pansus TRAP ?  Ketua DPRD Bali , Belum Ada Surat  Resmi     Bali, indonesiaexpose.co.id — Polemik Pansus TRAP memanas, namun DPRD Bali menegaskan penyelesaian akan ditempuh melalui mekanisme resmi dan musyawarah, sembari memastikan agenda pembahasan rekomendasi strategis tetap berjalan. Sebelumnya,  Instruksi Ketua DPD I Partai Golkar […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Jumat, 19 Mar 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Bali, Sabtu  20  Maret  2021   Renungan  JOGER  

  • PT.Pegadaian  Wilayah  VII  Bali  Nusra   Mengucapkan   Selamat  Hari  Natal 2022 & Tahun  Baru  2023

    PT.Pegadaian Wilayah VII Bali Nusra Mengucapkan Selamat Hari Natal 2022 & Tahun Baru 2023

    • calendar_month Selasa, 20 Des 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 696
    • 0Komentar

    Bali, Selasa  20  Desember  2022   PT.Pegadaian  Wilayah  VII  Bali  Nusra  Mengucapkan Selamat  Hari  Natal 2022 & Tahun  Baru  2023    

  • Walikota Jaya Negara Terima Tim Verfikasi Kota Sehat Pusat

    Walikota Jaya Negara Terima Tim Verfikasi Kota Sehat Pusat

    • calendar_month Kamis, 14 Sep 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 458
    • 0Komentar

    Denpasar,  Kamis  14  September 2023 Walikota Jaya Negara Terima Tim Verfikasi Kota Sehat Pusat    Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dari pemerintah pusat, Kamis (14/9/2023) di Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar. Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima tim verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dari pemerintah […]

    • calendar_month Jumat, 13 Jan 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Karangasem , Jumat  13  Januari  2023 Wagub Cok Ace  Apresiasi  Proyek  Penataan  Kawasan  Suci Pura Agung  Besakih     Bali,  indonesiaexpose.co.id  – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menyampaikan apresiasinya setelah meninjau langsung proyek Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem.”Saya lihat dan meninjau langsung progres dan kualitas pekerjaan, nyaris sudah […]

  • Walikota Jaya Negara Tandatangani LoI Dengan Kota Darwin Australia

    Walikota Jaya Negara Tandatangani LoI Dengan Kota Darwin Australia

    • calendar_month Senin, 28 Jun 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Denpasar, Senin 28 Juni 2021   Walikota Jaya Negara Tandatangani LoI Dengan Kota Darwin Australia     ” Pertegas Kerjasama Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif. Bali, indonesiaexpose.co.id  –  Kerjasama internasional antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Kota Darwin Australia dipertegas dalam penandatanganan Letter of Intent (LOI). Penandatanganan kerja sama antar Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah […]

expand_less