Golkar Mundur dari Pansus TRAP ?  Ketua DPRD Bali , Belum Ada Surat  Resmi 

Denpsar, Senin 20 Juli 2026

Golkar Mundur dari Pansus TRAP ?  Ketua DPRD Bali , Belum Ada Surat  Resmi

Bali, indonesiaexpose.co.id — Polemik Pansus TRAP memanas, namun DPRD Bali menegaskan penyelesaian akan ditempuh melalui mekanisme resmi dan musyawarah, sembari memastikan agenda pembahasan rekomendasi strategis tetap berjalan.

Sebelumnya,  Instruksi Ketua DPD I Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau Demer, yang dikabarkan meminta anggota Fraksi Golkar menghentikan keikutsertaan dalam seluruh agenda Pansus TRAP, mulai dari inspeksi mendadak hingga rapat dengar pendapat.

Polemik ini memicu gelombang reaksi dari lingkungan DPRD Bali hingga tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Fraksi Partai Golkar yang menyatakan keluar dari Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP).

Pansus TRAP dibentuk melalui keputusan Rapat Paripurna DPRD Bali. Karena itu, setiap perubahan komposisi keanggotaan wajib diputuskan kembali melalui rapat paripurna dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).

Bahkan, ia melihat kondisi tersebut sebagai tanda bahwa seluruh anggota dewan semakin peduli terhadap aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Saya melihat ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Tentu ini menunjukkan sehatnya dan dinamisnya lembaga kita di DPRD Bali. Perbedaan penafsiran terhadap tata tertib yang kita miliki itu wajar-wajar saja dan justru menunjukkan semua anggota dewan mulai peduli,” ujar Dewa Jack di kantor DPRD Bali, Senin (20/7/2026).

Dewa Jack menegaskan, hingga saat ini pimpinan DPRD belum surat resmi mengenai keluarnya anggota Fraksi Golkar dari Pansus TRAP. Ia menegaskan informasi yang beredar sejauh ini masih sebatas isu yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Meski polemik terus bergulir, Mahayadnya memastikan dinamika politik tersebut tidak akan mengganggu kinerja DPRD Bali. Pimpinan DPRD dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh fraksi dan jajaran Pansus TRAP guna mencari solusi melalui musyawarah.

Untuk meredam polemik yang berkembang, unsur pimpinan DPRD Bali akan segera memfasilitasi dialog bersama seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan Pansus TRAP melalui rapat pimpinan (Rapim).

Dalam forum tersebut, seluruh pihak akan kembali mencermati dokumen tata tertib DPRD Bali guna mencari solusi terbaik melalui musyawarah dan mufakat.

“Langkah kami di unsur pimpinan akan segera memfasilitasi ruang dialog bersama semua pimpinan fraksi. Rencananya kita akan menggelar rapat pimpinan bersama pimpinan fraksi dan pimpinan pansus. Kita akan duduk bersama membuka kembali dokumen tata tertib untuk mencari titik temu yang paling bijak secara musyawarah mufakat,” jelasnya.

Dewa Jack juga memastikan polemik yang terjadi tidak akan menghambat kinerja Pansus TRAP. Ia menegaskan pansus tetap bekerja sesuai jadwal hingga masa tugasnya berakhir pada 6 September 2026.

Sementara itu, pembahasan tujuh rekomendasi strategis hasil kerja Pansus TRAP tetap berlanjut. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penting bagi penataan tata ruang, pengelolaan aset daerah, serta pengawasan perizinan di Bali.

(080)