Breaking News
light_mode
Beranda » Bali » KPU Bali Rampungkan Proses Coklit 100 Persen

KPU Bali Rampungkan Proses Coklit 100 Persen

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Denpasar, Sabtu 20 Juli 2024

KPU Bali Rampungkan Proses Coklit 100 Persen

 

Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan (tengah) didampingi Komisioner KPU Bali dalam acara Media Gathering Jurnalis Pemilu, di Denpasar Kamis (18/7/2024).

Bali, indonesiaexpose.co.is – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mendorong Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk memastikan seluruh pemilih memiliki NIK/KTP pada Pilkada Serentak 2024, Nopember mendatang.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan, pemilih yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya namun belum didaftarkan karena belum memiliki KTP atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka Disdukcapil harus melakukan jemput bola ke masing-masing desa sesuai data yang sudah diberikan KPU Bali.

“KPU sudah mengumpulkan seluruh datanya dan kami mendorong Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP agar yang bersangkutan (pemilih-red) bisa diakomodir dan dipastikan seluruhnya bisa menyalurkan hak pilihnya,” terang Lidartawan di acara Media Gathering Jurnalis Pemilu, di Denpasar, Kamis (18/7/2024).

Lidartawan menjelaskan, untuk proses Coklit di Propinsi Bali per 17 Juli 2024 telah rampung 100 persen.Selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data pemilih hasil Coklit. Ia memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam proses coklit. Seperti pemilih yang sudah meninggal dunia namun belum memiliki akte kematian sehingga secara de jure belum bisa dihapus dari daftar pemilih.

“ Kami tidak boleh mencoret karena harus ada dasar hukumnya. Karena itu semua data-data itu kita akan berikan Dukcapil, dan kita minta apa saja yang harus dipersiapkan agar bisa mengelarkan akte itu upaya yang meninggal supaya yang meninggal dan sah meninggal,” ucapnya.

Lidartawan meminta PPK dan KPPS untuk mengawal data tersebut karena data tersebut sering dibiarkan begitu saja sehingga muncul setiap tahun dan yang selalu disalahkan adalah KPU. Masalah berikutnya yang ditemukan saat proses coklit yang belum memiliki KTP Elektronik.

“ Mestinya sudah memiliki KTP tapi belum kami juga sudah kumpulkan dulu datanya dan akan mendorong Dukcapil untuk jemput bola ke masing-masing desa. Akan dibuat jadwal misalnya desa apa tanggal berapa akan dilakukan perekaman, sehingga dipastikan seluruh yang memiliki hak pilih tapi belum memilii NIK akan terakomodir,” terang mantan Ketua KPU Bangli tersebut.

Proses pemutakhiran data Pemilih menurut Dewa Agung Lidartawan akan berakhir sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan. Dikatakan semua permasalahan yang ditemukan dilapangan harus sudah tuntas sebelum penetapan DPT pada 22 September mendatang.

(080)

838
  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Kamis, 3 Des 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  03  Desember  2020 900

  • PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis

    PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis

    • calendar_month Jumat, 29 Jan 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Jakarta,  Jumat  29  Januari  2021   PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis   JAKARTA,indonesiaexpose.co.id –  Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan silarutahmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya. Dalam pertemuan hangat dan akrab itu, PP Muhammadiyah menyatakan mendukung penuh kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yaitu moderasi beragama. “Muhammadiyah mendukung program-program […]

  • ITB  Stikom  Bali

    ITB  Stikom  Bali

    • calendar_month Senin, 26 Jul 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Denpasar,  Senin  26   Juli 2021 ITB  Stikom  Bali   851

  • Bangunan Komersial Serbu Sawah, Jatiluwih Terancam Dicabut UNESCO

    Bangunan Komersial Serbu Sawah, Jatiluwih Terancam Dicabut UNESCO

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Tabanan, Jumat  05  Desember  2025 Bangunan Komersial Serbu Sawah, Jatiluwih Terancam Dicabut UNESCO   Ketua Panitia sekaligus Manager DTW Jatiluwih, Jhon Ketut Purna   Bali, indonesiaexpose.co.id   — Ancaman serius kembali menghantui kawasan wisata warisan dunia Jatiluwih, Tabanan. Pembangunan restoran besar di tengah sawah dikhawatirkan akan membawa dampak sosial dan ekologis yang sangat berat bagi masyarakat. […]

  • Rangka Rayakan HUT ke-124 PT Pegadaian, Serikat Pekerja PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar Gelar Fun Riding di Bali 

    Rangka Rayakan HUT ke-124 PT Pegadaian, Serikat Pekerja PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar Gelar Fun Riding di Bali 

    • calendar_month Senin, 12 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Tabanan, Senin  12 Mei 2025 Rangka Rayakan HUT ke-124 PT Pegadaian, Serikat Pekerja PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar Gelar Fun Riding di Bali   Bali, indonesiaexpose.co.id   – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PT Pegadaian yang ke-124, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pekerja PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar menggelar kegiatan Fun Riding pada Minggu, 11 […]

  • Prabowo Murka: “Serakahnomics” Diratakan Satgas PKH, Rp 6,6 Triliun Uang Negara Diselamatkan

    Prabowo Murka: “Serakahnomics” Diratakan Satgas PKH, Rp 6,6 Triliun Uang Negara Diselamatkan

    • calendar_month Kamis, 25 Des 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta, Kamis  25  Desember  2025 Prabowo Murka: “Serakahnomics” Diratakan Satgas PKH, Rp 6,6 Triliun Uang Negara Diselamatkan     Jakarta , indonesiaexpose.co.id  — Negara tak lagi tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto melontarkan apresiasi sekaligus peringatan keras kepada para perusak hutan. Di hadapan publik, Prabowo menegaskan keberpihakannya pada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilainya […]

expand_less