Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bali » Hukum Disandera Politik? Polemik Amnesti dan Abolisi di Tengah Konsolidasi Kekuasaan

Hukum Disandera Politik? Polemik Amnesti dan Abolisi di Tengah Konsolidasi Kekuasaan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
  • visibility 457
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Denpasar, Minggu  03  Juli  2025

Hukum Disandera Politik? Polemik Amnesti dan Abolisi di Tengah Konsolidasi Kekuasaan

 

 

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Polemik pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong memantik kritik dua tokoh hukum nasional. Di tengah kecurigaan barter politik, pertanyaan besar pun mengemuka: ke mana arah negara hukum Indonesia? Gelombang kritik atas keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong tidak berhenti hanya pada ruang media sosial. Dari ruang akademik dan komunitas hukum, muncul kegelisahan yang cukup dalam. Dua nama besar di dunia hukum, Prof. I Dewa Gede Palguna, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, dan Dr. Made Hendra Kusuma, mantan hakim Tipikor, menyampaikan pandangan mereka secara terang-terangan.

Meski keduanya tidak meragukan konstitusionalitas tindakan Presiden, namun kritik utama mereka adalah pada integritas proses hukum dan kemungkinan adanya intervensi politik dalam penegakan hukum. Pasal 14 UUD 1945 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Maka, secara normatif, keputusan Presiden Prabowo tidak bisa dikatakan melanggar hukum.

” Yang menjadi soal adalah konteks dan muatan politik yang menyertai. Hukum seperti dijadikan mainan. Proses hukum dijalankan, orang divonis, lalu dibatalkan secara politik,” ungkap Prof. Palguna saat ditemui di Denpasar.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan kualitas pembuktian dalam kasus Hasto yang dinilai masih “debatable”, karena asal uang yang disebut sebagai suap belum terbukti beyond reasonable doubt. Tak berselang lama dari keluarnya keputusan Presiden, Kongres PDIP mengumumkan dukungan resmi kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Ini memperkuat spekulasi publik bahwa keputusan amnesti dan abolisi adalah bagian dari barter politik.

Prof. Palguna menyindir tajam, “Kalau logika ini dipakai, semua pengikut Adam Smith di Indonesia bisa dipidana.” Hal ini dinilai sebagai bahaya baru dalam praktik hukum Indonesia, di mana orientasi ideologi ekonomi seseorang bisa menjadi dasar pemidanaan. “Ini bukan sekadar kelemahan hukum, ini ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpikir,” tambah Palguna.

Prof. Palguna menyentil mandeknya RUU tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi. Hingga hari ini, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur prosedur teknis dan batas pemberian kewenangan konstitusional Presiden. “Yang sibuk dibahas DPR hanyalah undang-undang yang menguntungkan penguasa atau elite politik,” sindir Palguna. Kekosongan ini membuat pemberian amnesti dan abolisi tak memiliki standar transparansi dan akuntabilitas yang bisa diuji publik.

Dr. Made Hendra Kusuma

 

Sementara di tempat berbeda, Dr. Made Hendra Kusuma berbeda pendapat, proses hukum terhadap Hasto dan Tom Lembong telah melalui tahapan hukum yang sah, termasuk uji praperadilan.Penyidik dan penuntut umum pasti sudah punya bukti kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan.

“Biarkan perkara tetap berjalan sampai tingkat Mahkamah Agung. Di situ kita bisa uji bagaimana integritas hakim kita sebenarnya,”ungkapnya.

Salah satu bagian yang disorot tajam adalah pertimbangan putusan terhadap Thomas Lembong, yang menyebut bahwa ia bersalah karena menganut liberalisme ekonomi.

Di akhir wawancara, Dr. Made Hendra Kusuma melontarkan refleksi keras: “Katanya negara hukum, tapi hukum justru tersandera politik. Quo vadis negara hukum Indonesia? Beri kesempatan hukum berjalan dulu, biar Mahkamah Agung membuktikan apakah mereka masih punya integritas,” tutup Dr. Made.

Sementara itu, Shri Sarvananda Dharma, mantan Direktur LBH Manusia Merdeka, menekankan bahwa akar dari hampir semua kontroversi hukum di Indonesia adalah integritas aparat penegak hukumnya sendiri.

Ia mengutip adagium klasik dari Taverne: “Beri aku polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, maka dengan undang-undang yang jelek pun aku bisa membuat putusan terbaik.”

lanjutnya, berapa banyak aparat penegak hukum yang berintegritas seperti Albertina Ho atau mantan Kapolri Hoegeng? Sangat langka. Selebihnya terjebak dalam pusaran kekuasaan, kompromi, dan ketakutan.Bagi Sarvananda, akar masalahnya lebih mendalam: gagalnya sistem pendidikan nasional dalam melahirkan manusia merdeka.

“Kita gagal mencetak pribadi yang utuh, berkarakter, dan berani jujur. Padahal, pendidikan seharusnya melahirkan hakim, jaksa, polisi yang bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas dan nurani.” Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk duduk bersama merumuskan ulang arah pendidikan dan reformasi hukum. “Ini tanggung jawab kolektif. Tidak bisa hanya diserahkan kepada elite,” pungkasnya.

Polemik ini bukan hanya tentang dua tokoh yang diberi pengampunan hukum, tetapi tentang masa depan supremasi hukum di Indonesia. Kritik dari para tokoh di atas menunjukkan bahwa masih ada suara nurani yang ingin menempatkan hukum sebagai pengayom, bukan alat barter.

Hukum yang kuat bukan hanya soal teks UU, melainkan keberanian manusia di dalamnya untuk berdiri tegak meski menghadapi badai kekuasaan. Di sinilah pertaruhan besar kita sebagai bangsa: maukah kita membangun negara hukum yang sungguh-sungguh?

(071)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panen Bawang dan Jeruk di Humbahas, Nawal Ajak Masyarakat Jaga Ketahanan Pangan

    Panen Bawang dan Jeruk di Humbahas, Nawal Ajak Masyarakat Jaga Ketahanan Pangan

    • calendar_month Rabu, 14 Jun 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 300
    • 0Komentar

    Humbahas, Kamis  15  Juni  2023 Panen Bawang dan Jeruk di Humbahas, Nawal Ajak Masyarakat Jaga Ketahanan Pangan   (foto/ist)   Sumatera Utara ,indonesiaexpose.co.id  – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis melakukan panen bawang dan jeruk di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Pada kesempatan itu, Nawal pun mengajak masyarakat untuk terus […]

  • Siswa One Earth School Bali Raih Prestasi di Kompetisi Silambam Malaysia 2026 Negeri Sembilan

    Siswa One Earth School Bali Raih Prestasi di Kompetisi Silambam Malaysia 2026 Negeri Sembilan

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle 071
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Malaysia , Minggu  4 Oktober 2026 Siswa One Earth School Bali Raih Prestasi di Kompetisi Silambam Malaysia 2026 Negeri Sembilan     Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Siswa One Earth School Bali menorehkan prestasi membanggakan di ajang 9th International Silambam Porr Kalai Championship 2026 yang berlangsung di Paroi Sports Complex, Negeri Sembilan. Setelah melalui pelatihan intensif bersama […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 304
    • 0Komentar

    Bali, Senin  09  Maret  2020   Renungan  JOGER  

  • PTUN  Denpasar  Menangkan  INVESTOR, KY Diminta  Turun  Periksa  Hakim

    PTUN  Denpasar  Menangkan  INVESTOR, KY Diminta  Turun  Periksa  Hakim

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle 080
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Denpasar, Minggu  06  September  2026 PTUN  Denpasar  Menangkan  INVESTOR, KY Diminta  Turun  Periksa  Hakim   Suasana PTUN Denpasar saat persidangan kasus PT. Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group dalam sengketa Lift Kaca Pantai Kelingking, Nusa Penida,Bali.(tim)   Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Putusan PTUN Denpasar yang memenangkan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group dalam sengketa […]

  • Bupati Tabanan Lantik Perbekel : Ingatkan Tingkatkan Kerjasama dan Gotong Royong

    Bupati Tabanan Lantik Perbekel : Ingatkan Tingkatkan Kerjasama dan Gotong Royong

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Tabanan, Kamis  16  Desember  2021   Bupati Tabanan Lantik Perbekel : Ingatkan Tingkatkan Kerjasama dan Gotong Royong     Bali,  indonesiaexpose.co.id   – Pemkab Tabanan Tekankan Kerjasama dan Gotong Royong serta berharap kepemimpinan Perbekel yang baru mampu mendukung terwujudnya Visi dan Misi Tabanan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya S.E., […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan JOGER

    • calendar_month Kamis, 24 Mar 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 301
    • 0Komentar

    Bali, Jumat  25  Maret  2022   Renungan  JOGER  

expand_less