Pemkab Tabanan Gelar Entry Meeting Bersama BPK RI Bali Bahas Pemeriksaan Belanja Daerah 2024–2025

Tabanan, Selasa  07   Oktober  2025

Pemkab Tabanan Gelar Entry Meeting Bersama BPK RI Bali Bahas Pemeriksaan Belanja Daerah 2024–2025

Bali,  indonesiaexpose.co.id   – Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, bersama perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. Sementara dari pihak BPK, hadir langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Ngurah Satria Perwira, beserta tim pemeriksa.

Entry meeting ini menjadi tahap awal proses pemeriksaan BPK yang bertujuan menilai sejauh mana pengelolaan belanja daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Tabanan I Gede Susila menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta pendampingan yang diberikan oleh BPK dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan, Pemkab Tabanan di bawah arahan Bupati berkomitmen mendukung penuh seluruh tahapan pemeriksaan dan siap memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Tabanan,” ujar Sekda Susila.

Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemkab Tabanan dan BPK RI Perwakilan Bali, diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

(077)