Akselerasi Ekonomi Tanpa LJK : BPR Soroti Ketimpangan Kebijakan Pemerintah
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 8 Des 2025
- visibility 208
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gianyar, Senin 08 Desember 2025
Akselerasi Ekonomi Tanpa LJK : BPR Soroti Ketimpangan Kebijakan Pemerintah
BPR Kanti menyelenggarakan Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2026, bertajuk “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, di Pusdiklat BPR Kanti, Batubulan, Gianyar,Bali, Senin (8/12/2025).
Bali, indonesiaexpose.co.id — Di tengah pemerintah menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, Lembaga Jasa Keuangan terutama BPR menilai mereka justru belum diajak menjadi mitra strategis. Kritik ini mencuat dari Direktur Utama BPR Kanti, I Made Arya Amitaba, yang menilai kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak pada lembaga keuangan yang selama ini menjadi penopang sektor riil.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 berada pada kisaran 5,4 hingga 6,2 persen, sementara tahun 2025 diperkirakan tumbuh 5 sampai 5,8 persen. Namun di balik optimisme ini, BPR menyoroti peran lembaga keuangan yang dinilai justru kurang dilibatkan.
Berbicara Senin pagi, Direktur Utama BPR Kanti, I Made Arya Amitaba, menyebut pemerintah tidak menjadikan Lembaga Jasa Keuangan sebagai partner utama dalam penguatan ekonomi daerah.
“Pemerintah tidak menjadikan LJK sebagai mitra strategis. Banyak kebijakan yang belum berpihak kepada lembaga keuangan, padahal kami salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi,” ungkap I Made Arya Amitaba , di Gianyar, Bali, Senin (8/12/2025).
Meski begitu, BPR memastikan tetap menjaga optimisme. Salah satunya dengan menggelar seminar nasional untuk memetakan outlook ekonomi nasional dan regional, sekaligus menjaga kepercayaan diri industri keuangan daerah.
Namun tantangan BPR tidak ringan. Regulasi yang lahir sejak Pakto 88, yang awalnya bertujuan mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat kecil, kini dinilai semakin berat karena aturannya hampir setara bank umum.
Tak hanya itu, kompetisi dari fintech dan pinjaman online semakin menekan pasar pembiayaan mikro, sementara pemerintah justru menggelontorkan Rp200 triliun dana negara kepada bank-bank Himbara.
Arya menegaskan, jika tujuan utama menggerakkan perekonomian daerah, semestinya pembiayaan difokuskan kepada lembaga kecil seperti BPR yang berhubungan langsung dengan UMKM — sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
“Gelontoran dana semestinya memperkuat lembaga kecil seperti BPR, karena kami yang bersentuhan langsung dengan sektor riil, terutama UMKM,”jelasnya.
BPR juga berharap bank Himbara dapat membangun kerja sama linkage. Namun hingga kini, berbagai aturan dan persyaratan rasio keuangan membuat sinergi ini sulit diwujudkan.
BPR meminta pemerintah meninjau ulang regulasi dan memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan daerah, agar percepatan ekonomi tidak hanya besar di angka, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat kecil.
BPR Kanti menyelenggarakan Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2026, bertajuk “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, Senin 8 Desember 2025 di Pusdiklat BPR Kanti, Batubulan, Gianyar.
Seminar tersebut menghadirkan narasumber Dr. Roberto Akyuwen, Dirut PT LRT Jakarta yang Kepala OJK Jabotabek dan Provinsi Banten 2022-2025, Viraguna Bagoes Oka mantan KpW BI Bali-Nusra yang praktisi BPR, Ir. Bakri, S.E.,M.M.,CEO LSP Microfinance Indonesia (BRI Institute), dan Franky Suhendra, Dirut PT Jaringan BPR Nusantara. Seminar ini dipandu Prof. Dr. IB Raka Suardana, Regional Chief Economist BNI Wilayah 8 yang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Denpasar.
(077)
- Penulis: Admin
