Investor  Bukan  Segalanya :  Bali   Harus  Selamatkan   ManusiaA,  Alam  Dan   Dresta

Denpasar, Jumat  21  Agustus  2026

Investor  Bukan  Segalanya :  Bali   Harus  Selamatkan   ManusiaA,  Alam  Dan   Dresta

Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Dukungan terhadap langkah DPRD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperketat arah pembangunan dan investasi di Pulau Dewata kian menguat.

Tokoh masyarakat Bali yang tergabung dalam ‘FOR HATI’ Bali menegaskan, pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia, alam, budaya, serta dresta Bali hanya demi mengejar angka investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Penasehat FOR HATI Bali, Dr. Sayoga, melontarkan kritik keras terhadap cara pandang yang selama ini menempatkan investor seolah-olah selalu identik dengan solusi pembangunan.

Menurutnya, istilah investor tidak boleh membuat pemerintah kehilangan sikap kritis.

Investor itu hanya penghalusan istilah. Sejatinya mereka adalah para pedagang yang tujuan pokoknya mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Pertanyaan mendasarnya, kata Sayoga, bukan berapa besar modal yang masuk ke Bali.

• Tetapi, apa yang benar-benar tersisa untuk rakyat Bali setelah sumber daya alam dieksploitasi?
• Apakah investor ikut merawat lingkungan?
• Apakah masyarakat memperoleh manfaat yang adil? Dan
• Apakah investasi tersebut mampu menjaga keberlanjutan Bali untuk generasi berikutnya?

Sayoga menilai, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh lagi ditutup dengan jargon pertumbuhan ekonomi.
Sebab, menurutnya, Bali saat ini justru menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
Bali semakin terkepung.

Persoalan lingkungan, kemacetan, tekanan ruang, alih fungsi lahan, persoalan sosial hingga kualitas kehidupan masyarakat terus menjadi pekerjaan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Yang lebih mengkhawatirkan, kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dinilai semakin tertekan.
Bahkan indikator kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat juga harus menjadi perhatian serius.

Fenomena stres, gangguan kejiwaan hingga kasus bunuh diri, menurut Sayoga, tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Ini alarm keras bahwa pembangunan harus kembali menempatkan manusia sebagai tujuan utama.

OLIGARKI  Jangan  Dijadikan  Tuan  Di  Bali

” kami mengingatkan pemerintah agar tidak mudah tunduk terhadap kepentingan modal besar.kehadiran oligarki tidak otomatis memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat Bali,” ungkap Dr. Wayan Sayoga yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Prajaniti Bali.

Sebaliknya, jika tidak dikendalikan dengan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, investasi justru dapat memperbesar tekanan terhadap ruang hidup masyarakat dan lingkungan.

Karena itu, pemerintah Bali diminta jeli, cermat dan berani memilah investor.
Tidak semua investasi harus diterima.
Tidak semua proyek yang membawa label investasi harus mendapatkan karpet merah.
Dan tidak boleh ada anggapan bahwa pemerintah daerah hanya bisa pasrah ketika sebuah proyek mendapatkan keputusan atau izin dari pemerintah pusat.

Bali memiliki karakter, daya dukung, tata ruang, adat, budaya dan dresta yang wajib dihormati.

“Jangan hanya karena ada SK dari pusat, pemerintah Bali harus tunduk dan menerima dengan pasrah.”
Pesan ini menjadi semakin penting ketika tekanan investasi terhadap ruang Bali terus meningkat.

Siapa yang sebenarnya menentukan masa depan Bali? Pemerintah, investor, oligarki, atau rakyat Bali ?

Peringatan serupa disampaikan Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.
Ia mengingatkan agar ambisi investasi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan dan masa depan Pulau Dewata hingga 100 tahun ke depan.

Menurut Prof. Salain, pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari berapa rupiah investasi yang masuk atau berapa persen pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan.

Ada pertanyaan yang jauh lebih penting:

• Sanggupkah alam Bali menerima tambahan beban pembangunan tersebut?
• Kemampuan lingkungan harus dihitung secara ilmiah.
• Daya dukung air, lahan, transportasi, pesisir, ruang terbuka, persampahan, energi hingga kualitas kehidupan masyarakat harus menjadi bagian dari kalkulasi pembangunan.

Sebab, ketika daya dukung alam sudah melewati batas, uang tidak otomatis mampu mengembalikan Bali seperti semula.
Kerusakan alam bisa terjadi dalam hitungan tahun, tetapi memulihkannya bisa membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun.

NEGARA ADA KARENA RAKYAT

Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa negara pada hakikatnya berdiri karena rakyat.
Rakyat bukan penonton dalam proses pembangunan.
Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
Karena itu, masyarakat Bali tidak boleh terus dibangun dalam suasana merasa rendah diri dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan modal.
Hak dan tanggung jawab masyarakat atas masa depan bangsa harus dipahami secara utuh.
Negara bukan milik pemerintah. Negara juga bukan milik oligarki.
Pemerintah adalah penyelenggara negara.
Sementara rakyat adalah pemegang kedaulatan.
Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus kembali kepada amanat konstitusi dan kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Bukan sebaliknya, rakyat diminta menanggung dampak sementara keuntungan mengalir ke segelintir pihak.

Bali  Harus  Berani  Berkata: TIDAK!

Dukungan terhadap DPRD Bali dan Gubernur Bali dalam menjaga manusia, alam dan dresta Bali menjadi sinyal bahwa arah pembangunan Bali kini dituntut lebih berani.
Investasi boleh masuk. Modal boleh datang. Tetapi Bali tidak boleh dijual.
Pembangunan boleh berjalan.
Ekonomi harus tumbuh.
Namun semuanya harus berada dalam batas daya dukung alam, kepentingan masyarakat dan jati diri Bali.
Sebab jika investasi datang tetapi air semakin sulit, ruang hidup semakin sempit, alam semakin rusak, kemacetan semakin parah, budaya semakin terpinggirkan dan masyarakat semakin tertekan—
maka pertanyaan besarnya bukan lagi berapa besar investasi yang masuk.
Tetapi:
Apa yang sebenarnya sedang kita korbankan?
Bali tidak membutuhkan pembangunan yang hanya meninggalkan beton.
Bali membutuhkan pembangunan yang meninggalkan masa depan.
Republik Indonesia dibangun dengan semangat one for all, all for one, dan all for all.
Karena itu, seluruh elemen bangsa harus bersatu menjaga amanat konstitusi.
Jangan berlomba-lomba membiarkan pelanggaran.
Jangan membiarkan kepentingan modal mengalahkan kepentingan rakyat.
Dan jangan sampai generasi hari ini mewariskan Bali yang kaya investasi tetapi miskin alam, miskin ruang hidup, miskin kebahagiaan dan kehilangan jati dirinya.
Bali harus tetap menjadi rumah bagi manusia, alam, budaya dan dresta.
Investor datang dan pergi. Modal berpindah. Tetapi Bali harus tetap ada untuk anak cucu.

(080)