Indonesia termasuk yang di kritik PBB , Soal Perubahan Iklim

Jakarta, Selasa 21  September  2021

Indonesia termasuk yang di kritik PBB , Soal Perubahan Iklim

(Foto/Ilustrasi)

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Perubahan iklim yang ekstrim menjadi masalah bagi setiap masyarakat dunia. Perlu adanya langkah konkret untuk mengatasi hal tersebut. Terlepas dari semua janji pimpinan berbagai negara untuk mengambil tindakan, suhu dunia masih memanas menuju tingkat yang berbahaya.

Para ahli yang bekerja untuk PBB telah mempelajari rencana penanganan persoalan iklim dari lebih 100 negara, termasuk Indonesia, yang mereka sebut tidak meningkatkan target mengurangi emisi karbon sejak tahun 2015.

Para pakar di PBB menyimpulkan bahwa kita sedang menuju ke arah yang salah. Para ilmuwan baru-baru ini menyatakan, untuk menghindari dampak terburuk dari peningkatan suhu, emisi karbon global perlu dikurangi hingga 45% pada tahun 2030.

Namun analisis ini menunjukkan bahwa emisi karbon justru akan meningkat sebesar 16% selama periode tersebut.

Situasi itu pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan suhu hingga 2,7 derajat Celsius di atas masa pra-industri. Ini jauh di atas batas yang ditetapkan oleh komunitas internasional.

“Peningkatan 16% merupakan penyebab keprihatinan besar,” kata Patricia Espinosa, kepala tim negosiator urusan iklim PBB melalui siaran tertulisnya, Selasa (21/9/2021).

“Ini sangat kontras dengan seruan kalangan sains untuk mengurangi emisi secara cepat, berkelanjutan, dan berskala besar demi mencegah konsekuensi dan penderitaan iklim yang paling parah, terutama di wilayah yang paling rentan, di seluruh dunia,” ujarnya.

Di bawah aturan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, negara-negara diminta memperbarui rencana pengurangan karbon mereka setiap lima tahun.

Namun PBB menyebut bahwa dari 191 negara yang mengambil bagian dalam Perjanjian Paris, hanya 113 negara yang sejauh ini memberikan janji yang lebih baik. Alok Sharma, Presiden Konferensi COP26, berkata bahwa negara-negara yang memiliki rencana iklim ambisius sudah membengkokkan kurva emisi ke bawah.

“Tetapi tanpa tindakan dari semua negara, terutama dengan ekonomi terbesar, upaya ini berisiko menjadi sia-sia,” ujar Sharma.

Sebuah studi yang dilakukan Climate Action Tracker menemukan, di antara kelompok negara industri terkemuka G20, hanya segelintir, termasuk Inggris dan AS, yang telah memperkuat target mengurangi emisi.

Dalam analisis lain, World Resources Institute and Climate Analytics menyoroti bagaimana China, India, Arab Saudi, dan Turki belum menyerahkan rencana terbaru mereka. Negara-negara ini bertanggung jawab atas 33 persen gas rumah kaca global. Adapun Australia dan Indonesia memiliki target pengurangan karbon yang sama seperti yang mereka lakukan pada tahun 2015.

Padahal Perjanjian Paris terikat pada mekanisme ratchet, yang berarti target yang ditetapkan pada awal perjanjian adalah basis terendah dalam mengejar target pengurangan emisi. Studi yang sama juga menemukan bahwa emisi Brasil, Meksiko, dan Rusia malah akan meningkat dan tidak menyusut. Sementara negara-negara termiskin, yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut, suhu udara, dan kekeringan ekstrem, memprioritaskan penurunan cepat dalam emisi karbon.

Studi yang sama juga menemukan bahwa emisi Brasil, Meksiko, dan Rusia malah akan meningkat dan tidak menyusut.

Sementara negara-negara termiskin, yang paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut, suhu udara, dan kekeringan ekstrem, memprioritaskan penurunan cepat dalam emisi karbon.

“Negara-negara G20 harus memimpin dalam mengurangi emisi dengan cepat untuk mengurangi dampak perubahan iklim,” kata Sonam P Wangdi, ketua Kelompok Negara-negara Paling Tidak Berkembang (LDCs).

“Mereka adalah negara-negara dengan kapasitas dan tanggung jawab terbesar. Mereka tidak bisa lagi melangkah dan memperlakukan krisis ini seperti krisis lainnya,” ujarnya.

Ada harapan bahwa China dapat merevisi rencana iklimnya menjelang konferensi COP26 di Glasgow.

Sebagai penghasil emisi terbesar di dunia, China sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan mencapai puncak emisi pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.

Pengumuman target yang lebih ambisius akan memberikan dorongan yang signifikan bagi pembicaraan persoalan iklim ini. Meski begitu, tidak ada petunjuk tentang kapan atau bahkan apakah rencana itu dapat terjadi.

Padahal, sebelumnya, Ketua DPR, Puan Maharani mendorong negara-negara maju memberi bantuan kepada negara-negara berkembang dalam upaya ‘menghijaukan’ bumi di samping berkomitmen mengurangi emisi demi generasi mendatang.

“Negara-negara maju harus memimpin dalam pengurangan emisi, dan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang,” ujarnya saat berbicara mengenai isu perubahan iklim dalam forum ketua-ketua parlemen dunia, Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria.

Dia mengatakan bahwa semua pihak harus mewarisi dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera. Pada kesempatan itu Puan juga turut mempromosikan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan rencana aksi global.

Hal tersebut disampaikan Puan pada diskusi panel bertajuk ‘Transforming The Economy to Combat Climate Change and Promote Sustainable Development’ yang diselenggarakan di sela-sela 5WCSP.

Dia juga menyampaikan berbagai dampak pandemi Covid-19 yang bisa menghambat pencapaian SDGs pada 2030.

“Dunia tengah menghadapi badai yang sempurna akibat pandemi Covid-19, dan mendorong lebih dari 120 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem. Ketidakpastian ekonomi global semakin memperumit pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” tandas Puan.

Dengan adanya berbagai tantangan global yang datang bersamaan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengajak dunia internasional meningkatkan kerja sama dan solidaritas global. Apalagi, kata Puan, krisis iklim terus menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia.

(007)