Warga Miskin Melonjak di Masa Pandemi, Bank Dunia Memaparkan Skenario Kebijakan Atasi Kemiskinan

Jakarta, Jumat  22  Oktober  2021

Warga Miskin Melonjak di Masa Pandemi, Bank Dunia Memaparkan Skenario Kebijakan Atasi Kemiskinan

(Foto/Ist)

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Kemiskinan semakin merajalela sejak pandemi Covid-19. Penduduk miskin bertambah akibat dampak ekonomi dan sosial yang begitu hebat. Perlu strategi yang efektif untuk menggulirkan pemulihan ekonomi yang tepat sasaran.

Berdasarkan survei Cigna pada kuartal kedua 2021, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia 2021 tercatat sebesar 63,8 poin. Angka ini lebih rendah daripada tahun 2019 sebesar 65,4 poin, maupun tahun 2020 yakni 66,3 poin.

Melalui siaran tertulis yang di terima redaksi indonesiaexpose.co.id ,di Jakarta Jumat (22/10/2021) di jelaskan, survei tersebut menilai persepsi kesejahteraan responden di setiap negara dalam lima aspek, yaitu kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan.

Pelemahan indeks persepsi kesejahteraan ini tak terjadi di Indonesia saja, tetapi di 21 negara lain akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia pada tahun 2021 ini masih lebih baik dari negara tetangga seperti Singapura 59,2 dan Thailand 62,5.

Kemiskinan melonjak

Hasil survei Cigna tersebut pun sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut adanya kenaikan jumlah penduduk miskin selama satu tahun terakhir akibat pandemi.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau naik 1,12 juta orang atau sekitar 0,36% ketimbang Maret 2020.

Tak hanya BPS, Kementerian Ketenagakerjaan pada periode sama menemukan terdapat 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena PHK, dirumahkan tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan upah.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, selama pandemi jumlah warga miskin masih paling banyak berada di desa. Warga pedesaan yang masuk kategori miskin ekstrem mencapai lebih dari 10 juta orang.

Pandemi memang telah menekan perekonomian hingga titik nadir. Pada kuartal kedua hingga empat 2020 lalu saja pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di teritori negatif yakni 15,32% di kuartal II, -3,49% di kuartal III, dan -2,19% di kuartal IV.

Memasuki tahun 2021, pelemahan masih berlanjut pada kuartal I 2021 yakni -0,74%, namun pada kuartal II 2021 membaik menjadi 7,07% secara tahunan (year on year/yoy).

Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kredit macet akibat ketidakmampuan nasabah membayar kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan selalu berada di atas tiga persen sejak Mei 2020, sedangkan nilai kredit perbankan mengalami penurunan.

NPL perbankan pada April 2021 sebesar Rp176,48 triliun atau 3,22% dari total kredit yang dikucurkan, yakni Rp5.482,17 triliun.

Meski demikian, sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya untuk membantu masyarakat bertahan selama pandemi. Salah satunya, pemerintah merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 dan jaring pengaman sosial. Jumlah ini bertambah pada 2021 menjadi Rp744,77 triliun.

Skenario Bank Dunia

Bank Dunia pun mengakui, pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Oleh karenanya, Bank Dunia mengeluarkan dua skenario mengenai tingkat kemiskinan bagi negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Skenario ini memberikan gambaran tentang tingkat kemiskinan bila suatu negara menerapkan salah satu kebijakan dari yang progresif atau regresif.

Skenario kebijakan progresif berarti ada perlakuan adil yang menguntungkan mereka yang berpendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah.

Dengan adanya kesetaraan, menurut Bank Dunia, mampu memperbaiki pendapatan rumah tangga bagi lima kelompok masyarakat termiskin hingga mencapai kelayakan. Misalnya, rumah tangga paling miskin mendapat 1,33 kali dari rata-rata pendapatan per kapita saat itu.

Dengan demikian, jumlah masyarakat yang tetap berada di zona aman alias tidak masuk ke zona rentan miskin atau menjadi miskin, bisa tumbuh hingga 4,6% poin.

Sementara itu, dengan skenario kebijakan regresif, Bank Dunia menilai akan ada ketimpangan yang lebih tinggi antara masyarakat kaya dan miskin. Tingkat kemiskinan pun susah turun, dan menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak bisa keluar dari zona rentan miskin.

Pemulihan yang regresif di Indonesia membuat perlambatan pemulihan tingkat kemiskinan hingga 2% poin dari pola progresif. Sementara masyarakat yang berada di zona aman hanya tumbuh 3,0% poin, lebih rendah dari perkiraan skenario progresif.

Dengan demikian, bila pola kebijakan regresif diterapkan, maka kurang dari 5,7 juta orang berhasil keluar dari jurang kemiskinan dan kurang dari 4,6 juta orang keluar dari zona rentan. Ini berarti, ada kurang dari 5,7 juta orang yang berhasil keluar dari zona kemiskinan dan kurang dari 4,6 juta orang keluar dari zona rentan miskin.

(002)