Forum Pasar Modal Asean ke-39 di Bali,  4  Capaian Kesepakatan dalam Kepemimpinan Indonesia

Kuta, Selasa  17  Oktober 2023

Forum Pasar Modal Asean ke-39 di Bali,  4  Capaian Kesepakatan dalam Kepemimpinan Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar 39th ASEAN Capital Market Forum (ACMF) 2023 di Bali, Selasa (17/10/2023). Foto: indonesiaexpose.co.id

Bali, indonesiaexpose.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator Indonesia menjadi ketua pada gelaran 39th ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Acara puncak pertemuan ACMF 2023 digelar pada 16-18 Oktober 2023 di Bali.

Forum ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh regulator pasar modal dari 10 negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku perwakilan sekaligus pemegang keketuaan tahun 2023 menyatakan bakal mengimplementasikan hasil forum yang ke-39 tersebut.

“Setelah hasil tadi dirumuskan dengan baik adalah bagaimana kita menurunkannya ke dalam rumusan, dalam formula yang dapat diterapkan di tingkat nasional,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Kuta, Bali, Selasa (17/10/2023).

Lanjutnya, salah satu turunan yang akan diaplikasikan ke pasar domestik, diwujudkan melalui Taksonomi pembangunan berkelanjutan. Langkah ini akan merevisi taksonomi hijau sebelumnya.

“Ini juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan keputusan di tingkat Asia Tenggara dalam ASEAN Taxonomy on Sustainable Development. Ini sedang dijalankan,” kata Mahendra.

Taksonomi hijau merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sementara , Ketua ACMF 2023 sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi memaparkan 4 capaian kesepakatan dalam kemepimpinan Indonesia dalam ACMF 2023 ini.

“Pertama, ACMF menerbitkan ASEAN Transition Finance Guidance yang merupakan pedoman umum bagaimana suatu rencana transisi ke ekonomi rendah karbon bisa dikatakan kredibel, transparan, dan inklusif,” kata Inarno.

Kedua, ACMF menyelesaikan proses revisi ASEAN Corporate Governance Scorecard, yang merujuk pada revisi OECD Principles on Corporate Governance di mana sustainability menjadi pilar utama yang baru.

Scorecard ini akan digunakan dalam penilaian untuk menentukan Top Publicly Listed Companies (PLCs) di ASEAN yang akan dimulai dengan penilaian di tahun 2024 untuk tahun laporan 2023.

Ketiga, ACMF terus mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan (sustainability disclosure) dengan menjalin kolaborasi dengan ISSB sebagai pembuat standar global untuk sustainability disclosure. Kolaborasi ini telah dituangkan dalam protocol dialog yang ditandatangani di pertemuan ACMF Charis Meeting, Senin (16/10/2023) kemarin.

“Melalui kolaborasi ini ACMF bisa mengintensifkan program capacity building baik untuk anggota ACMF sebagai regulator dan juga untuk perusahaan penyusun laporan keberlanjutan. Melalui platform kolaborasi ini, ACMF menyuarakan concerns dan feedback kepada ISSB sebagai pembuat standar,” jelas Inarno.

Keempat, ACMF meluncurkan handbook untuk ASEAN Green Lane untuk memfasilitasi penawaran lintas batas reksa dana berbasis keberlanjutan.

“Milestone ACMF di atas sejalan dengan fokus inisiatif ACMF pada agenda transisi menuju pengurangan emisi sampai dengan tercapainya komitmen net zero di kawasan, dan ACMF sebagai forum regulator Pasar Modal di ASEAN berkomitmen untuk berkontribusi dalam agenda besar ini,” pungkas Inarno.

(080)