Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI

Tabanan, Kamis 21 November 2024

Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI

 

 

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT Kota Tabanan ke-530.

Sosialisasi yang digelar di Warung CS Bedha, Tabanan ini dihadiri oleh Direktur Kearsipan Daerah I Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rudianto, Asisten III Setda Tabanan, para Kepala Badan Dinas dan Kepala Bagian terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Direktur BRSU Tabanan dan Singasana, serta operator SRIKANDI di masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Asisten III Setda Tabanan, Dayu Sri Budiarti, menyampaikan apresiasi kepada ANRI yang telah memberikan kesempatan kepada Pemkab Tabanan untuk mengikuti sosialisasi ini. Ia juga menyampaikan bahwa arsip memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi, pelayanan publik, dan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada kesempatan ini, Direktur Kearsipan Daerah I ANRI, Rudianto, memberikan seminar tentang optimalisasi kearsipan. Ia menjelaskan bahwa SRIKANDI merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola arsip secara elektronik. Aplikasi ini dapat membantu Perangkat Daerah di Kabupaten Tabanan untuk mengelola arsip secara lebih efektif dan efisien.

Usai seminar, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Tabanan dalam penerapan Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Tabanan. Komitmen ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Tabanan dalam menerapkan SRIKANDI.

Dengan penerapan SRIKANDI, diharapkan arsip di Kabupaten Tabanan dapat dikelola secara lebih baik. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja organisasi, pelayanan publik, dan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(Adv)