Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
- visibility 96
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Jumat 03 Januari 2024
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025
Acara pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia perdana 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Kamis (2/1/2024). (Foto: OJK)
Jakarta, indonesiaexpose.co.id – Otoritas Jasa Keuangan mendorong Pasar Modal Indonesia berperan lebih aktif mendukung berbagai program strategis pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program yang telah disiapkan.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Kamis (2/1/2024).
Menurut Mahendra, berbagai program Pasar Modal Indonesia difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat.
Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free float dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar untuk melantai di bursa.
Selain itu, pasar modal juga akan melakukan penguatan regulasi dan sistem dalam proses Penawaran Umum agar lebih efisien dan transparan.
Program lainnya yang telah disiapkan adalah Pengembangan Produk, Infrastruktur dan Layanan Baru. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi pada pasar perdana dan sekunder di Pasar Modal.
Dalam konteks ini, OJK mendorong optimalisasi penggunaan Efek Beragunan Aset (EBA) untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah.
“Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA,” kata Mahendra.
Menurutnya, Pasar Modal Indonesia juga akan mengembangkan produk baru dan optimalisasi pemanfaatan produk pasar modal eksisting termasuk bursa karbon dan produk yang berwawasan ESG, serta pengembangan infrastruktur beserta layanan transaksi efek.
Program lain yang telah disiapkan yaitu Penguatan Anggota Bursa dan Manajer Investasi (MI) sebagai program prioritas melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan anggota bursa dan MI, termasuk keamanan teknologi informasi dan operasional.
Melalui program ini, anggota bursa dan MI diharapkan dapat lebih berperan dalam memperluas penetrasi produk pasar modal, tidak terbatas pada saham saja. Hal tersebut diiringi dengan penguatan perlindungan kepada investor guna memastikan kepercayaan investor.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan Pemerintah akan mendukung upaya pengembangan dan penguatan Pasar Modal Indonesia, seperti program untuk pendalaman pasar melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.
“Jual beli saham sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi tapi bahkan di tingkat sekolah dasar sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek,” kata Menkeu.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan dukungan pemerintah untuk pasar modal Indonesia diantaranya melalui penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.
“Kami akan bekerjasama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi namun juga bertanggung jawab tetap menjaga governance basic dari principle pengelolaan korporasi dan bursa yang baik,” tegas Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan dukungan pemerintah untuk pasar modal Indonesia diantaranya melalui penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.
“Kami akan bekerjasama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi namun juga bertanggung jawab tetap menjaga governance basic dari principle pengelolaan korporasi dan bursa yang baik,” tutup Sri Mulyani.
(017)
Perdagangan Bursa Karbon per 30 Desember 2024 volume transaksinya tercatat mencapai 908 ribu ton CO2 ekuivalen, dengan total nilai transaksi akumulasi mencapai Rp50,64 miliar sejak diluncurkan pada 26 September 2023 lalu. Hingga saat ini, sebanyak 100 perusahaan telah berpartisipasi sebagai pengguna jasa, dengan total unit karbon tersedia masih tersedia lebih dari 1,35 juta ton CO2 ekuivalen.
OJK akan terus memantau perkembangan global dan domestik, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Penulis: Admin
