Humas dan Protokol DPRD Provinsi Bali Dampingi Ketua Komisi I Terima Kunjungan KKL Universitas Negeri Yogyakarta
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Selasa 23 September 2025
Humas dan Protokol DPRD Provinsi Bali Dampingi Ketua Komisi I Terima Kunjungan KKL Universitas Negeri Yogyakarta
Bali, indonesiaexpose.co.id – Humas dan Protokol DPRD Provinsi Bali mendampingi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Bapak I Nyoman Budiutama, beserta Anggota Komisi I dalam menerima kunjungan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kunjungan ini mengangkat tema “Peranan Pemerintah dalam Mengakomodir Masyarakat Adat di Tengah Multikulturalisme Masyarakat dalam Hal Pembentukan Peraturan”.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Bali ini dihadiri oleh dosen pendamping serta puluhan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Yogyakarta. Para peserta disambut hangat oleh jajaran Komisi I, yang secara langsung memberikan pemaparan mengenai dinamika dan strategi yang dijalankan oleh DPRD Provinsi Bali dalam menyusun kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat di tengah realitas kemajemukan budaya yang ada di Bali.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi I, Bapak I Nyoman Budiutama, menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan elemen fundamental dalam tatanan sosial dan budaya Bali. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Bali secara konsisten berupaya mengedepankan kearifan lokal dalam setiap pembentukan peraturan daerah.
> “Bali memiliki struktur masyarakat adat yang masih hidup dan berkembang. Dalam proses legislasi, kami tidak hanya melihat dari sisi hukum formal, tetapi juga dari sisi sosiologis dan antropologis, agar peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan nilai-nilai lokal dan tidak menimbulkan konflik sosial,” ujar Budiutama.
Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa tantangan utama dalam konteks multikulturalisme adalah bagaimana menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang inklusif. Untuk itu, peran DPRD sebagai representasi rakyat sangat vital dalam menjembatani berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
Diskusi berlangsung aktif, dengan mahasiswa UNY mengajukan berbagai pertanyaan seputar mekanisme legislasi, perlindungan hak masyarakat adat, serta tantangan hukum adat dalam konteks otonomi daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal akademis dan praktis bagi para mahasiswa dalam memahami dinamika pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pelestarian budaya lokal di tengah masyarakat yang multikultural.
Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama, sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan dari kedua belah pihak.
(080)
- Penulis: Admin
