Empat Fraksi DPRD Bali Sampaikan Catatan Kritis atas Raperda RPJMD 2025–2029 dan APBD 2024 di Rapat Paripurna ke-19

Denpasar, Senin  23  Juni  2025

Empat Fraksi DPRD Bali Sampaikan Catatan Kritis atas Raperda RPJMD 2025–2029 dan APBD 2024 di Rapat Paripurna ke-19

DPRD Bali gelar Rapat Paripurna ke- 19 Masa bertempat di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (23/6/2025).

Bali, indonesiaexpose.co.id – DPRD Bali gelar Rapat Paripurna ke- 19 Masa Persidangan II Tahun dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait dua rancangan peraturan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat kali ini, semua Fraksi di DPRD Bali memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Bali, sehingga memperolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini dinilai mencerminkan komitmen kuat Pemprov Bali terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan berintegritas.

Hal ini dibacakan dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJM Semesta Berencana tahun 2025-2029 dan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Sementa Berencana tahun anggaran 2024, di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (23/6/2025).

Namun Fraksi juga memberikan sejumlah catatan, agar capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.Capaian WTP harus dijadikan tolok ukur dalam memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih transparan dan partisipatif.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali I Made Supartha

Melalui I Made Supartha, SH., MH, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa RPJMD yang diajukan harus tetap berpijak pada filosofi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menjadi fondasi pembangunan menuju Bali Era Baru. Visi ini, menurutnya, tak sekadar administratif, tetapi mencerminkan kesinambungan spiritual, sosial, dan ekologis, serta mengacu pada prinsip Trisakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila.

Fraksi PDI Perjuangan juga menilai dokumen RPJMD telah disusun sesuai dengan kerangka regulasi dan dokumen perencanaan nasional dan daerah. Namun demikian, mereka menyoroti beberapa poin penting:

Indikator kinerja harus realistis dan adaptif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, teknologi, dan geopolitik.
Partisipasi publik, khususnya generasi muda, perempuan, dan komunitas sipil, harus dioptimalkan.

Program prioritas seperti “Bali Pulau Digital” perlu ditekankan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga literasi dan keamanan digital.
Pentingnya tata kelola yang transparan dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Terkait APBD 2024, PDI Perjuangan mencatat realisasi pendapatan daerah melampaui target (113,80%), namun menyoroti rendahnya pencapaian pembiayaan (29,15%).

“Kita mendorong alokasi belanja diarahkan pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan,” jelas Supartha di Denpasar, Senin (23/6/2025).

Sementara , Gede Harja Astawa, S.H., M.H., mewakili Fraksi Gerindra dan PSI, menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar keinginan politis.Dokumen RPJMD,  wajib selaras dengan rencana pembangunan nasional agar ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Mereka juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang mencapai Rp623,73 miliar. Dari jumlah itu, hanya sekitar Rp57,77 miliar yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk penambahan anggaran di perubahan APBD 2025.

Terkait realisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA), Fraksi Gerindra-PSI mencatat bahwa penerimaan sebesar Rp317,88 miliar masih jauh dari potensi yang ada, yakni sekitar Rp852,85 miliar. Artinya, realisasi baru mencapai 37,27 persen.

“Kami mendorong optimalisasi implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 tentang PWA agar benar-benar memberi manfaat dalam pelindungan budaya dan lingkungan Bali,” ujarnya.

Fraksi Golkar melalui I Nyoman Wirya, S.Sos., menyatakan bahwa RPJMD ini merupakan turunan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025–2030. Dokumen ini akan menjadi acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra dan Renja tahunan.

Mengenai pelaksanaan APBD 2024, Fraksi Golkar mencatat bahwa pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp7,82 triliun atau 113,80% dari target, sedangkan belanja terealisasi sebesar Rp7,29 triliun dari alokasi Rp7,79 triliun. Namun, realisasi pembiayaan baru mencapai 29,15%, sementara Silpa tercatat sebesar Rp623,73 miliar.

Fraksi gabungan Demokrat–NasDem yang diwakili I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par, memberikan apresiasi atas tuntasnya penyusunan RPJMD Semesta Berencana 2025–2029 yang memuat 22 misi dan 6 prioritas strategis. Mereka menilai substansi RPJMD sudah sejalan dengan visi nasional dalam RPJMN 2025–2029, serta selaras dengan karakteristik dan potensi lokal Bali.

Terkait laporan keuangan, Fraksi ini mengapresiasi keberhasilan meraih Opini WTP ke-12, tetapi mengingatkan agar capaian ini juga mendorong kinerja nyata dalam tata kelola dan pelayanan publik. Mereka juga meminta Gubernur segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dalam waktu 60 hari.

Dalam konteks sosial, Fraksi Demokrat–NasDem menyoroti potensi kejahatan yang melibatkan orang asing di Bali. Mereka mendorong agar Gubernur Bali mengambil peran sentral dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali sebagai bagian dari visi besar “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

Terkait pertanggungjawaban APBD 2024, mereka memberikan apresiasi atas capaian Opini WTP ke-12 secara berturut-turut dari BPK RI. Namun, mereka mengingatkan bahwa WTP bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari setiap anggaran.

(080)