Presiden Prabowo Murka: Bonus BUMN Merugi dan Revolusi Tata Kelola Negara

Jakarta, Senin 29  September  2025

Presiden Prabowo Murka: Bonus BUMN Merugi dan Revolusi Tata Kelola Negara

 

Presiden Prabowo Subianto (foto/ist)

Jakarta, indonesiaexpose.co.id – Dalam pidato yang mengguncang publik di Munas VI PKS, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kata “brengsek” untuk menggambarkan perilaku direksi dan komisaris BUMN yang tetap menerima bonus meski perusahaan merugi. Kata itu bukan sekadar umpatan, melainkan simbol kemuakan nasional terhadap elite korup yang memperlakukan aset negara seolah warisan pribadi.

Saat Presiden Prabowo Subianto melontarkan kata “brengsek” untuk menyoroti perilaku sebagian direksi BUMN, publik seperti tersentak. Bahasa politik yang biasanya halus dan berlapis tiba-tiba dipecahkan oleh satu kata kasar yang justru terasa jujur.

” Dia kira itu perusahaan nenek moyang, perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu,” ujar Prabowo dengan ekspresi tegas saat berpidato di Munas ke-VI PKS, Senin (29/9/2025) lalu.

Maka ketika Prabowo menyebut “brengsek”, ia sebenarnya sedang menerjemahkan kemarahan rakyat yang tak lagi menemukan tempat di ruang birokrasi. Kata itu bisa saja dianggap kasar, tapi dalam konteks politik kita, justru terdengar paling jujur. Kata yang tidak menipu, tidak menutup-nutupi, dan tidak bersembunyi di balik protokol kepresidenan. Itu adalah cermin moral yang memantulkan wajah rapuh manajemen publik kita—wajah yang tersenyum di depan publik, tapi berpesta di atas kerugian negara.

Pembahasan: Bonus di Tengah Kerugian

Beberapa BUMN besar mencatat kerugian triliunan rupiah pada 2025:

• Garuda Indonesia: rugi Rp 2,39 triliun
•  Waskita Karya: rugi Rp 1,24 triliun
•  KCIC Whoosh: rugi Rp 1,625 triliun
•  Wijaya Karya: rugi Rp 780 miliar

Namun, direksi dan komisaris tetap menerima bonus dan tantiem miliaran rupiah. Bahkan, ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tetapi menerima tantiem Rp 40 miliar.

Presiden Prabowo menyebut perilaku ini sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan negara. Ia mengancam akan melibatkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengejar para pelaku korupsi di tubuh BUMN.

Permasalahan Utama: Kepemimpinan dan Tata Kelola yang Gagal

1.  Leadership dan Manajerial Skills Lemah : Banyak direksi dan komisaris tidak memiliki kapasitas strategis, etika kerja, maupun integritas yang sepadan dengan tanggung jawab mereka.
2. Good Corporate Governance (GCG) Diabaikan : Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fairness hanya menjadi formalitas. RUPS sering kali menjadi ajang legalisasi bonus, bukan evaluasi kinerja.
3. Budaya Korup dan Nepotisme  : Penunjukan jabatan sering kali berbasis koneksi politik, bukan meritokrasi. Akibatnya, BUMN dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten.

Rekomendasi Tegas: Revolusi Tata Kelola BUMN

Presiden Prabowo telah memulai langkah-langkah reformasi:

• Menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang merugi
•  Membatasi jumlah komisaris maksimal 6 orang per BUMN
•  Membentuk BPI Danantara untuk mengawasi 844 BUMN dan anak perusahaannya

Namun, untuk benar-benar bersih, diperlukan:

1. Audit independen berkala dengan publikasi terbuka
2. Rekrutmen berbasis meritokrasi, bukan koneksi
3. Sanksi pidana dan pemecatan langsung bagi pelaku penyalahgunaan
4. Insentif berbasis kinerja nyata, bukan klaim administratif
5. Digitalisasi sistem pengawasan dan transparansi keuangan

Kesimpulan:
BUMN Harus Jadi Pilar, Bukan Beban

Kemarahan Presiden Prabowo adalah refleksi dari kemarahan rakyat. Jika BUMN terus dikelola oleh elite yang korup dan tidak kompeten, maka bukan hanya APBN yang defisit—kepercayaan publik pun akan runtuh. Revolusi tata kelola bukan pilihan, tapi keharusan.

Namun, kemarahan itu tidak berhenti pada kata. Prabowo menambahkan ancaman yang tak kalah keras: ia akan mengirim Kejaksaan dan KPK untuk menindak direksi yang bermain di wilayah abu-abu.

“ Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK kejar-kejar itu,” katanya, dengan nada setengah sarkastik, “nanti dibilang saya kejam lagi.” Di sini kita bisa melihat gaya khas Prabowo—tegas, teatrikal, tapi tetap dengan perhitungan politik, bahwa negara ini membutuhkan guncangan agar roda birokrasi kembali berputar.

(017)