BI Bali Gencarkan Transaksi Non Tunai

Denpasar, Jumat 15 Maret 2019

BI Bali Gencarkan Transaksi Non Tunai

BALI, INDEX – Bank Indonesia terus mendorong peningkatan transaksi non tunai domestik sehingga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kaitan itu pula, Bank Indonesia (BI) Bali mendukung Seminar Interasional dengan tema “Optimalisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Pemersatu Transaksi Pembayaran Nasional Untuk Mendukung Peningkatan Elektronifikasi Transaksi” di Kampus Universitas Warmadewa Denpasar, Kamis (14/3/2019).

…”Dengan menggunakan manfaat transaksi nontunai antara lain dapat menghemat pengeluaran negara atau daerah, mencegah peredaran uang palsu, menekan laju inflansi, penggelapan dan transaksi ilegal,” katanya pada acara ‘Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah’ di Kantor Bank Indonesia, di Denpasar, Bali,Senin (14/3/2019).

Menurutnya, dengan langkah manfaat transaksi nontunai, maka dapat juga mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Begitu juga penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah untuk diindentifikasi, mendukung implementasi aktual dan kedisiplinan pengelolaaan keuangan dalam melakukan pencatatan.

Dalam sambutan pembukaan seminar, Iman menyampaikan, kegiatan ini diharapkan seluruh stakeholder terkait dapat memiliki pandangan pemahaman sama untuk menyukseskan elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional serta penguatan infrakstruktur pembayaran yang handal dan aman.

Kebangkitan ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan akan bentukan baru struktur ekonomi masa depan, yang tentunya harus kita sikapi dan persiapkan.

BI senantiasa menempatkan diri sebagai institusional leader dalam mendorong pengembangan ekonomi digital.
Berbagai perkembangan terkini terkait ekonomi digital telah kita respon dengan berbagai kebijakan.

“Kami berharap agar ke depan dapat mendorong peningkatan akseptasi masyarakat terhadap kartu berlogo nasional dan menumbuhkan kebanggaan dengan bertransaksi menggunakan produk bangsa sendiri,” harapnya.

Dengan begitu, pada akhirnya mampu mendorong peningkatan transaksi non tunai domestik sehingga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

” Bank Indonesia juga mengeluarkan penyempurnaan kebijakan terkait Uang Elektronik. Kebijakan itu untuk menjamin, inovasi ini memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia,” imbuh Iman .

Aspek-aspek dalam ketentuan yang dikeluarkan juga mencakup aspek perlindungan dan dorongan bagi SDM-SDM Indonesia agar dapat terus berkarya, berkreasi dan berinovasi dalam lingkungan yang kondusif.

Disadari, kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang cepat, mudah, praktis, dan aman semakin meningkat.

Namun, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen, platform sistem pembayaran juga masih bersifat eksklusif sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperabel).

Sebagai Ilustrasi paling sederhana yang sering kita jumpai adalah masih banyaknya deretan mesin ATM di mall dan berjejernya mesin-mesin EDC di kasir supermarket.

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan interoperabel. Ke depan diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan terpercaya.

Selain itu, juga terdapat kewajiban pemasangan logo nasional pada kanal pembayaran berupa ATM, mesin EDC, Agen, Payment Gateway, dan/atau kanal pembayaran lainnya.

Dalam rangka mewujudkan awareness dan acceptance terhadap GPN, Bank Indonesia mendorong Penyelenggara GPN melakukan komunikasi secara intensif baik dengan melakukan single campaign ataupun joint campaign.

Dengan kampanye tersebut, agar instrumen dan infrastruktur pembayaran berlogo nasional dapat diterima secara luas sebagai identitas sistem pembayaran domestik dan masyarakat Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri bertransaksi dengan menggunakan GPN.

Kata Iman, Implementasi GPN juga beriringan dengan program-program elektronifikasi pembayaran di berbagai sektor.

Penyaluran bantuan sosial nontunai, subsidi, pengembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat hingga elektronifikasi transaksi pemerintah merupakan beberapa program elektronifikasi pembayaran dalam sektor kepemerintahan.

Integrasi sistem pembayaran elektronik di sektor transportasi, telah dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pembayaran pada transaksi tol untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari.

“Kami berharap agar ke depan dapat mendorong peningkatan akseptasi masyarakat terhadap kartu berlogo nasional dan menumbuhkan kebanggaan dengan bertransaksi menggunakan produk bangsa sendiri,” ujar Iman.

Semua itu, pada akhirnya mampu mendorong peningkatan transaksi non tunai domestik sehingga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.

” Sebelumnya Bali bersama dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat ditetapkan oleh Kemendgri sebagai pilot project Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017. Dari evaluasi pelaksanaannya pada 2018, Bali berada diposisi kedua setelah DKI. Sudah ada beberapa kabupaten yang meminta penerapan transaksi non tunai pada daerah tujuan wisata (DTW) diantaranya Tabanan, Klungkung dan Gianyar,” ungkapnya.

Regional CEO Bank Mandiri Wilayah XI Bali dan Nusa Tenggara R. Erwan Djoko Hermawan menambahkan, bank milik pemerintah ini sudah menyiapkan infrastruktur top up saldo hingga peningkatan jumlah kartu. Pihaknya meminta masyarakat tidak khawatir apabila ingin mengisi ulang karena melalui gawai pun bisa dilakukan. Untuk kartu, dia mengaku menyiapkan sekitar 20.000 unit kartu uang elektronik guna mensukseskan penerapan transaksi nontunai di Jalan Tol Bali Mandara mulai 1 Oktober 2017.

Seluruh kartu tersebut akan disebar ke perusahaan-perusahaan hingga restoran agar masyarakat mudah ketika bertransaksi di gerbang tol otomatis. Adapun penyebarannya difokuskan ke perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, kantor dan restoran. Pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak agar transaksi nontunai di satu-satunya di Bali tersebut berjalan lancar.

Pada saat ini, Bank Mandiri Bali dan Nusa Tenggara sudah mencatatkan sebanyak 50.000 transaksi per minggu di jalan tol sepanjang 12,7 km tersebut. Tambahan sebanyak 20.000 kartu e-money diprediksi bisa meningkatkan volume transaksi di tol yang menghubungkan Denpasar dengan Badung tersebut menjadi 4 kali lipat.

“Sekarang era digital, sudah saatnya beramai-ramai memanfaatkan produk digital,” ajaknya.

Dirut Jasamarga Bali Tol (JBT) Akhmad Tito Karim menghimbau, masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana penerapan transaksi nontunai tersebut karena infrastrukturnya sudah disiapkan. JBT juga sudah berhasil mengujicobakan pemasangan security accces module (SAM) multi applied sehingga bank penerbit uang elektronik akan dapat menggunakan.

“Kami siapkan prasarananya, sebetulnya semua gardu tol siap dan kami ada gardu tol otomatis. Dengan berdasarkan pengamatan kami, kalau gunakan tol itu lebih cepat karena hanya 2 detik. Jadi setiap orang yang lewat silahkan bertransaksi secara otomatis sehingga uang tunai kurang. Intinya sudah tidak masalah,” tuturnya

Dihubungi terpisah terkait rencana ini, Kadis Perhubungan Bali IGN Sudarsana mendukung rencana penerapan transaksi nontunai karena diyakininya akan memudahkan serta mempercepat masyarakat. Dia mengatakan sudah sejak lama memanfaatkan layanan uang elektronik dan terbukti lebih efektif dan efisien.

“Harusnya di sejumlah tempat seperti bandara Ngurah Rai juga pakai ini tidak hanya di Tol Bali Mandara saja. Saya dengar sih sedang dirancang memang untuk di bandara,” tutupnya.(002)