Aklamasi setujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri

Jakarta, Kamis  31  Oktober  2019

 

Aklamasi setujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri

 

Komjen Pol Idham Azis bersama Komisi III DPR-RI. (indonesiaexpose.co.id/ Hartono).

 

JAKARTA, INDEX  –  Bertempat di  ruang parlemen Komisi III  kompleks DPR-RI ,Senayan,Jakarta, Rabu (30/10/2019). Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia secara aklamasi menyetujui Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri. Keputusan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery selepas di lakukan uji kelayakan dan kepatutan (fiet end propert test ) sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavian ,karena yang bersangkutan masuk dalam kabinet Indonesia Maju di tunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri.

“Semua Fraksi berkesimpulan bahwa tidak perlu membuat pandangan fraksi, namun keputusan melalui kapoksi, yaitu aklamasi. Aklamasi untuk menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri,” papar Herry di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Keputusan persetujuan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri ini akan disampaikan Komisi III DPR RI ke Pimpinan DPR RI.

Rencananya Paripurna hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri akan digelar besok,” ujar Herman sembari mengungkapkan, keputusan Komisi III DPR RI akan dibahas lagi dengan seluruh Pimpinan DPR RI.

Sementara itu, Komjen Idham Azis dalam uji kelayakan dan kepatutan membeberkan tujuh program prioritas untuk memajukan Polri. Program tersebut merupakan penguatan Polri promoter (profesional, modern dan tepercaya).

“Menuju Indonesia maju, yang diimplementasikan dalam tujuh program prioritas,” tutur Komjen Idham Azis.

Tujuh program tersebut, pertama, mewujudkan SDM yang unggul. Kedua, pemantapan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibnas). Ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan manajemen media. Kelima, penguatan sinergi polisi. Keenam, penataan kelembagaan, dan ketujuh penguatan pengawasan.

(Hartono)