Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
  • visibility 717
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Selasa  12  Oktober  2021

 

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto/Ist)

 

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi salah satu tonggak bersejarah reformasi perpajakan yang menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju melalui fondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi.

“Asas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah perpajakan harus menimbulkan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (12/10/2021).

Menkeu mengatakan bahwa tujuan UU HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menurut Menkeu, pemulihan ekonomi dan pembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali sumber daya, yang harus didesain secara sangat hati-hati dan detail. Pemerintah menggunakan semua instrumen yang ada dalam APBN seperti perpajakan baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi tersebut.

“Kita juga ingin melalui Undang-Undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi,” lanjut Menkeu.

Selanjutnya, tujuan keempat dari UU HPP ini adalah pemerintah ingin terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menkeu melanjutkan bahwa langkah reformasi yang diambil melalui UU HPP ini melalui beberapa hal, yaitu dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai dan pengenalan pajak karbon.

“Muatan dalam Undang-Undang ini adalah undang-undang yang menyangkut pajak penghasilan (PPh), untuk (perubahan) UU pajak penghasilan ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Kemudian muatan kedua menyangkut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru akan mulai berlaku 1 April 2022. Jadi perubahan di PPN tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, namun 1 April 2022 dan memberikan waktu untuk kita terus memberikan komunikasi dan terus menyampaikan ke publik mengenai struktur dari PPN ini,” kata Menkeu.

Muatan UU HPP yang ketiga adalah yang menyangkut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai sejak Undang-undang ini diundangkan. Yang keempat, adalah program pengungkapan sukarela yang berlaku hanya 6 bulan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Kelima, elemen pajak karbon yang baru mulai berlaku tanggal 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan di bidang karbon. Dan yang keenam adalah perubahan di bidang UU cukai yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

(002)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungi Dinas PUPRPKP Tabanan, PLN Bali Selatan Perkuat Koordinasi Untuk Sinergitas Pembangunan Berkelanjutan

    Kunjungi Dinas PUPRPKP Tabanan, PLN Bali Selatan Perkuat Koordinasi Untuk Sinergitas Pembangunan Berkelanjutan

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 406
    • 0Komentar

    Tabanan, Sabtu  21 Juni 2025 Kunjungi Dinas PUPRPKP Tabanan, PLN Bali Selatan Perkuat Koordinasi Untuk Sinergitas Pembangunan Berkelanjutan   Manager PLN UP3 Bali Selatan, I Putu Kariana (tiga dari kiri) memberikan cinderamata ke Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Tabanan, Dedi Dharmasaputra (dua Dari Kiri)   Bali,  indonesiaexpose.co.id  – Dalam rangka memperkuat koordinasi pembangunan infrastruktur, Manager PT […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Minggu, 28 Nov 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 307
    • 0Komentar

    Bali,  Senin  29  November  2021   Renungan  JOGER  

  • Indonesia Expose.co.id

    Indonesia Expose.co.id

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 425
    • 0Komentar

    Bali,  Selasa  02   April  2024    

  • Sinergitas  3 BUMN Bidang  Jasa  Tekankan  Akhlak  di  Perusahaan

    Sinergitas  3 BUMN Bidang  Jasa  Tekankan  Akhlak  di  Perusahaan

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 291
    • 0Komentar

    Jakarta, Sabtu  17  Juli  2020   Sinergitas  3 BUMN Bidang  Jasa  Tekankan  Akhlak  di  Perusahaan     JAKARTA,  INDEX  – Direktur Utama PT BKI (Persero), PT SUCOFINDO (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) gaungkan nilai-nilai AKHLAK kepada seluruh pegawai BUMN Jasa Survey melalui webinar (14/07/2020). Acara dibuka dengan Keynote Speech Wakil Menteri I Kementerian BUMN […]

    • calendar_month Rabu, 6 Jul 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 347
    • 0Komentar

    Denpasar, Rabu  06  Juli  2022 Komitmen Cegah Korupsi dan Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Jaya Negara Buka Monev KPK RI.   Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar. Hal tersebut terungkap saat membuka Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi […]

  • 2021    PLN Peduli Serahkan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Bantuan Sosialisasi Akte Lahir

    2021 PLN Peduli Serahkan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Bantuan Sosialisasi Akte Lahir

    • calendar_month Kamis, 30 Sep 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Bangli , Kamis  30  September  2021   PLN Peduli Serahkan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Bantuan Sosialisasi Akte Lahir   Bali, indonesiaexpose.co.id  – Bertempat di Rumah Jabatan Bupati Bangli, PLN UID Bali menyerahkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas dan juga sarana pendukung sosialisasi pengurusan akte lahir […]

expand_less