Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
  • visibility 741
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Selasa  12  Oktober  2021

 

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto/Ist)

 

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi salah satu tonggak bersejarah reformasi perpajakan yang menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju melalui fondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi.

“Asas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah perpajakan harus menimbulkan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (12/10/2021).

Menkeu mengatakan bahwa tujuan UU HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menurut Menkeu, pemulihan ekonomi dan pembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali sumber daya, yang harus didesain secara sangat hati-hati dan detail. Pemerintah menggunakan semua instrumen yang ada dalam APBN seperti perpajakan baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi tersebut.

“Kita juga ingin melalui Undang-Undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi,” lanjut Menkeu.

Selanjutnya, tujuan keempat dari UU HPP ini adalah pemerintah ingin terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menkeu melanjutkan bahwa langkah reformasi yang diambil melalui UU HPP ini melalui beberapa hal, yaitu dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai dan pengenalan pajak karbon.

“Muatan dalam Undang-Undang ini adalah undang-undang yang menyangkut pajak penghasilan (PPh), untuk (perubahan) UU pajak penghasilan ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Kemudian muatan kedua menyangkut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru akan mulai berlaku 1 April 2022. Jadi perubahan di PPN tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, namun 1 April 2022 dan memberikan waktu untuk kita terus memberikan komunikasi dan terus menyampaikan ke publik mengenai struktur dari PPN ini,” kata Menkeu.

Muatan UU HPP yang ketiga adalah yang menyangkut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai sejak Undang-undang ini diundangkan. Yang keempat, adalah program pengungkapan sukarela yang berlaku hanya 6 bulan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Kelima, elemen pajak karbon yang baru mulai berlaku tanggal 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan di bidang karbon. Dan yang keenam adalah perubahan di bidang UU cukai yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

(002)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Selasa, 7 Mar 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Bangli, Selasa  07  Maret  2023 Bupati Sedana Arta Audensi dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Pengembangan Kintamani   Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta,melakukan audensi dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (07/3/2023).   Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Dalam upaya mengembangkan destinasi wisata di Kabupten Bangli diantaranya, Kintamani, Danau […]

  • Gubernur Jabar, “Masyarakat Jangan Khawatir dan Takut Untuk Menerima Vaksinasi Covid-19”

    Gubernur Jabar, “Masyarakat Jangan Khawatir dan Takut Untuk Menerima Vaksinasi Covid-19”

    • calendar_month Selasa, 12 Jan 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 301
    • 0Komentar

    Bandung, Selasa  12  Januari  2021   Gubernur Jabar, “Masyarakat Jangan Khawatir dan Takut Untuk Menerima Vaksinasi Covid-19” Gubernur Jabar M.Ridwan Kamil saat konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 di Mapolda Jabar, Senin (11/1/2021)   JAWA BARAT,indonesiaexpose.co.id  –  Vaksin Covid-19 halal dan suci, karena telah diverifikasi oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal […]

  • 70 Desa di Sekeliling Danau Toba Terlayani Jaringan 4G XL Axiata  

    70 Desa di Sekeliling Danau Toba Terlayani Jaringan 4G XL Axiata  

    • calendar_month Senin, 27 Sep 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Medan, Senin 27  September  2021 70 Desa di Sekeliling Danau Toba Terlayani Jaringan 4G XL Axiata   Teknisi XL Axiata sedang melakukan pemeriksaan terhadap perangkat BTS di daerah wisata Danau Toba, Parapat, Sumatera Utara, sekitar bulan Maret 2021.(foto/ist)   Di kawasan masuk di wilayah tujuh kabupaten tersebut, jaringan 4G XL Axiata telah menjangkau sedikitnya 70 […]

  • Hasil Rakornas Kebudayaan di Bali : Penyederhanaan Regulasi yang berhubungan dengan Kebudayaan disetiap Daerah

    Hasil Rakornas Kebudayaan di Bali : Penyederhanaan Regulasi yang berhubungan dengan Kebudayaan disetiap Daerah

    • calendar_month Sabtu, 21 Des 2019
    • account_circle Admin
    • visibility 304
    • 0Komentar

    Nusa  Dua,  Sabtu  21  Desember  2019   Hasil Rakornas Kebudayaan di Bali : Penyederhanaan Regulasi yang berhubungan dengan Kebudayaan disetiap Daerah     BALI,  INDEX  –   Salah satu hasil Rakornas Kebudayaan di Nusa Dua adalah platform Indonesia yang akan dijadikan standar bagi pelaksanaan event Festival secara nasional.   Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar […]

  • Walikota Jaya Negara Lepas Fun and Road Bike REI Bali, Rangkaian Musda XI, Berhadiah 1 Unit Rumah Siap Huni.

    Walikota Jaya Negara Lepas Fun and Road Bike REI Bali, Rangkaian Musda XI, Berhadiah 1 Unit Rumah Siap Huni.

    • calendar_month Minggu, 19 Mei 2024
    • account_circle Admin
    • visibility 364
    • 0Komentar

    Denpasar, Minggu  19  Mei  2024 Walikota Jaya Negara Lepas Fun and Road Bike REI Bali, Rangkaian Musda XI, Berhadiah 1 Unit Rumah Siap Huni.    Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat melepas secara resmi Fun and Road Bike Real Estat Indonesia (REI) yang digelar DPD REI Provinsi Bali bekerjasama dengan Bank BRI di […]

  • APBD Tanjungpinang disahkan sebesar Rp965 miliar

    APBD Tanjungpinang disahkan sebesar Rp965 miliar

    • calendar_month Rabu, 28 Nov 2018
    • account_circle Admin
    • visibility 359
    • 0Komentar

    Tanjungpinang ,Rabu 28 November 2018   APBD Tanjungpinang disahkan sebesar Rp965 miliar (Foto/Ist) KEPRI, INDEX  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp965,385 miliar, dalam sidang paripurna yang digelar Rabu (28/11) malam. “Penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019 merupakan instrumen utama pembiayaan atas pelaksanaan pembangunan tahap awal […]

expand_less