Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
  • visibility 727
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Selasa  12  Oktober  2021

 

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto/Ist)

 

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi salah satu tonggak bersejarah reformasi perpajakan yang menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju melalui fondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi.

“Asas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah perpajakan harus menimbulkan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (12/10/2021).

Menkeu mengatakan bahwa tujuan UU HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menurut Menkeu, pemulihan ekonomi dan pembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali sumber daya, yang harus didesain secara sangat hati-hati dan detail. Pemerintah menggunakan semua instrumen yang ada dalam APBN seperti perpajakan baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi tersebut.

“Kita juga ingin melalui Undang-Undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi,” lanjut Menkeu.

Selanjutnya, tujuan keempat dari UU HPP ini adalah pemerintah ingin terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menkeu melanjutkan bahwa langkah reformasi yang diambil melalui UU HPP ini melalui beberapa hal, yaitu dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai dan pengenalan pajak karbon.

“Muatan dalam Undang-Undang ini adalah undang-undang yang menyangkut pajak penghasilan (PPh), untuk (perubahan) UU pajak penghasilan ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Kemudian muatan kedua menyangkut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru akan mulai berlaku 1 April 2022. Jadi perubahan di PPN tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, namun 1 April 2022 dan memberikan waktu untuk kita terus memberikan komunikasi dan terus menyampaikan ke publik mengenai struktur dari PPN ini,” kata Menkeu.

Muatan UU HPP yang ketiga adalah yang menyangkut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai sejak Undang-undang ini diundangkan. Yang keempat, adalah program pengungkapan sukarela yang berlaku hanya 6 bulan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Kelima, elemen pajak karbon yang baru mulai berlaku tanggal 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan di bidang karbon. Dan yang keenam adalah perubahan di bidang UU cukai yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

(002)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Bali  Dorong  Upah  Minimum  Naik Rp.5 jt

    DPRD Bali  Dorong  Upah  Minimum  Naik Rp.5 jt

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle 080
    • visibility 392
    • 0Komentar

    Denpasar, Rabu  08  September  2026 DPRD Bali  Dorong  Upah  Minimum  Naik Rp.5 jt     Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Desakan perubahan formula pengupahan mencuat dari DPRD Bali. Dewan menilai upah minimum Bali yang kini berada di kisaran Rp3,2 hingga Rp3,3 juta belum sebanding dengan biaya hidup, khususnya di kawasan pariwisata seperti Badung, Denpasar dan Gianyar. Ketua Komisi […]

  • Rumah Belanja Denpasar Jadi Studi Tiru Dekranasda Cimahi

    Rumah Belanja Denpasar Jadi Studi Tiru Dekranasda Cimahi

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2019
    • account_circle Admin
    • visibility 358
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  07  November  2019   Rumah Belanja Denpasar Jadi Studi Tiru Dekranasda Cimahi   Kunjungan Dekranasda Kota Cimahi di Rumah Belanja Denpasar, Rabu (6/11/2019)   BALI,  INDEX  –  Rumah Belanja yang didirikan Pemkot Denpasar dalam mempromosikan produk IKM mendapat perhatian dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Cimahi. Pada Rabu (6/11) rombongan Dekranasda Kota Cimahi […]

  • K3S Gandeng PT. Pegadaian Fasilitasi Kegiatan Sosial Kota Denpasar.

    K3S Gandeng PT. Pegadaian Fasilitasi Kegiatan Sosial Kota Denpasar.

    • calendar_month Rabu, 6 Apr 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 399
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  07 April 2022   K3S Gandeng PT. Pegadaian Fasilitasi Kegiatan Sosial Kota Denpasar.       Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Pemerintah Kota Denpasar melalui Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar menggandeng PT. Pegadaian Denpasar untuk melaksanakan aksi sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas dan kurang mampu di Kota Denpasar. Hal ini terungkap saat Pemimpin […]

    • calendar_month Jumat, 10 Jun 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 328
    • 0Komentar

    Denpasar, Jumat 10 Juni 2022

  • Serangkaian Harhubnas Tahun 2019, Kota Denpasar Tuan Rumah Lomba Paduan Suara `Hymne Perhubungan

    Serangkaian Harhubnas Tahun 2019, Kota Denpasar Tuan Rumah Lomba Paduan Suara `Hymne Perhubungan

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2019
    • account_circle Admin
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  12  September  2019   Serangkaian Harhubnas Tahun 2019, Kota Denpasar Tuan Rumah Lomba Paduan Suara `Hymne Perhubungan   Asisten 1 Kota Denpasar, I Made Toya membuka lomba paduan suara Hymne Perhubungan yang dilaksanakan di Gedung Sewaka Dharma Kota Denpasar, pada Rabu (11/9/2019)   BALI, INDEX  – Serangkaian dengan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun […]

  • Dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi Prov.Bali :  M. Setyawan Santoso, Deputi Direktur BI Prov.Bali sampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi semakin membaik

    Dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi Prov.Bali :  M. Setyawan Santoso, Deputi Direktur BI Prov.Bali sampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi semakin membaik

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Denpasar, Rabu  14  Oktober  2020   Dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi Prov.Bali :  M. Setyawan Santoso, Deputi Direktur BI Prov.Bali sampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi semakin membaik   BALI,  INDEX  – Penyebaran COVID-19 sudah berdampak terhadap perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Pembatasan aktivtitas ekonomi juga berdampak terhadap semakin dalamnya penurunan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 ini. […]

expand_less