Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
  • visibility 715
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Selasa  12  Oktober  2021

 

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto/Ist)

 

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi salah satu tonggak bersejarah reformasi perpajakan yang menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju melalui fondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi.

“Asas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah perpajakan harus menimbulkan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (12/10/2021).

Menkeu mengatakan bahwa tujuan UU HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menurut Menkeu, pemulihan ekonomi dan pembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali sumber daya, yang harus didesain secara sangat hati-hati dan detail. Pemerintah menggunakan semua instrumen yang ada dalam APBN seperti perpajakan baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi tersebut.

“Kita juga ingin melalui Undang-Undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi,” lanjut Menkeu.

Selanjutnya, tujuan keempat dari UU HPP ini adalah pemerintah ingin terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menkeu melanjutkan bahwa langkah reformasi yang diambil melalui UU HPP ini melalui beberapa hal, yaitu dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai dan pengenalan pajak karbon.

“Muatan dalam Undang-Undang ini adalah undang-undang yang menyangkut pajak penghasilan (PPh), untuk (perubahan) UU pajak penghasilan ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Kemudian muatan kedua menyangkut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru akan mulai berlaku 1 April 2022. Jadi perubahan di PPN tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, namun 1 April 2022 dan memberikan waktu untuk kita terus memberikan komunikasi dan terus menyampaikan ke publik mengenai struktur dari PPN ini,” kata Menkeu.

Muatan UU HPP yang ketiga adalah yang menyangkut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai sejak Undang-undang ini diundangkan. Yang keempat, adalah program pengungkapan sukarela yang berlaku hanya 6 bulan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Kelima, elemen pajak karbon yang baru mulai berlaku tanggal 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan di bidang karbon. Dan yang keenam adalah perubahan di bidang UU cukai yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

(002)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • LDII Bali Bagikan 10.000 Besek Daging Kurban di Perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 H

    LDII Bali Bagikan 10.000 Besek Daging Kurban di Perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 H

    • calendar_month Minggu, 10 Jul 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 275
    • 0Komentar

    Denpasar, Minggu  10  Juli  2022   LDII Bali Bagikan 10.000 Besek Daging Kurban di Perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 H Penyerahan  daging kurban di perayaan Hari  Raya Idul Adha 1443 H bertempat di Sekretariat LDII Bali, Minggu (10/7/2022).   Bali, indonesiaexpose.co.id – Menyambut hari raya Idul Adha 1443 H,Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Bali, […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Jumat, 25 Mar 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Bali,  Sabtu  26  Maret  2022   Renungan  JOGER  

  • Peringati Satu Tahun Kerjasama Kota Denpasar dengan Mossel Bay Afrika Selatan  Launching “Mossel Bay” Room di DNA, dilaksanakan secara virtual

    Peringati Satu Tahun Kerjasama Kota Denpasar dengan Mossel Bay Afrika Selatan Launching “Mossel Bay” Room di DNA, dilaksanakan secara virtual

    • calendar_month Sabtu, 28 Nov 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Denpasar, Sabtu  28  November  2020   Peringati Satu Tahun Kerjasama Kota Denpasar dengan Mossel Bay Afrika Selatan Launching “Mossel Bay” Room di DNA, dilaksanakan secara virtual   BALI,  INDEX  – Sebagai bentuk Kerjasama Sister City Pemkot Denpasar dengan Pemerintah Kota Mossel Bay, Afrika Selatan, ditandai dengan penandatangan Memorandum Of Understanding (MOU) oleh Walikota Denpasar, IB […]

  • Supartha: Imigrasi Harus Proaktif  Sidak Keberadaan WNA, Demi Keamanan Bali

    Supartha: Imigrasi Harus Proaktif  Sidak Keberadaan WNA, Demi Keamanan Bali

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 571
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  12  Maret  2026 Supartha: Imigrasi Harus Proaktif  Sidak Keberadaan WNA, Demi Keamanan Bali   Dr.(c) I Made Supartha, S.H.,M.H., Komisi I DPRD Bali   Bali,  indonesiaexpose.co.id  —   Meningkatnya kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Bali. Dr.(c) I Made Supartha, S.H.,M.H., Komisi I DPRD […]

    • calendar_month Jumat, 2 Sep 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Denpasar, Jumat 02 September 2022 Jaksa Agung hibahkan tanah seluas 7,6 hektar, untuk penataan pusat kebudayaan Bali   Bali, indonesiaexpose.co.id – Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Gubernur Bali, Wayan Koster untuk menggunakan hibah barang rampasan negara sebagai pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Unda serta Waduk Muara Unda di Kabupaten […]

  • Presiden Jokowi: Bumi Butuh Aksi Nyata, Bukan Retorika

    Presiden Jokowi: Bumi Butuh Aksi Nyata, Bukan Retorika

    • calendar_month Sabtu, 20 Mei 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Jepang, Sabtu  20  Mei  2023 Presiden Jokowi: Bumi Butuh Aksi Nyata, Bukan Retorika Presiden Joko Widodo menghadiri Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, dan lingkungan di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev Menurut Presiden, Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan […]

expand_less