Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI » Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
  • visibility 722
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Selasa  12  Oktober  2021

 

Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan


Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto/Ist)

 

Jakarta,  indonesiaexpose.co.id  –  Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi salah satu tonggak bersejarah reformasi perpajakan yang menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju melalui fondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari proses berkelanjutan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi.

“Asas dari peraturan perpajakan yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah perpajakan harus menimbulkan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (12/10/2021).

Menkeu mengatakan bahwa tujuan UU HPP ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menurut Menkeu, pemulihan ekonomi dan pembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali sumber daya, yang harus didesain secara sangat hati-hati dan detail. Pemerintah menggunakan semua instrumen yang ada dalam APBN seperti perpajakan baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah, dan pembiayaan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi tersebut.

“Kita juga ingin melalui Undang-Undang ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi,” lanjut Menkeu.

Selanjutnya, tujuan keempat dari UU HPP ini adalah pemerintah ingin terus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menkeu melanjutkan bahwa langkah reformasi yang diambil melalui UU HPP ini melalui beberapa hal, yaitu dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, cukai dan pengenalan pajak karbon.

“Muatan dalam Undang-Undang ini adalah undang-undang yang menyangkut pajak penghasilan (PPh), untuk (perubahan) UU pajak penghasilan ini berlaku mulai tahun pajak 2022. Kemudian muatan kedua menyangkut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru akan mulai berlaku 1 April 2022. Jadi perubahan di PPN tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, namun 1 April 2022 dan memberikan waktu untuk kita terus memberikan komunikasi dan terus menyampaikan ke publik mengenai struktur dari PPN ini,” kata Menkeu.

Muatan UU HPP yang ketiga adalah yang menyangkut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai sejak Undang-undang ini diundangkan. Yang keempat, adalah program pengungkapan sukarela yang berlaku hanya 6 bulan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Kelima, elemen pajak karbon yang baru mulai berlaku tanggal 1 April 2022, namun mengikuti peta jalan di bidang karbon. Dan yang keenam adalah perubahan di bidang UU cukai yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

(002)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

    • calendar_month Kamis, 12 Mei 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Denpasar, Kamis  12  Mei  2022   Walikota Jaya Negara Buka Rakerda TP PKK Kota Denpasar     Bali,  indonesiaexpose.co.id   –  Tim Penggerak PKK Kota Denpasar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kota Denpasar di Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kamis (12/5/2022). Acara yang bertujuan untuk menyelaraskan program dari TP. PKK Pusat, TP. Provinsi Bali dan Kota Denpasar […]

  • Renungan  JOGER

    Renungan  JOGER

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 515
    • 0Komentar

    Bali, Kamis 27  Pebruari  2020   Renungan  JOGER    

  • Puan Minta Perlindungan Maksimal Bagi Korban Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada

    Puan Minta Perlindungan Maksimal Bagi Korban Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 370
    • 0Komentar

    Jakarta, Sabtu  15   Maret  2025 Puan Minta Perlindungan Maksimal Bagi Korban Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada   Puan Maharani (Foto: dok. DPR RI) Jakarta, indonesiaexpose.co.id  – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi para korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ia juga menilai […]

  • PTUN  Denpasar  Menangkan  INVESTOR, KY Diminta  Turun  Periksa  Hakim

    PTUN  Denpasar  Menangkan  INVESTOR, KY Diminta  Turun  Periksa  Hakim

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle 080
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Denpasar, Minggu  06  September  2026 PTUN  Denpasar  Menangkan  INVESTOR, KY Diminta  Turun  Periksa  Hakim   Suasana PTUN Denpasar saat persidangan kasus PT. Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group dalam sengketa Lift Kaca Pantai Kelingking, Nusa Penida,Bali.(tim)   Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Putusan PTUN Denpasar yang memenangkan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group dalam sengketa […]

  • Pusri  dan  Ombusman  Pastikan  Distribusi  Pupuk  Bersubsidi  Lancar

    Pusri  dan  Ombusman  Pastikan  Distribusi  Pupuk  Bersubsidi  Lancar

    • calendar_month Sabtu, 11 Mar 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 443
    • 0Komentar

    Palembang, Sabtu  11  Maret  2023 Pusri  dan  Ombusman  Pastikan  Distribusi  Pupuk  Bersubsidi  Lancar   (Foto/ist)   Sumatera Selatan, indonesiaexpose.co.id – Guna mengoptimalisasi pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan Sharing Session Bersama Ombudsman RI, yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Kepala […]

  • Kapolda Jabar Beri Penghargaan Kepada Personel Polri, TNI, Petugas KPPS dan Anggota Linmas

    Kapolda Jabar Beri Penghargaan Kepada Personel Polri, TNI, Petugas KPPS dan Anggota Linmas

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2019
    • account_circle Admin
    • visibility 325
    • 0Komentar

    Bandung, Selasa 30 April 2019   Kapolda Jabar Beri Penghargaan Kepada Personel Polri, TNI, Petugas KPPS dan Anggota Linmas   JAWA BARAT, INDEX – Kepala kepolisian daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, memberikan apresiasi penghargaan kepada sejumlah personel Polri, TNI, petugas KPPS dan anggota Linmas yang bertugas saat pengamanan pemilu 2019. Pemberian […]

expand_less