Kanwil DJPB Prov.Bali : Seluruh pihak terkai bersinergi, dorong Pelaksanaan Anggaran di Prov.Bali berjalan dengan baik

Denpasar, Rabu 27  Oktober  2021

Kanwil DJPB Prov.Bali : Seluruh pihak terkai bersinergi, dorong Pelaksanaan Anggaran di Prov.Bali berjalan dengan baik

Bali,  indonesiaexpose.co.id  –  Periode triwulan III tahun 2021 telah dilewati. Pemerintah Pusat terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang integratif dalam upaya untuk penanganan Covid-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), salah satunya melalui komponen Belanja Negara (Government Spending). Dengan dorongan pada komponen tersebut, diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih.

Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III 2021 telah terealisasi sebesar Rp 6,85 triliun dari target sebesar Rp 11,92 triliun atau 57,48%,” ujar Kakanwil DJPb Propinsi Bali, Teguh Dwinugroho, pada acara jumpa pers, Rabu (27/10/2021) bertempat di kantor setempat.

Lanjutnya, capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2019 yang mashing-masing sebesar 68,27% dan 70,29%. Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh elemen Pendapatan Negara. Sampai dengan posisi 22 Oktober 2021, total Penerimaan Pemerintah pusat telah mencapai Rp. 7,46 triliun (62,5%).

Dari sisi Belanja, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Total Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 7,6 triliun atau 64,7% dari pagu yang tersedia sebesar Rp 11,71 triliun. Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 60,78% dan tahun 2019 yang mencapai 62,55%. Sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 8,24 triliun (70,01%).

“Sebagai tambahan, untuk proyek-proyek prioritas Nasional yang ada di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 81% bahkan beberapa telah mencapai 100%. Proyek-proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan,” jelasnya.

Di sisi lain, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan III 2021 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 8,8 triliun atau 75,88% dari alokasi yang disediakan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 33,95%, namun sampai dengan 22 Oktober 2021 DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp. 533,8 miliar atau 55,7%. Untuk penyaluran Dana Desa, penyaluran di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik dan merupakan Provinsi dengan penyaluran tercepat dan paling baik kinerjanya dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dana Desa di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar 593,4 miliar rupiah atau 87,38% dari total alokasi sebesar Rp 679 miliar.

Selain itu, untuk penyaluran BLT Desa penyaluran s.d. akhir triwulan III 2021 di Provinsi Bali juga menunjukkan kinerja yang baik, dimana penyalurannya telah mencapai Rp 169,9 miliar atau sebesar 25,02% dibandingkan dengan total pagu Dana Desa di Provinsi Bali Sedangkan apabila dibandingkan dengan proyeksi penyaluran BLT Desa di Provinsi Bali yang sebesar Rp 227 miliar maka penyalurannya telah mencapai 74,85%. Sebagai bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar Rp 708,65 miliar rupiah dari pagu tersedia sebesar Rp 871,9 miliar s.d triwulan III tahun 2021, dan Rp. 999,11 miliar smpai dengan 22 Oktober 2021.

Selanjutnya, masih sampai dengan periode akhir triwulan III tahun 2021, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyalurannya telah mencapai Rp 5,35 triliun pada 113.241 debitur. Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (s.d. 50 juta) yang mencapai Rp 3,07 triliun, disusul KUR Kecil (s.d. 500 juta) dan Super Mikro (s.d. 10 Juta) yang masing-masing mencapai Rp 2,16 triliun dan Rp 117 miliar. Sedangkan menurut Pemdanya masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp 900 miliar disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp 748 miliar. Dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan besaran 42%, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 15%.

Dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 ini mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi Pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik. Realisasi Program PEN Nasional di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp 3,58 triliun. Bagian dari PEN tersebut adalah Cluster Perlindungan Sosial sebesar Rp1,27 triliun, dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selain itu, pada kelompok Insentif Nakes dan Klaim Rumah Sakit, telah terealisasi sebesar Rp 1,26 triliun.

Program Prioritas yang diwujudkan dalam bentuk Program Padat Karya Tunai (PKT) telah terealisasi pada beberapa Kementerian, diantaranya Kementerian PUPR (terealisasi Rp. 426 miliar), Kementerian Pertanian (terealisasi Rp. 11,59 miliar), dan Kementerian Perhubungan (terealisasi Rp. 120,2 miliar). Selain itu, terdapat pula Program Penempatan Uang Negara (PUN) di Bank Umum, yang untuk Provinsi Bali ditempatkan pada Bank BPD Bali dengan besaran Rp 500 miliar. PUN di BPD Bali ini merupakan penempatan periode ketiga di mana periode pertama berlangsung pada bulan Agustus 2020 s.d. Februari 2021, periode kedua berlangsung pada bulan Maret s.d. Agustus 2021, sedangkan untuk periode ketiga dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2021. PUN ini ditujukan sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha, khususnya di sektor riil, yang tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sebagai penutup, Kanwil DJPb Provinsi Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi Covid-19 ini.

(075)