- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 12 Sep 2022
- visibility 45
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Selasa 13 September 2022
Wagub Cok Ace Bacakan Jawaban Gubernur Bali Terhadap PU Fraksi Atas Raperda Perubahan APBD 2022
Wagub Cok Ace dalam Rapat Paripurna ke-30 Masa Persidangan III di Ruang Sidang Utama-DPRD Provinsi Bali, Senin (12/9/2022)
Bali, indonesiaexpose.co.id – Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), mengikuti Rapat Paripurna ke-30 Masa Persidangan III, dengan agenda Jawaban Atas Pandangan umum seluruh Fraksi atas Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dan Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi, bertempat di Ruang Sidang Utama-DPRD Provinsi Bali, Senin (12/9/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace membacakan jawaban Gubernur Bali yang menyampaikan terima kasih atas dukungan dan saran anggota dewan berkenaan dengan upaya-upaya optimalisasi Pendapatan Daerah yang telah dilakukan melalui penetapan sejumlah kebijakan daerah, sebagai bentuk komitmen bersama mengatasi situasi perekonomian Bali akibat dampak pandemi Covid-19.
Gubernur juga sependapat dan memberikan apresiasi atas saran anggota dewan untuk menggali kreativitas atas potensi pendapatan dari pelaku usaha luar Bali dan pengenaan kontribusi bagi kendaraan luar Bali yang digunakan perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis di Bali yang tentunya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Demikian juga dengan saran agar penetapan proyeksi target PAD Tahun 2022 memperhitungkan kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan harga BBM, telah diperhitungkan,” papar Cok Ace.
Berkenaan dengan pandangan/pertanyaan Dewan terkait Belanja Daerah, disampaikan sebagai berikut: Penurunan Belanja Pegawai dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar 30 miliar rupiah lebih merupakan hasil perhitungan ulang kebutuhan belanja pegawai SKPD berdasarkan realisasi sampai dengan Juli 2022.
Berkenaan dengan kondisi perekonomian Bali saat ini yang semakin menunjukkan pertumbuhan positif, memberikan pengaruh terhadap proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD untuk membiayai kebutuhan belanja daerah yang bersifat prioritas dan harus dilaksanakan pada Tahun 2022, maka disampaikan perubahan postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dari yang disampaikan sebelumnya, antara lain:
- Adanya penambahan target Pendapatan Daerah sebesar Rp 249 miliar lebih yang bersumber dari PAD sebesar Rp 244 miliar lebih dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 5,3 miliar lebih.
- Kebutuhan anggaran untuk dukungan terhadap penyelenggaraan Presidensi G-20 sebesar 3,5 miliar rupiah lebih.
- Dengan penambahan target Pendapatan Daerah sebesar Rp 249 miliar lebih dan tambahan alokasi Belanja Daerah sebesar Rp 100 miliar lebih, defisit pada perubahan APBD 2022 turun sebesar Rp 149,9 miliar lebih dari defisit anggaran yang direncanakan sebelumnya sebesar Rp 2,05 triliun lebih. Hal ini dapat menurunkan rencana pinjaman jangka menengah menjadi sebesar Rp 705 miliar dari semula sebesar Rp 854 miliar lebih.
Selanjutnya, telah dilakukan assesment sistem manajemen pengamanan akomodasi pariwisata yang dipergunakan oleh Delegasi KTT G20; Semua usaha pariwisata diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; Kerjasama yang solid antar berbagai institusi dan organisasi (Pemerintahan, Militer/Kepolisian, Pelaku Pariwisata dan Masyarakat) guna mempersiapkan penyelenggaraan KTT G20 di Bali agar berlangsung lancar.
Untuk pengendalian inflasi di Bali telah dikoordinasikan dan memimpin langsung upaya-upaya konkrit untuk stabilisasi harga beberapa komoditas yang menjadi pemicu inflasi.
Rencana pembangunan Bandara Bali Utara bukan dibatalkan, melainkan tidak dilaksanakan dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan karena berbagai pertimbangan, sehingga dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Saat ini kita bersama Pemerintah Pusat masih harus terus memantapkan pembangunan infrastruktur pendukung sehingga ketika bandara dibangun semua infrastruktur telah siap mendukung beroperasinya bandara,” tutupnya.(Adv)
- Penulis: Admin
