Walikota Jaya Negara Serahkan LKPD Unaudited TA. 2023 Kepada BPK RI Perwakilan Bali.
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 22 Mar 2024
- visibility 268
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Jumat 22 Maret 2024
Walikota Jaya Negara Serahkan LKPD Unaudited TA. 2023 Kepada BPK RI Perwakilan Bali.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Unaudited Tahun Anggaran 2023 yang diterima diterima Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jumat (22/3/2024).
Bali, indonesiaexpose.co.id – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kota Denpasar Tahun 2023 kepada BPK RI Perwakilan Bali. Penyerahan laporan yang dilaksanakan serentak bersama Pemprov Bali dan Kabupaten Kota se-Bali ini diterima Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jumat (22/3). Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Kick Off Meeting Pemeriksaan atas LKPD Unaudited Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
Hadir dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, Bupati se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Kepala Inspektorat se-Bali, serta undangan lainya. Selain penyerahan LKPD) Anaudited Kota Denpasar Tahun 2023, Walikota Jaya Negara turut menerima surat tugas pelaksanaan pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Bali.
Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dalam sambutanya menjelaskan, sejak empat tahun terkahir, Pemprov Bali bersama Kabupaten/Kota se-Bali secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Kepada BPK RI Perwakilan Bali. Hal ini menunjukan komitmen besar seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kompak dalam pelaporan keuangan.
Lebih lanjut pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk bisa kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak hanya mempertahankan, peningkatkan kualitas WTP juga penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“BPK mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kemanfaatan opini WTP, untuk ini diperlukan peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan,” ujarnya
“Dalam kesempatan ini kami sangat mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang telah mencapai 90-96 persen capaian indikator tindaklanjut rekomendasi WTP,” imbuhnya
Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, bahwa Pemkot Denpasar pada intinya siap mendukung suksesnya pemeriksaan rutin oleh BPK RI. Dimana, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang.
Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara juga turut mengintruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mendukung suksesnya proses pemeriksaan. Hal ini terutama dalam menyediakam data pendukung serta pelaksanaan wawancara.
“Kita bersyukur bisa menyerahkan laporan keuangan tepat waktu, laporan ini tentunya masih jauh dari sampurna. Sehingga kami berharap tuntunan dan bimbingan dari BPK, sehingga Kota Denpasar kembali layak menyandang predikat WTP yang semakin berkualitas dari tahun sebelumnya,” ujar Jaya Negara.
(Adv).
- Penulis: Admin
