Jakarta, Minggu  07  Desember  2025

Anggota Komisi VI DPR RI, IGN Alit Kesuma Kelakan (Fraksi PDIP).

Jakarta , indonesiaexpose.co.id  — Ancaman pencabutan status Warisan Budaya Dunia UNESCO untuk Jatiluwih mengguncang perhatian nasional. Anggota Komisi VI DPR RI, IGN Alit Kesuma Kelakan (Fraksi PDIP), memberikan tanggapan keras dan menegaskan perlunya langkah cepat sebelum Indonesia benar-benar kehilangan salah satu ikon dunia.

Menurut Alit Kesuma Kelakan, penyelamatan Jatiluwih harus dimulai segera, dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, khususnya Kabupaten Tabanan.

Ia menegaskan dua langkah mendesak , pemetaan ulang Jatiluwih sesuai standar UNESCO.

“Harus dilihat apakah ada pergeseran prinsip dan pelanggaran aturan, termasuk yang dilakukan pelaku bisnis besar, bukan hanya UMKM dan petani kecil,” terangnya.

Lanjudnya, Perlindungan dan pemberdayaan petani lokal. Petani adalah pihak paling terdampak setelah Jatiluwih ditetapkan sebagai WBD UNESCO.

 “Sawah mereka harus dipertahankan, tapi nilai ekonomi yang mereka dapat tidak sebanding dengan beban yang mereka pikul. Penyelesaian akhirnya jelas: lahan pertanian harus tetap dipertahankan, dan kesejahteraan petani wajib ditingkatkan,”jelasnya.

Alit menegaskan dukungannya untuk langkah Pansus TRAP DPRD Bali yang sedang menyelamatkan Jatiluwih dari pelanggaran tata ruang.

 “Tujuan Pansus ini sangat baik, tapi niat baik saja tidak cukup. Ada tekanan ekonomi yang menjerat masyarakat lokal akibat kuasa pemilik modal besar,” ungkap Alit Kesuma.

Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD segera berdialog dengan masyarakat Jatiluwih untuk menciptakan terobosan pemberdayaan ekonomi tanpa melanggar aturan tata ruang.

“Jangan sampai masyarakat lokal justru dikorbankan.”

Terkait maraknya bangunan pelanggar yang mengancam status UNESCO, Alit Kesuma menilai hal itu sebagai cermin lemahnya pengawasan.

“Ini harus dibenahi. Pengawasan harus intensif, melibatkan komunikasi langsung dengan masyarakat lokal,” tambahnya.

Ia mengkritik kondisi di mana Jatiluwih diagungkan sebagai kebanggaan Indonesia di mata dunia, tetapi masyarakat lokal tidak merasakan manfaatnya.

“Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton, sementara arus modal besar menikmati keuntungannya.”

Jika tak dibenahi segera, Indonesia akan menanggung malu di panggung dunia, sekaligus kehilangan salah satu mahakarya budaya paling berharga.

Kami sangat mendukung langkah Pansus TRAP DPRD Bali  ini karena dari penilaian kami , kami sangat percaya tujuan Pansus ini  sangat baik dalam rangka menjaga Bali/ merawat Bali untuk Generasi kedepan, akan tetapi tidak cukup dengan niat baik semata, tanpa dilakukan upaya2 penyelamatan juga terhadap masyarakat lokal/ petani disana dari keterhimpitan ekonomi dari kuasa pemilik modal besar.

Oleh karena itu Pihak Eksekutif dan pihak Legislatif secepatnya melakukuan Dialog dengan Masyaraktat lokal tanpa harus mengorbankan masyarakat lokal dengan membuat terobosan dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dengan tetap menjaga jangan sampai aturan yang sudah disepakati dilanggar.

” Untuk menjaga dan merawat Bali tidak cukup hanya merawat Alam dan kebudayannya saja, akan tetapi manusianya juga harus dirawat dan diberdayakan secara ekonomi, sehingga masyarakat Bali menjadi kuat dari sisi pendidikan dan Ekonominya, oleh karena itu kewajiban pemerintah untuk hadir menyelamatkan manusia Bali, kalo tidak nanti jangka panjangnya Masyarakat  bali akan menjadi frustasi dan ujung2 nya akan seperti masyarakat betawi yang terusir dari ekosistemny,” pungkasnya.