Diduga   Picu  Banjir Hebat , Pansus  TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Beberapa Proyek   Bali  Handara Golf Di Segel

Buleleng, Kamis  22  Januari  2026

Diduga   Picu  Banjir Hebat , Pansus  TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Beberapa Proyek   Bali  Handara Golf Di Segel

Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali  merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf Kab.Buleleng, Bali, Kamis (22/1/2026).(ket.foto)

Bali,  indonesiaexpose.co.id — Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, yang diduga kuat menjadi penyebab banjir hebat di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Banjir yang terjadi pada Minggu, 11 Januari 2025 itu merendam sedikitnya 47 rumah warga dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Sorotan utama mengarah pada proyek gorong-gorong raksasa dan pembangunan fisik di kawasan Bali Handara Golf, yang diduga telah merekayasa aliran air alami. Dugaan pelanggaran tata ruang ini menguat setelah Pansus TRAP melakukan pengawasan lapangan, Kamis, 22 Januari 2026.

Sidak diawali dari Dusun Lalang Linggah, jalur nasional Desa Pancasari, di mana ratusan warga menyampaikan langsung keluhan banjir yang berulang.

“Ini bukan lagi bencana alam semata. Ada indikasi kuat perubahan tata ruang dan alih fungsi lahan yang berdampak langsung ke masyarakat. Negara tidak boleh kalah oleh investor,” tegas Made Supartha.

Di kawasan Bali Handara, pansus menemukan pembangunan jalan beton dan renovasi tiga bangunan dengan progres di atas 60 persen, namun tidak mampu menunjukkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Atas temuan itu, pansus bersama Satpol PP langsung memasang Pol PP Line dan menghentikan seluruh aktivitas.

Sekretaris Pansus, I Dewa Nyoman Rai, menegaskan bahwa temuan ini berpotensi masuk ranah pidana.
“Jika terbukti ada pembangunan tanpa izin, melanggar tata ruang, dan menyebabkan kerugian masyarakat, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ada konsekuensi hukum pidana sesuai UU Penataan Ruang dan UU Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Senada, Dr. Somvir menambahkan bahwa dampak banjir dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti ada kelalaian atau kesengajaan.

“Kerugian warga, rusaknya rumah dan lahan, bisa membuka ruang pertanggungjawaban pidana dan perdata,” katanya.
Anggota pansus Ni Putu Yuli Artini, S.E. menyoroti lemahnya pengawasan.

“Bangunan hampir selesai, jalan sudah jadi, tapi izin tidak ada. Ini pertanyaan besar: pengawasannya di mana?” ujarnya.

Sementara Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H. menekankan potensi pelanggaran berlapis.
“Ini bisa masuk Pasal pidana lingkungan, tata ruang, hingga penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Aparat penegak hukum harus turun,” tegasnya.

Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Buleleng  dan Satpol PP Provinsi Bali  menindaklanjuti rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali sesuai kewenangan, termasuk penyegelan  proyek di Kawasan di kawasan Bali Handara Golf, Kab.Buleleng,Bali hingga proses hukum.

Sementara itu, General Manager Bali Handara, Shan Ramdas, berdalih renovasi tidak memerlukan IMB karena bangunan lama sudah ada. Namun dalih ini dinilai pansus tidak menghapus kewajiban izin sesuai regulasi terbaru.

Pansus menegaskan, penghentian hanya bisa dicabut jika seluruh dokumen lengkap. Jika tidak, kasus ini akan direkomendasikan ke penegak hukum.

Sidak di pimpin langsung Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr (C) I Made Supartha, S.H., M.H., didampingi Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Dr. Somvir, anggota pansus, Ni Putu Yuli Artini, S.E, Dr.Ketut Rochineng, S.H.,M.H , Wayan Bawa ,Satpol PP Kab.Tabanan, Satpol PP Bali , OPD terkait serta melibatkan Satpol PP Kabupaten Buleleng, Satpol PP Provinsi Bali, dan OPD terkait.

(080)