Pansus TRAP DPRD diPerpanjang : ” Gaspol “Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Denpasar, Selasa  03  Maret  2026

Pansus TRAP DPRD diPerpanjang : ” Gaspol “Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Bali, indonesiaexpose.co.id — DPRD Provinsi Bali resmi memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) selama enam bulan ke depan. Keputusan krusial itu diambil dalam rapat pimpinan yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, di Gedung DPRD Bali, Senin (2/3/2026).
Dalam rapim yang dihadiri seluruh pimpinan komisi dan fraksi, DPRD memutuskan tiga hal penting: perpanjangan masa kerja pansus, peremajaan keanggotaan menjadi 15 orang sesuai tata tertib, serta penganggaran operasional dalam APBD 2026.

“Pansus TRAP diperpanjang. Keanggotaannya diremajakan sesuai usulan empat fraksi. Anggarannya sudah ditetapkan di anggaran induk 2026,” tegas Dewa Jack.

Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, yang di ketuai Dr. (c)  I Made Supartha,S.H.,M.H ini  dijadwalkan berakhir 3 Maret 2026 . Namun DPRD menilai pengawasan belum tuntas , terutama menyangkut alih fungsi lahan, praktik nominee, hingga dugaan pelanggaran tata ruang di kawasan strategis Bali.

Selama enam bulan pertama, pansus menyedot perhatian publik lewat rekomendasi tegas terhadap proyek lift kaca di tebing Kelingking Beach, Nusa Penida, Klungkung, yang dinilai melanggar tata ruang dan sempadan pantai. Rekomendasi itu berujung pada keputusan Gubernur Bali untuk menutup dan membongkar proyek tersebut.

Tak hanya itu, pansus juga menyoroti pembangunan fasilitas wisata di Jatiluwih yang berada di zona lindung pertanian dan kawasan warisan budaya dunia, serta penerbitan 106 SHM yang beririsan dengan kawasan konservasi mangrove dan telah diteruskan ke aparat penegak hukum.

Ketua Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, Dr. (c)  I Made Supartha,S.H.,M.H menegaskan, perpanjangan ini akan dimaksimalkan untuk “gaspol” mengawal pemanfaatan ruang Bali agar tetap sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Yang digaspol adalah menjaga, mengamankan, dan mengevaluasi seluruh penggunaan ruang di Bali. Tidak boleh hanya bermodal OSS dan NIB lalu bebas membangun,” tegas Supatha yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.

Ia mengingatkan maraknya pelanggaran sempadan sungai, jurang, dan tebing yang berpotensi merusak daerah aliran sungai serta mengancam daya dukung lingkungan. “Kalau DAS dipersempit, dampaknya ke lingkungan dan generasi mendatang,” ujarnya.

Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai optimistis kinerja pansus akan meningkat dengan dukungan anggaran operasional sekitar Rp 2–3 miliar per enam bulan. “Sekarang ada bantuan operasional. Saya yakin malah double kinerjanya,” katanya.
DPRD Bali menegaskan pansus bukan penghambat investasi. Namun setiap investor wajib taat perda tata ruang, aturan alih fungsi lahan, dan regulasi strategis lainnya.

Wakil Sekretaris Pansus TRAP sekaligus Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Dr. Somvir, mengingatkan agar pengawasan tidak dianggap sebagai ancaman bagi investor, melainkan sebagai pagar hukum.

“Pengawasan ini bukan anti-investasi. Justru ini upaya menjaga Bali agar tidak menjadi korban investasi serampangan. Investor yang taat aturan pasti kami dukung, tetapi yang melanggar harus siap ditindak,” ujar Somvir.

Supartha juga mendorong pemerataan pembangunan. Kawasan padat seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar harus dikendalikan, sementara Bali Utara, Bangli, dan Karangasem didorong berkembang lebih merata.

“Yang dicari orang ke Bali itu seni budaya, alam, Legong, bukan gedung mewah. Jangan sampai anak cucu kita menilai kita generasi gagal menjaga ruang dan aset daerah,” pungkasnya.

(080)