Bupati Badung Belajar ke DKI Jakarta, Siapkan Skema Pinjaman Daerah untuk Atasi Kemacetan dan Infrastruktur Strategis

Mangupura, Rabu 13  Mei  2026

Bupati Badung Belajar ke DKI Jakarta, Siapkan Skema Pinjaman Daerah untuk Atasi Kemacetan dan Infrastruktur Strategis

Dok.Hms

Jakarta , indonesiaexpose.co.id  — Pemerintah Kabupaten Badung mulai serius menjajaki skema pembiayaan pembangunan melalui pinjaman daerah sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengatasi persoalan kemacetan yang semakin kompleks di wilayah Bali Selatan.

Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja sekaligus audiensi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Badung ke Balai Kota Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Badung diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas skema pembiayaan pembangunan melalui pinjaman daerah, termasuk tata kelola fiskal yang dinilai efektif, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.

Bupati Badung menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempelajari berbagai pengalaman dan referensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam pengelolaan pembiayaan daerah yang mampu menopang pembangunan skala besar.

“Banyak pengalaman dan referensi yang kami pelajari, khususnya dalam tata kelola pembiayaan daerah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar Adi Arnawa.

Pemkab Badung menilai model pembiayaan yang diterapkan Jakarta dapat menjadi salah satu referensi strategis, terutama untuk mempercepat proyek-proyek prioritas di Badung yang selama ini terkendala kebutuhan anggaran besar.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada penanganan kemacetan dan pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan kenyamanan masyarakat serta menjaga daya saing pariwisata Bali.

“Astungkara, berbagai pembahasan ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya penanganan kemacetan dan pembangunan infrastruktur strategis demi kenyamanan masyarakat Badung ke depan,” imbuhnya.

Langkah Badung mempelajari skema pembiayaan alternatif ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai mencari solusi jangka panjang untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada pola pembiayaan konvensional dari APBD.

(110)