Data 19.142 Botol, DPRD Bali Minta Dibuka Ke Publik 

Denpasar, Rabu  02  September  2026

 Data 19.142 Botol, DPRD Bali Minta Dibuka Ke Publik

Bali,  indonesiaexpose.co.id  —   Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke Bea Cukai. Rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan daerah.

Rapat koordinasi dilaksanakan pada Rabu, 2 September 2026, pukul 10.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Lantai III Gedung DPRD Provinsi Bali.

Rapat dipimpin oleh Wakil Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai,S.H.,M.H.,  serta didampingi Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama ,  Dr. Somvir, I Nyoman Oka Antara, Ketut Rochineng,  I Wayan Bawa, Zulfikar, Tagel Winarta , Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, Kominfo Bali dan tim ahli DPRD Bali.

Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Bali ke Bea Cukai. Melalui rapat koordinasi tersebut, Komisi I DPRD Bali melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap berbagai temuan serta informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kunjungan kerja.

Komisi I DPRD Bali menegaskan bahwa kegiatan pengawasan bukan sekadar agenda formal kelembagaan, melainkan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I Dewa Nyoman Rai  S.H., M.H , selaku pimpinan rapat menekankan pentingnya koordinasi dan tindak lanjut yang konkret terhadap setiap hasil pengawasan di lapangan.

Menurutnya, kunjungan kerja harus menghasilkan langkah nyata, bukan berhenti sebatas pengumpulan informasi. Setiap temuan dan persoalan yang muncul perlu dibahas secara serius melalui mekanisme koordinasi agar dapat diperoleh kejelasan, solusi, serta langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dewa Nyoman Rai: Data 19.142 Botol Minuman Beralkohol Harus Dibuka ke Publik
Dewa Nyoman Rai mengatakan, angka 19.142 botol yang selama ini disampaikan perlu dilengkapi dengan data yang lebih konkret.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas barang apa saja yang termasuk dalam jumlah tersebut, termasuk berdasarkan merek maupun kadar alkoholnya.

“Dari 19.142 itu terdiri dari label-label, model ini sekian, minuman ini sekian. Itu yang kami inginkan secara terbuka. Karena kami ingin informasi itu terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, permintaan keterbukaan data tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Sebaliknya, DPRD Bali ingin menjalankan fungsi pengawasan sebagai lembaga publik, sekaligus memastikan informasi terkait jumlah dan jenis barang yang dimaksud dapat diketahui masyarakat secara transparan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, DPRD Provinsi Bali juga menerapkan komitmen terhadap pengurangan sampah plastik sekali pakai sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, dengan mengimbau seluruh peserta rapat membawa tumbler secara mandiri untuk kebutuhan minum.

DPRD Provinsi Bali akan terus mengawal setiap persoalan yang menjadi bagian dari tugas pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, tertib, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Bali.

(080)