Raker Komisi I DPRD Badung Hadirkan 5 OPD Bahas Evaluasi Program 2026 dan Koordinasi Program 2027.

Mangupura , Rabu  11  November  2026

Raker Komisi I DPRD Badung Hadirkan 5 OPD Bahas Evaluasi Program 2026 dan Koordinasi Program 2027.

Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama lima (5) Kepala  OPD Bahas Evaluasi Program 2026 dan Koordinasi Program 2027, di Ruang Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Badung, pada Rabu (11/11/2026).

Bali,  indonesiaexpose.co.id  —  Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama lima (5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas evaluasi program yang telah berjalan pada tahun anggaran 2026 serta koordinasi program tahun 2027 di Ruang Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Badung, pada Rabu (11/11/2026).

​Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara serta dihadiri sejumlah Anggota Komisi, seperti Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, Tommy Martana, dan rekan-rekan lainnya.

Dari pihak eksekutif hadir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Made Surya Darma, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Badung.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., menegaskan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga buruknya kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah menjadi catatan serius, dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Lanang Umbara menyatakan Kabupaten Badung masih membutuhkan sekitar 6.000 tenaga pegawai untuk memenuhi kebutuhan ideal pelayanan pemerintahan.

Berdasarkan pemaparan dalam rapat, Lanang Umbara menyebutkan kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang.

Hal tersebut berarti masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai sektor pelayanan publik.

“Yang pertama, terkait keterbatasan SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” tutup Lanang Umbara Politisi asal Petang ini.

( Adv )