Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bali » Komisi  I  DPRD Bali  Bongkar  Sengketa  AMED : Menghalangi  Tugas  Pejabat   Terancam  Pidana

Komisi  I  DPRD Bali  Bongkar  Sengketa  AMED : Menghalangi  Tugas  Pejabat   Terancam  Pidana

  • account_circle Admin
  • calendar_month 9 menit yang lalu
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Karangasem, Sabtu  21  November  2026

Komisi  I  DPRD Bali  Bongkar  Sengketa  AMED : Menghalangi  Tugas  Pejabat   Terancam  Pidana

 

 

 

Bali,  indonesiaexpose.co.id  — DPRD Bali  Dihalangi Bertugas, KUHP Baru  Mengintai.

Sengketa tanah di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, memasuki babak panas.

Bukan hanya soal tanah.

Kini muncul dugaan penghalangan terhadap tugas pengawasan DPRD Bali di lapangan.

Komisi I DPRD Provinsi Bali dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP, Senin 23 November 2026, untuk membedah sengketa tanah tersebut sekaligus mendalami dugaan tindakan yang menghambat rombongan DPRD ketika melakukan tugas lapangan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan, rombongan DPRD turun bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.

“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai, Sabtu (21/11/2026).

Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, menyebut kegiatan tersebut telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026, Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.

Namun ketika rombongan turun pada 1 September 2026, terjadi dugaan perlakuan tidak pantas dan penghalangan terhadap pelaksanaan tugas.

Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara,S.H.,M.A.P. menegaskan agenda tersebut bertujuan mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti aduan masyarakat.

” Anggota  dewan justru berisiko dinilai tidak mewakili masyarakat apabila mengabaikan laporan yang masuk,” ungkapnya.

Sementara, hal senada di katakan anggota Komisi I DPRD Bali Dr.Ketut Rochineng, S.H.,M.H ,kami turun sesuai presedur.

” Komisi I DPRD Bali dapat meminta penjelasan secara resmi mengenai kronologi, tindakan pengamanan, serta pihak-pihak yang berada di lokasi,” ungkap Dr.Ketut Rochineng.

Sengketa tanah Amed juga menyeret pertanyaan lebih luas mengenai administrasi pertanahan dan pemerintahan.
Sejumlah pihak menyebut adanya dugaan keterkaitan BPN, BPKD dan OPD terkait.
Tetapi tudingan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta.

Karena itu, RDP menjadi momentum untuk membuka dokumen, riwayat tanah, status hak, administrasi pemerintahan, serta keterangan seluruh pihak secara berimbang.

Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali Dr.Somvir  mengatakan, DPRD di pilih rakyat, anggota dewan memiliki fungsi pengawasan dan hak konstitusional untuk melakukan kunjungan kerja atau inspeksi mendadak ( sidak ) guna menyerap aspirasi dan menyelesaikan konflik di masyarakat.

DAN INILAH YANG KINI MENJADI PERSOALAN HUKUM.
KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU!

Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan, fungsi pengawasan DPRD memiliki dasar hukum.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan memberikan DPRD fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. UU yang sama juga mengatur hak imunitas anggota DPRD.

Namun, yang lebih penting untuk peristiwa tahun 2026:
KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 sudah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Pasal  353 KUHP  Nasional : Penghalangan  Bisa  Dipidana

Pasal 353 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai:

PIDANA PENJARA PALING LAMA 9 BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK KATEGORI II.

Artinya, apabila penyelidikan dan pembuktian aparat penegak hukum nantinya menemukan bahwa tindakan di lapangan memenuhi unsur Pasal 353, persoalannya dapat masuk ke ranah pidana.

JIKA ADA KEKERASAN ATAU ANCAMAN, PASAL 348 MENANTI

KUHP Nasional juga mengatur lebih tegas apabila penghalangan terhadap pejabat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 348 UU 1/2023 mengancam pelaku dengan:

PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK KATEGORI III.
Bahkan jika perlawanan tersebut menimbulkan akibat serius, Pasal 349 memperberat ancaman pidananya:
Luka: maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori V.
Luka berat: maksimal 7 tahun penjara atau denda kategori VI.
Meninggal dunia: maksimal 10 tahun penjara.

Jadi, Jangan  Sembarang  Menghalangi  Pejabat  Yang  Sedang  Menjalankan  Tugas  Sah.

Persoalan semakin panas setelah pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya disebut menolak hadir dalam RDP Komisi I DPRD Bali.

Yang menjadi sorotan pidana adalah dugaan penghalangan terhadap pelaksanaan tindakan pengawasan di lapangan, apabila unsur Pasal 353 atau ketentuan pidana lainnya terbukti.

Situasi semakin menjadi sorotan karena disebut terdapat aparat yang berjaga di lokasi.

DPRD Bali : Tugas  Negara  Tidak  Boleh  Dihalangi

Made Supartha menegaskan, apabila benar terjadi penghalangan terhadap tugas pengawasan DPRD, persoalan tersebut harus dilihat secara serius dan sesuai koridor hukum.

“Kami bekerja berdasarkan kewenangan dan tugas DPRD. Kalau ada pihak yang menghalangi pelaksanaan tugas resmi, tentu harus dilihat secara hukum. KUHP Nasional sudah mengatur konsekuensinya,” tegas Supartha.

Kini bola berada di tangan Komisi I DPRD Bali.

  • Sengketa  Tanah  AMED Akan  Dibongkar
  • Dugaan  Penghalangan  Akan  Didalami.
  • Sikap  Aparat  Akan  Dipertanyakan.

PASAL 353 KUHP Nasional: Maksimal  9 Bulan  Penjara
PASAL 348: Maksimal  2 Tahun  Jika  Disertai  Kekerasan  Atau  Ancaman.

Pertayaanya ? 

APAKAH ADA PIHAK YANG MERASA LEBIH KUAT DARI HUKUM KETIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENJALANKAN TUGAS?

RDP KOMISI I DPRD BALI, SENIN 23 NOVEMBER 2026, AKAN MENJADI PANGGUNG PEMBUKAAN SENGKETA AMED.
KALI INI BUKAN HANYA SOAL TANAH.
TAPI SOAL KEWIBAWAAN HUKUM DAN TUGAS NEGARA.

( 080 )

 

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Renungan  Joger

    Renungan  Joger

    • calendar_month Senin, 27 Nov 2023
    • account_circle Admin
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Bali,  Selasa  28  November 2023 Renungan  Joger

  • Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO

    Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO

    • calendar_month Jumat, 28 Jan 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta, Jumat 28 Januari 2022   Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO   Jakarta, indonesiaexpose.co.id – Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Menteri Perdagangan M Lutfi mengatakan Kebijakan ditetapkan dengan […]

  • PLN Serahkan Bantuan 200 Juta untuk Tanggulangi COVID-19

    PLN Serahkan Bantuan 200 Juta untuk Tanggulangi COVID-19

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 372
    • 0Komentar

    Denpasar, Rabu 20 Mei 2020   PLN Serahkan Bantuan 200 Juta untuk Tanggulangi COVID-19   BALI, INDEX   – PLN menyerahkan bantuan senilai Rp 200 Juta kepada Satgas BUMN Antisipasi COVID-19 Provinsi Bali. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali Nyoman Suwarjoni Astawa menyerahkan bantuan berupa 14 unit wastafel portable dan 26.000 masker kepada 14 Posko […]

  • Polresta Bandung Ungkap Peredaran Uang Palsu Berbentuk Dolar AS, 5 orang Jadi Tersangka

    Polresta Bandung Ungkap Peredaran Uang Palsu Berbentuk Dolar AS, 5 orang Jadi Tersangka

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2020
    • account_circle Admin
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Bandung,  Jumat  31  Januari  2020   Polresta Bandung Ungkap Peredaran Uang Palsu Berbentuk Dolar AS, 5 orang Jadi Tersangka Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, S.IK didampingi Wakapolresta Bandung saat gelar konfrensi pers terkait peredaran uang palsu berbentuk dolar, Kamis (30/01/2020)   Jawa Barat,INDEX  –  Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, S.IK, memimpin konfrensi pers […]

  • Sosialisasikan Stimulus Listrik, PLN UID Bali Bersama RAPI Gelar Sinergi Kemitraan

    Sosialisasikan Stimulus Listrik, PLN UID Bali Bersama RAPI Gelar Sinergi Kemitraan

    • calendar_month Minggu, 4 Apr 2021
    • account_circle Admin
    • visibility 304
    • 0Komentar

    Denpasar,  Minggu  4  April  2021     Sosialisasikan Stimulus Listrik, PLN UID Bali Bersama RAPI Gelar Sinergi Kemitraan   (Foto/ist)   Bali, indonesiaexpose.co.id  –  PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali bersama organisasi komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah Bali menggelar kegiatan Sosialisasi Ketenagalistrikan dengan tema Sinergi Kemitraan dalam Bidang Ketenagalistrikan di Bali, Sabtu […]

  • Melasti dan Pawai Ogoh- Ogoh di Kota Denpasar Tunggu Evaluasi PPKM.

    Melasti dan Pawai Ogoh- Ogoh di Kota Denpasar Tunggu Evaluasi PPKM.

    • calendar_month Senin, 7 Feb 2022
    • account_circle Admin
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Denpasar, Selasa 08 Februari 2022   Melasti dan Pawai Ogoh- Ogoh di Kota Denpasar Tunggu Evaluasi PPKM.   Pelaksanaan Rapat Kordinasi MDA Denpasar dengan Bendesa Adat Se Kota Denpasar, Pesikian Yowana dan Pesikian Pecalang yang Dihadiri Sekda Kota Denpasar serangkaian Nyepi Caka 1944 Tahun 2022 di aula Kantor Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Selasa (8/2/2022).   […]

expand_less