KPK perpanjang penahanan Taufik Kurniawan
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 3 Jan 2019
- visibility 45
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Kamis 3 Januari 2019
KPK perpanjang penahanan Taufik Kurniawan
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/1/2019). (Foto/ist)
JAKARTA, INDEX – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK), tersangka kasus suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen.
“Dilakukan perpanjangan penahanan untuk TK selama 30 hari ke depan terhitung 4 Januari sampai 3 Februari 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.
Terkait perpanjangan penahanan itu, KPK pun pada Rabu memanggil Taufik Kurniawan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
“Perpanjangan hari ini ya,” kata Taufik usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Taufik pun juga mengenakan borgol yang mulai diterapkan terhadap para tahanan KPK sejak Rabu (2/1) lalu.
Taufik pun menghormati KPK soal pemborgolan tersebut.
“Saya hanya menghormati proses hukum, menghormati KPK. Yang kedua, sebagai muslim kami mengharapkan petunjuk dari Allah semoga diberikan jalan yang lurus,” ucap Taufik.
Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.
Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.
Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.
Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya.
PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.
Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
( ANT)
- Penulis: Admin
