Denpasar, Senin  10  April  2023

DPRD Bali Setujui 2 Raperda yang Diajukan Gubernur Bali

Bali, indonesiaexpose.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengikuti Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Bali masa Persidangan I Tahun 2023, terkait Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat; dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Bali-Denpasar, pada Senin (10/4/2023).

DPRD Provinsi Bali menyetujui dua Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, serta Raperda Provinsi Bali tentang tentang Perlindungan Anak.

Materi itu dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Bali masa Persidangan I Tahun 2023 di Gedung DPRD Bali, Senin, 10 April 2023.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama fokus pada materi Raperda tentang ketertiban umum.

Menurutnya, dengan disahkannya Raperda tersebut akan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Satpol PP dan PPNS sebagai eksekutor di lapangan, kata Budiutama, dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam menegakkan Perda dan Perkada. Payung hukum yang dimiliki memberikan kewenangan anggaran yang proporsional antara urusan wajib dan urusan pilihan.

“Keberadaan PPNS yang terbatas dan tersebar, maka dapat dilakukan dengan membentuk satuan tugas semacam tim yustisia, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan,” kata Budiutama.

Sedangkan, anggota Komisi IV DPRD Bali Ni Wayan Sari Galung menekankan pada Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurutnya, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak. Hak perlindungan itu bersifat konstitusional untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

“Melindungi hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” kata Sari Galung.

Anggota dewan Bali dari fraksi PDIP itu mengapresiasi strategi kebijakan Gubernur dan jajarannya dalam memberikan pendampingan penanganan kasus-kasus anak.

“Karena anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa di masa depan,” jelasnya.

“Kami menyetujui perubahan nomenklatur Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tersebut,” tambah Sari Galung.

Sementara, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang mewakili Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pemerintah daerah berharap Raperda yang diajukan dapat segera disahkan.

“Implementasinya nanti dapat terintegrasi dengan kebijakan lainnya untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru,” kata Cok Ace.

Usai disetujui dewan, kedua Raperda itu akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

” Diharapkan dalam proses fasilitasi dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga Raperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, untuk dapat mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” pungkasnya. (Adv)