Wawali Arya Wibawa Terima Kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Nominator Anugerah KPAI 2023 di Kota Denpasar.
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 21 Jun 2023
- visibility 282
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Rabu 21 Juni 2023
Wawali Arya Wibawa Terima Kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Nominator Anugerah KPAI 2023 di Kota Denpasar.
Bali, indonesiaexpose.co.id – Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Nominator Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023 di Gedung Sewaka Dharma (GSD), Denpasar Pada Rabu (21/6/2023).
Adapun Tim Verifikasi Lapangan yang datang Ke Kota Denpasar terdiri dari Sylvana Maria A (Komisioner KPAI), Bonia Marlin Maatita (Pengelola Keuangan APBN) Dan Fadila Nur Amalia (Analis Pengawasan).
Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa yang didampingi Kadis DP3AP2KB Kota Denpasar, I.GA Sri Wetrawati mengucapkan selamat datang di Kota Denpasar kepada Tim Verifikasi Lapangan Nominator Anugerah KPAI.
“Urusan anak adalah urusan negara, artinya pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak.
Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak merupakan aplikasi terobosan KPAI untuk menjangkau seluruh pengawasan terkait pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, serta sistem peradilan pidana anak di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pelaporan SIMEP KPAI terdiri dari empat bidang besar yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA), Perlindungan Khusus Anak (PKA), Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Serta Komisi Perlindungan Anak Daerah. Monitoring dan evaluasi empat bidang ini dilaporkan melalui indikator pelaporan mulai dari peraturan dan regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, program dan anggaran, sarana dan prasarana serta layanan kasus. Selain itu evaluasi pelaporan juga menilai proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.
Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak telah diwujudkan dalam peraturan, kebijakan dan program yang memberi kesempatan anak untuk mendapatkan hak kehidupan, hak pendidikan, hak kesehatan, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan.
“Selain Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Kota Denpasar juga menjamin perlindungan bagi anak, termasuk perlindungan khusus anak. Keseriusan Pemerintah Kota Denpasar dalam melindungi anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta UPTD Pusat Layanan Disabilitas, Rumah Berdaya Graha Nawasena, Serta Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak melalui Program Nayaka Prana,” ujar Wawali Arya Wibawa.
Sementara Itu salah satu anggota Tim Verifikasi Lapangan, Sylvana Maria .A mengatakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas KPAI, Mulai Tahun 2019 sampai dengan tahun ini, KPAI telah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak di Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di seluruh Indonesia melalui pengisian indikator pada Aplikasi SIMEP Perlindungan Anak (SIMEP PA).
“Disamping Itu, indikator monitoring dan evaluasi tersebut menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk mengetahui komitmen, capaian kinerja suatu program dan kegiatan, serta penyelesaian masalah yang dihadapi terkait penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis Aplikasi SIMEP Perlindungan Anak Pada Tahun Ini, Telah Dilakukan Mulai Tanggal 24 Januari 2023 Hingga 15 Mei 2023. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan KPAD Di Seluruh Indonesia Telah Melaporkan Capaian Data Dan Informasi Terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak Melalui Aplikasi SIMEP PA.
KPAI Juga Telah Melakukan Verifikasi Awal Terkait Isian Data Dan Informasi Tersebut. KPAI Telah Menetapkan Sebanyak 6 Kementerian/Lembaga, 6 Provinsi, 10 Kabupaten, 6 Kota Dan 6 KPAD Sebagai Nominasi Kategori SIMEP PA, Dan Kami Melakukan Verifikasi Lapangan Mulai Tanggal 12 Juni 2023 S/D 6 Juli 2023 Di 34 Lokasi Nominasi.
Pada Hari Ini Kami berada di Kota Denpasar melakukan Verifikasi Dan Validasi. KPAI Menganggap Perlu Melakukan Verifikasi Lapangan terhadap hasil Isian Instrumen Yang telah diinput. Kami akan melakukan beberapa tahapan, antara lain memverifikasi Dokumen-Dokumen hasil Isian Instrument Dasar dalam Aplikasi SIMEP PA Kepada Tim SIMEP PA, Melakukan wawancara secara mendalam. Setelah itu, kami Tim Verifikator akan melakukan Observasi Lapangan.
Verifikasi Lapangan dan Validasi Pengisian Istrumen SIMEP ini Memiliki tujuan untuk Peningkatan Komitmen Dan Inovasi Kebijakan serta program terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak, Peningkatan Kualitas Pengawasan KPAI Dalam Efektivitas Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Indonesia, serta untuk mendapatkan hasil Pengisian Instrumen SIMEP PA Yang Lebih mendalam serta valid dan reliabel.
Adapun hasil Verifikasi Lapangan ini akan menjadi pertimbangan dalam memberikan Penghargaan Anugerah KPAI Tahun 2023 pada Tanggal 20 Juli 2023,” tutupnya.(Adv)
- Penulis: Admin
