Fraksi Golkar Bali Sindir Lemahnya Pengawasan DAS dan Tumpang Tindih Izin OSS, Desak Gubernur Bertindak Tegas!
- account_circle Admin
- calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
- visibility 37
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Denpasar, Kamis 16 Oktober 2025
Fraksi Golkar Bali Sindir Lemahnya Pengawasan DAS dan Tumpang Tindih Izin OSS, Desak Gubernur Bertindak Tegas!
Anggota DPRD Bali dari fraksi Golkar Ni Putu Yuli Artini , S.E
Bali, indonesiaexpose.co.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Bali beserta jajaran dalam menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Namun, di balik pujian tersebut, Fraksi Golkar menyoroti masih lemahnya pengendalian pembangunan liar di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi salah satu penyebab utama banjir.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar yang di bacakan Ni Putu Yuli Artini , S.E. menegaskan bahwa seharusnya bencana ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah karena sudah terdapat tiga regulasi penting yang mengatur pengelolaan dan perlindungan DAS, yakni Perda No. 11 Tahun 2009, Pergub No. 24 Tahun 2020, dan Perda No. 2 Tahun 2023.
Meski perangkat hukum tersebut telah lengkap, pelanggaran tata ruang di kawasan DAS masih kerap terjadi tanpa penindakan tegas.
“ Kami ingin tahu langkah konkret apa yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan implementasi dan penegakan ketiga regulasi tersebut berjalan efektif,” tegas Fraksi Golkar dalam pandangan
Selain itu, OPD terkait juga harus diperkuat agar tidak ragu menertibkan pelanggaran di kawasan DAS demi pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana berkelanjutan.
Selain masalah lingkungan, Fraksi Golkar juga menyoroti pelaksanaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Fraksi menilai, sentralisasi izin oleh pemerintah pusat membuat proses perizinan tidak memperhatikan kondisi dan kearifan lokal di daerah, serta lemahnya verifikasi lapangan yang berujung pada pelanggaran tata ruang.
“ Kami mendorong Gubernur untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian agar sistem OSS tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah,” tambahnya.
Dengan dua sorotan tajam ini, Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup di Bali, agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan alam dan keselamatan masyarakat.
(080)
- Penulis: Admin
