Bali Raih WTP ke-13 Berturut-Turut, Ketua DPRD: Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Berkualitas

Denpasar, Rabu  10   Juni  2026

Bali Raih WTP ke-13 Berturut-Turut, Ketua DPRD: Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Berkualitas

Bali,  indonesiaexpose.co.id  —  DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, Senin (8/6/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, SH, serta dihadiri Pimpinan I BPK RI, Gubernur Bali, anggota DPRD Provinsi Bali, anggota DPD RI, Sekda Provinsi Bali beserta jajaran, para bupati dan wali kota se-Bali, serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali.
Dalam kesempatan itu, BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemerintah Provinsi Bali kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, raihan opini WTP yang terus dipertahankan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pencapaian opini WTP ke-13 secara berturut-turut ini patut kita syukuri bersama. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali semakin berkualitas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPRD Bali akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Dewa Made Mahayadnya.

Predikat WTP merupakan opini tertinggi dari BPK RI yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

Keberhasilan ini sekaligus mempertegas sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.

Untuk ke-13 kalinya secara beruntun, Bali kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

(080)