Kriminalitas Meningkat :  Komisi I DPRD Minta Pengawasan WNA, Peran Pecalang dan CCTV Diperkuat

Denpasar, Senin  13  Juli  2026

Kriminalitas Meningkat :  Komisi I DPRD Minta Pengawasan WNA, Peran Pecalang dan CCTV Diperkuat

Komisi I DPRD Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Bali, Senin (13/7/2026).

Bali,  indonesiaexpose.co.id  —  Meningkatnya angka kriminalitas di Bali memicu respons cepat DPRD Provinsi Bali. Komisi I DPRD Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Bali, Senin (13/7/2026), dengan melibatkan Polda Bali, Imigrasi, BNNP Bali, Badan Intelijen Daerah, Satpol PP, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang, pemerintah kabupaten/kota, hingga jajaran Kapolres se-Bali.

Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa keamanan Bali kini menjadi perhatian bersama. Sebagai wajah pariwisata Indonesia di mata dunia, setiap gangguan keamanan dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat Bali, tetapi juga terhadap citra nasional.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra menegaskan bahwa menjaga keamanan Bali merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan Bali harus menjadi prioritas bersama. Sinergi pemerintah, aparat keamanan, Imigrasi, desa adat, Pecalang, dan masyarakat merupakan kunci untuk menjaga Bali tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama ,S.H., menambahkan bahwa hasil rapat koordinasi ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk memperkuat sistem pengamanan secara berkelanjutan.

Sorotan utama rapat tertuju pada perlunya memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA), memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi melalui pemasangan CCTV di kawasan strategis, serta mengoptimalkan peran Pecalang sebagai garda terdepan keamanan berbasis kearifan lokal.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai S.H.,M.H., menegaskan bahwa pengamanan Bali tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja.

“Keamanan Bali adalah tanggung jawab bersama. Koordinasi antara kepolisian, Imigrasi, pemerintah daerah, desa adat, dan Pecalang harus diperkuat. Pengawasan terhadap WNA harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum, sehingga Bali tetap aman dan tetap menjadi destinasi wisata yang dipercaya dunia,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi sudah menjadi kebutuhan mendesak.

“Keberadaan CCTV di kawasan wisata, pusat keramaian, dan titik-titik rawan harus diperluas agar mampu mendukung deteksi dini sekaligus membantu aparat dalam proses penegakan hukum.”

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H. Menurutnya, meningkatnya angka kriminalitas harus dijadikan momentum untuk membangun sistem keamanan Bali yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.

Supartha menilai, paparan statistik kriminal dari Polda Bali memang penting sebagai bahan evaluasi. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh lembaga mampu menyusun konsep besar atau grand design pengamanan Bali agar berbagai tindak pidana dapat dicegah sejak dini.

Ia meminta aparat kepolisian memperkuat langkah-langkah preventif terhadap berbagai potensi kejahatan jalanan, mulai dari pencurian, perampokan, geng motor hingga tindak kriminal lainnya yang belakangan mulai meresahkan masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali. Supartha mengingatkan bahwa Bali menerima lebih dari tujuh juta wisatawan mancanegara setiap tahun, sementara jumlah penduduk Bali hanya sekitar 4,4 juta jiwa.

Besarnya arus masuk orang asing tersebut, harus diimbangi dengan sistem pengawasan keimigrasian yang semakin kuat.

Anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P. menilai keamanan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.

“Rasa aman adalah modal utama pembangunan dan pariwisata. Karena itu, seluruh unsur pemerintah bersama masyarakat harus membangun sistem pengamanan yang terpadu, cepat, dan responsif terhadap setiap potensi gangguan keamanan.”
Sementara itu, anggota Komisi I Drs. Tagel Winarta, M.A.P. mengingatkan pentingnya langkah pencegahan dibanding penindakan.

“Pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan. Patroli terpadu, pengawasan lingkungan, edukasi masyarakat, dan pertukaran informasi antarinstansi harus terus ditingkatkan agar potensi kriminalitas dapat dicegah sejak dini.”
Anggota Komisi I Dr. Somvir menegaskan bahwa Bali membutuhkan sistem keamanan yang adaptif terhadap dinamika global.

“Bali adalah daerah tujuan wisata internasional. Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas orang asing harus berjalan berdampingan dengan pelayanan yang baik, sehingga keamanan tetap terjaga tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan yang taat aturan.”

Senada dengan itu, anggota Komisi I A.A. Gede Suyoga, S.H., M.Kn. menilai kekuatan Bali terletak pada kolaborasi antara aparat negara dan desa adat.

“Pecalang adalah kekuatan sosial yang telah terbukti menjaga ketertiban di Bali. Sinergi Pecalang dengan Polri, TNI, Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat sebagai sistem keamanan berbasis budaya yang menjadi keunggulan Bali.”

Perwakilan Polda Bali dalam rapat menyampaikan bahwa kepolisian terus meningkatkan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum melalui patroli, penguatan intelijen, serta kerja sama lintas instansi.

“Polda Bali berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Dukungan pemerintah daerah, desa adat, Pecalang, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan.”

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis, di antaranya memperkuat pengawasan terhadap WNA melalui koordinasi lintas lembaga, memperluas jaringan CCTV di kawasan wisata dan titik rawan, meningkatkan patroli terpadu, memperkuat pertukaran informasi antarinstansi, serta mengoptimalkan peran Pecalang dalam menjaga keamanan berbasis desa adat.

Komisi I DPRD Provinsi Bali menegaskan bahwa keamanan Bali bukan hanya kepentingan daerah, melainkan kepentingan nasional. Dengan jutaan wisatawan domestik dan mancanegara yang datang setiap tahun, stabilitas keamanan Pulau Dewata menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil III DPRD Bali Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, didampingi ketua Komisi I I Nyoman Budi Utama ,S.H., Wakil Komisi I I Dewa Nyoman Rai, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali D (c) Made Supartha S.H.,M.H., anggota I Nyoman Oka Antara ,S.H.,M.A.P., Drs.Gunawan, M.A.P., Dr.Ketut Rochineng, S.H.,M.H., A.A.Gede Suyoga, S.H.,M.Kn., Drs.Tagel Winarta ,M.A.P , Dr.Somvir , perwakilan Polda Bali, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Kesbangpol Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Provinsi Bali, hingga kelompok pakar Komisi I DPRD Bali.

(080)