Percepat Pembangunan : Bupati Adi Arnawa Kawal Langsung Addendum Pinjaman Daerah Demi Kesejahteraan Masyarakat.

Badung, Selasa 14 Juli  2026

 Percepat Pembangunan : Bupati Adi Arnawa Kawal Langsung Addendum Pinjaman Daerah Demi Kesejahteraan Masyarakat.

Bali,  indonesiaexpose.co.id  — Pemerintah Kabupaten Badung bergerak cepat memastikan program pembangunan tetap berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Selasa (14/7/2026), memimpin langsung rapat pembahasan klausul Addendum Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Badung.

Rapat strategis ini digelar untuk memastikan setiap tahapan perubahan perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan hukum, dikelola secara transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Badung.
Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja secara cermat agar pengelolaan pinjaman daerah tetap akuntabel sekaligus mampu mempercepat realisasi berbagai program pembangunan prioritas.

“Kami memimpin pembahasan klausul Addendum Akta Perjanjian Pinjaman Daerah sebagai langkah memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Bupati I Wayan Adi Arnawa.

Ia menambahkan, pembahasan dilakukan secara menyeluruh bersama seluruh perangkat daerah terkait guna menghindari kendala dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Melalui pembahasan yang cermat bersama seluruh perangkat daerah terkait, kami berkomitmen menjaga akuntabilitas sekaligus mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Badung,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang profesional, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat tetap berjalan tepat waktu.

Dengan pengawasan langsung dari Bupati, pemerintah berharap proses addendum pinjaman daerah dapat menjadi landasan yang kuat bagi percepatan pembangunan tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

(Adv)